DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Palembang

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Kegiatan perseroaan ,

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirriaksud pada huruf a, b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG);
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG) perlu diubah dan disempurnakan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
b.bahwa dalam rangka pengembangan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik, Perseroan Terbatas Palembang Trading and Logistic (PT. PATRALOG) berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi; WALIKOTAPALEMBANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG) TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR n TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA SELATAN WALIKOTA PALEMBANG

Mengingat

11.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2

(1)PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kegiatan:
1. a.pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
2. b.perdagangan ekspor dan impor hasil bumi;
3. c.jasa angkutan yang melintas diatas Sungai Musi sepanjang termasuk dalam wilayah kota; d.jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi:
  1. 1.jasa angkutan batubara;
  2. 2.jasa angkutan karet;
  3. 3.j asa angku tan semen;
  4. 4.jasa angkutan pupuk;
  5. 5.jasa angkutan gas lpj;
  6. 6.jasa angkutan bahan bakar minyak;dan
  7. 7.jasa angkutan minyak cpo.
(2)Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sarna dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.
(3)Kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional, mandiri, akuntabilitas, transparansi dan kemitraan didasarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4)Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. Pasa18 BABV KEGIATANPERSEROAN

1.Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG), (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut: Pasal I

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG) MEMUTUSKAN: WAUKOTAPALEMBANG dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG Dengan Persetujuan Bersama NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (NOMOR 3/PLG/2015) ~ U OK HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR ~1 i Diundangkan di Palembang pada tanggal ~~ C IC-to Vo) er- 20 15 t SE RETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, *HARNOJOYO f ,. Ditetapkan di Palembang pada tanggal c18 Olcto(oev- 2015 1WALIKOT PALEMBANG, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PasalII 4

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirriaksud pada huruf a, b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG);
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG) perlu diubah dan disempurnakan guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
b.bahwa dalam rangka pengembangan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perdagangan dan logistik, Perseroan Terbatas Palembang Trading and Logistic (PT. PATRALOG) berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi; WALIKOTAPALEMBANG, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PALEMBANG TRADING AND LOGISTIC (PT.PATRALOG) TENTANG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR n TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA SELATAN WALIKOTA PALEMBANG

Mengingat

11.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2

(1)PT.PATRALOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kegiatan:
1. a.pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
2. b.perdagangan ekspor dan impor hasil bumi;
3. c.jasa angkutan yang melintas diatas Sungai Musi sepanjang termasuk dalam wilayah kota; d.jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi:
  1. 1.jasa angkutan batubara;
  2. 2.jasa angkutan karet;
  3. 3.j asa angku tan semen;
  4. 4.jasa angkutan pupuk;
  5. 5.jasa angkutan gas lpj;
  6. 6.jasa angkutan bahan bakar minyak;dan
  7. 7.jasa angkutan minyak cpo.
(2)Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sarna dengan Pihak Ketiga yang menguntungkan Daerah.
(3)Kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara profesional, mandiri, akuntabilitas, transparansi dan kemitraan didasarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4)Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota. Pasa18 BABV KEGIATANPERSEROAN

1.Ketentuan BAB V Pasal 8 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf c dan huruf d serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Palembang Trading And Logistic (PT.PATRALOG), (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut: Pasal I

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Palembang ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Palembang ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011