DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1980

Nomor: 9
Tahun: 1980
Ditetapkan: 13 Maret 1980
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/ DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II;
b.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
c.Dasar pensiun adalah gaji pokok.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2)Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Gaji pokok bagi :
1. a.Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
2. b.Wakil Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
3. c.Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;
4. d.Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.
(2)Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan maupun fasilitas rangkap dari Negara, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih penghasilan maupun fasilitas yang menguntungkan baginya.

Pasal 6

(1)Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan gas, dan telepon untuk rumah jabatan tersebut ditanggung oleh Negara.
(2)Bagi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman/rumah jabatan.
(3)Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditanggung oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 9

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2)Pensiun bagi :
1. a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I diberikan dengan Keputusan Presiden;
2. b.Kepala Daerah Tingkat II dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II diberikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 10

(1)Besarnya pensiun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak- banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.

Pasal 11

Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/ DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II;
b.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
c.Dasar pensiun adalah gaji pokok.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2)Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Gaji pokok bagi :
1. a.Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
2. b.Wakil Kepala Daerah Tingkat I adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
3. c.Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan;
4. d.Wakil Kepala Daerah Tingkat II adalah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.
(2)Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan gas, dan telepon untuk rumah jabatan tersebut ditanggung oleh Negara.
(2)Bagi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman/rumah jabatan.
(3)Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditanggung oleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

BAB IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF BEKAS KEPALA DAERAH DAN BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 9

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
(2)Pensiun bagi :
1. a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I diberikan dengan Keputusan Presiden;
2. b.Kepala Daerah Tingkat II dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II diberikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 10

(1)Besarnya pensiun pokok adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak- banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
(2)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan dalam dan karena dinas berhak menerima pensiun sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.

Pasal 11

Pensiun diberikan mulai bulan berikutnya bekas Kepala Daerah atau bekas Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2014