Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1988
- Nomor
- 29
- Tahun
- 1988
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 16
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1988 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 55 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 UMUM Maksud dikenakannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan dan/atau impor barang mewah adalah dalam rangka mengusahakan pembebanan pajak yang lebih sesuai dengan asas keadilan, yaitu untuk mengurangi sifat regresif dari Pajak Pertambahan Nilai, sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi mewah dalam masyarakat. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut memikul pembiayaan negara dan pembangunan nasional khususnya dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dipandang perlu menaikkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mengubah pengelompokan jenis barang mewah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, sehingga menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen), kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen), dan kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen). PASAL DEMI PASAL
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 diubah seluruhnya sehingga menjadi 4 (empat) ayat. Ayat (1) Terdiri dari 6 (enam) kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Beberapa kelompok yang semula dimasukkan dalam kelompok ini dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga dipindahkan ke dalam kelompok yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen). Satu, kelompok baru yaitu kelompok wangi-wangian dianggap wajar untuk dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn. BM) dalam kelompok ini. Ayat (2) Kelompok barang mewah yang dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) ini terdiri dari kelompok-kelompok baru yang semula dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari kelompok yang lama. Namun demikian untuk jenis barang yang nyata-nyata dikatagorikan dalam kelompok yang termasuk dalam ayat (1) tidak dikenakan tarif 20% (dua puluh persen). Beberapa kelompok barang mewah yang semula termasuk dalam kelompok ini dianggap sudah saatnya dikenakan tarif yang lebih tinggi. Ayat (3) Sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ayat ini mengatur ketentuan mengenai kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM) menjadi 30% (tiga puluh persen) dan sekaligus menetapkan kelompok barang yang dikenakan pajak dengan tarif ini. Meskipun semua kelompok yang dimasukkan dalam kelompok ini berasal dari kelompok lama yang semula dikenakan tarif 20% (dua puluh persen), tetapi macam dan jenis barangnya dapat saja berbeda atau bertambah sesuai dengan kenyataan perkembangan dalam masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 3386
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)