DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1999

Nomor: 23
Tahun: 1999
Ditetapkan: 12 April 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus;
b.bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan, dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum;
2.Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
3.Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar;
4.Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
5.Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta, yang menghasilkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
6.Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendaya-gunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan di ibukota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah;
8.Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut sistem tertentu.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER

Pasal 4

(1)Setiap :
1. a.Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. b.Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.
(2)Kewajiban menyerahkan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang jumlahnya :
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah untuk setiap judul, atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi judul yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan sebuah karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang dimasukkan kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Kewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 7

Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film cerita atau film dokumenter yang bersangkutan.

Pasal 8

Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan kualitas.
(2)Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kualitas rekaman;
2. b.kualitas bahan baku;
3. c.keutuhan;
4. d.pelengkapan cerita;
5. e.tahan lama untuk disimpan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus;
b.bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan, dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum;
2.Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
3.Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar;
4.Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
5.Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta, yang menghasilkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
6.Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendaya-gunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan di ibukota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah;
8.Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut sistem tertentu.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Pasal 3

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER

Pasal 4

(1)Setiap :
1. a.Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. b.Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.
(2)Kewajiban menyerahkan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang jumlahnya :
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah untuk setiap judul, atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi judul yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib menyerahkan sebuah karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang dimasukkan kepada Perpustakaan Nasional.
(2)Kewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserah-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan kualitas.
(2)Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kualitas rekaman;
2. b.kualitas bahan baku;
3. c.keutuhan;
4. d.pelengkapan cerita;
5. e.tahan lama untuk disimpan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017