DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1998

Nomor: 26
Tahun: 1998
Ditetapkan: 24 Februari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama perseroan sebagai nama diri perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Mengingat : 1 .Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 1

…

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama diri perseroan yang bersangkutan.
2.Menteri adalah Menteri Kehakiman.

Pasal 2

(1)Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
(2)Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletakkan di depan nama perseroan.

Pasal 3

(1)Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.
(2)Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar.
(3)Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan, atau kuasanya.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.
(2)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
(3)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.
(4)Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Pasal 5

(1)Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:
1. a.telah ...
2. a.telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
3. b.bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
(2)Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:
1. a.sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
2. b.sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
3. c.dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
4. d.hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
5. e.hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
6. f.menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau
7. g.tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
8. h.hanya merupakan nama suatu tempat;
9. i.ditambah ...
10. i.ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Pasal 6

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 7

(1)Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.
(2)Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama perseroan sebagai nama diri perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Mengingat : 1 .Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.

Pasal 1

…

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Nama Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut nama perseroan adalah nama diri perseroan yang bersangkutan.
2.Menteri adalah Menteri Kehakiman.

Pasal 2

(1)Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
(2)Perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diletakkan di depan nama perseroan.

Pasal 3

(1)Pemakaian nama perseroan diajukan kepada Menteri dengan suatu permohonan guna mendapat persetujuan.
(2)Permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan bersamaan atau lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar.
(3)Permohonan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh pendiri perseroan, direksi perseroan, atau kuasanya.

Pasal 4

…

Pasal 4

(1)Persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan lebih dahulu secara terpisah dari permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.
(2)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
(3)Dalam hal permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka pemohon wajib mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal persetujuan pemakaian nama.
(4)Dalam hal permohonan pengesahan Akta Pendirian atau permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka persetujuan pemakaian nama yang diberikan menjadi batal.

Pasal 5

(1)Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut:
1. a.telah ...
2. a.telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain;
3. b.bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
(2)Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut:
1. a.sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu;
2. b.sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut;
3. c.dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
4. d.hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka;
5. e.hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
6. f.menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain; atau
7. g.tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
8. h.hanya merupakan nama suatu tempat;
9. i.ditambah ...
10. i.ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Nama perseroan yang telah memperoleh persetujuan Menteri dicatat dalam daftar nama perseroan.
(2)Menteri menyelenggarakan daftar nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1995

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015