DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, penyerahan daftar judul karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan karya cetak dan karya rekam menegaskan bahwa pemanfaatan hasil budaya bangsa yang berbentuk karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun,disimpan,dilestarikan dan di dayagunakan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi deposit;
c.bahwa mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam tentang Sulawesi Tenggara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844) ;
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan

Menetapkan

Menetapkan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tenggara.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
6.Perpustakaan Nasional adalah Perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang di hasilkan di wilayah Republik Indonesia.
7.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang berkedudukan di lbukota Provinsi yang di beri tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang di hasilkan di Daerah.
8.Badan Perpustakaan adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9.Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/ a tau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.
10.Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/ a tau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan dalam bentuk lain media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.
11.Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
12.Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
13.Koleksi adalah kumpulan bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang disimpan dan dikelola perpustakaan.
14.Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
15.Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video,piringan video dan/ a tau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dopertunjukan dan/ atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/ a tau lainnya.
16.Film cerita adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi cerita dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.
17.Film dokumenter adalah semua jenis Film untuk menceritakan kembali sebuah kejadian atau realita menggunakan fakta dan data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk menunjang Pembangunan Nasional maupun Pembangunan Daerah pada umumnya khususnya dibidang Pembangunan Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Penelitian dan Penyebarluasaan informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Pasal 3

Tujuannya adalah untuk menjamin agar publikasi nasional dan daerah dapat disimpan dan dipelihara sebagai karya budaya bangsa yang merupakan perwujudan cipta,rasa dan karsa sebagai hasil karya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER

Pasal 4

(1)Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri dari :
1. a.buku fiksi;
2. b.buku non fiksi;
3. c.buku rujukan;
4. d.buku arstistk;
5. e.karya ilmiah yang dipublikasikan;
6. f.majalah;
7. g.surat kabar;
8. h.peta;
  1. 1.brosur,
9. j.skripsi, tesis, desertasi, dan
10. k.karya cetak lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

Pasal 5

Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri dari :

a.Film;
b.Kaset audio;
c.Kaset video;
d.Video disk;
e.Piringan hitam; dan
f.Disket dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 6

(1)Jenis karya rekam film cerita atau film diserahsimpankan kepada Perpustakaan Daerah intelektual dan/ atau arstistik yang direkam dan dokumenter yang terdiri atas karya digandakan dalam bentuk karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
(2)Karya rekam film cerita atau film dokumenter yang diserahsimpankan kepada Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama dari film cerita atau film dokumenter yang bersangku tan

Pasal 7

( I) Setiap penerbit yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

(2)Setiap orang yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya cetak ten tang daerah yang diterbitkan di luar daerah dan/ atau di luar negeri, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.
(3)Setiap pengusaha rekaman yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya rekam, wajib menyerahkan karya rekamnya sebanyak 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.
(4)Setiap orang yang berdomilisi di daerah yang hasil karyanya direkam di luar daerah dan atau di luar negeri, wajib menyerahkan karya rekam sebanyak 1 (satu) buah karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.
(5)Setiap orang atau badan yang memasukkan karya cetak ke dalam daerah yang isinya mengenai daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya; atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah dari setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sma sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib meyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.
(6)Setiap pengusaha rekaman yang yang berdomisili di daerah yang menghasilkan karya rekam film cerita atau film dokumenter, wajib menyerahkan 1 (satu) buah karya rekam film cerita atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
(7)Setiap orang atau badan yang memasukkan karya rekam film cerita atau film dokumenter ke dalam daerah yang isinya mengenai daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
1. a.lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya; atau
2. b.kurang dari 10 (sepuluh) buah dari setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sma sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, wajib meyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 8

(1)Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas yang sama dengan yang diedarkan.
(2)Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara langsung atau dikirim melalui pos tercatat dan/ atau melalui pengiriman lainnya kepada Perpustakaan Daerah.
(3)Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat ( 1) dan ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterbitkan.
(4)Penyerahan hasil karya cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari sejak diperdagangkan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan karya rekam diatur dengan Peraturan Gubernur. BagianKelima PenyerahanKaryaRekamdanKaryaRekamFilmCerita atauFilmDokumenter Pasal 9 Penyerahanhasilkaryarekamdankaryarekamfilmceritaataufilm dokumenterberlakuketentuansebagaimanadimaksuddalampasal7.

Pasal 10

(1)Karyarekamfilmceritaataufilmdokumenteryang diserahsimpankankankepadaPerpustakaanDaerahtelahlulussensor filmsesuai denganparaturanperundang-undanganyangberlaku.
(2)Karyarekamfilmceritaataufilmdokumenteryangdiserahsimpankan kepadaPerpustakaanDaerahmerupakanrekamanhasil penggandaan darirekamanutamafilmceritaataufilmdokumenter.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007