Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2006
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2006
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK. Pasal I Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469) diubah sebagai berikut :
BAB VI HARGA JUAL DAN HARGA BELI TENAGA LISTRIK
BAB VI
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 56 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Muh. Sapta Murti, SH, MA, MKn PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK I. UMUM Usaha penyediaan tenaga listrik yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan investasi yang padat modal, padat teknologi dan didominasi oleh investasi dalam mata uang asing. Meningkatnya kebutuhan tenaga listrik yang diikuti dengan tingginya harga bahan bakar minyak untuk pembangkitan tenaga listrik mengakibatkan tingginya biaya produksi tenaga listrik. Diversifikasi sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik, khususnya dengan beralih dari bahan bakar minyak ke bahan bakar non-bahan bakar minyak, diharapkan dapat menurunkan biaya produksi tenaga listrik dengan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan hidup. Untuk meningkatkan percepatan diversifikasi energi, Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur:
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . . Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Pembelian tenaga listrik baik sebagian maupun seluruh dananya dapat bersumber dari APBN/APBD atau non APBN/APBD. Pembelian tenaga listrik yang baik sebagian maupun seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kondisi krisis penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik/kerusuhan. Ayat (6a) Pembelian tenaga listrik baik sebagian maupun seluruh dananya dapat bersumber dari APBN/APBD atau non APBN/APBD. Pembelian tenaga listrik yang baik sebagian maupun seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.Diversifikasi energi berlaku bagi pemba semula menggunakan bahan bakar minyak ke non- Diversifikasi . . . bahan bakar minyak yaitu batubara dan gas termasuk untuk pembangkit yang baru. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur tentang kewenangan prosedur pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan yaitu : - Menteri mengatur mengenai prosedur pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang mempunyai daerah usaha yang tersambung pada jaringan transmisi nasional dan lintas provinsi. - Gubernur mengatur mengenai prosedur pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang mempunyai daerah usaha yang tidak tersambung pada jaringan transmisi nasional dan lintas kabupaten/kota. - Bupati/Walikota mengatur mengenai prosedur pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang mempunyai daerah usaha yang tidak tersambung pada jaringan transmisi nasional dan dalam kabupaten/kota. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 32 A Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4628
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)