DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1994

Nomor: 50
Tahun: 1994
Ditetapkan: 28 Desember 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai I984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 6 I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
b.piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
c.pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean;
d.persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi;
e.Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut - tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya; - menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah; - menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; - melakukan… - melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

(1)Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(2)Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagainiana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I 1 Tahun 1994, adalah bentuk usaha kerjasama operasi.
(3)Saat...
(3)Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB III

JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 3

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya;
2.Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3.Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4.Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5.Barang-…
5.Barang-barang kebutuhan pokok;
6.Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
7.Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8.Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9.Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Pasal 4

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dári sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Barang hasil pertanian:

a.Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya;
b.Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya;
c.Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya;
d.Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya;
e.Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya;
f.Hasil…
f.Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya;
g.Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, suplier, palem, dan sejenisnya;
h.Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.
1. 2.Barang hasil perkebunan:
a.Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya;
b.Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya;
c.Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya;
d.Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya;
e.Hasil tanaman. perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya;
f.Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya;
g.Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya;
h.Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya;
i.Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.
1. 3.Barang…
2. 3.Barang hasil kehutanan:
a.Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;
b.Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya;
c.Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
1. 4.Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan, dari barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pasal 5

Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penagkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Barang hasil peternakan:

a.Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya;
b.Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong,kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya;
c.Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya;
d.Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur yang dihasilkannya;
e.Hasil…
e.Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
1. 2.Barang hasil perburuan, penangkapan, dan penangkaran:
a.Hasil perburuan/penangkapan satwa liar;
b.Hasil penangkaran satwa liar.

Pasal 6

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Hasil perikanan laut:

a.Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
b.Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener, benih kepiting, dan sejenisnya;
c.Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
d.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota laut lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c.
1. 2.Hasil perikanan darat:
a.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya;
b.Hasil…
b.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya;
c.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi:

1.minyak mentah;
2.gas bumi;
3.pasir dan kerikil;
4.barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 8

Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.beras dan gabah;
2.jagung;
3.sagu;
4.kedelai;
5.garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Pasal 9…

Pasal 9

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2.Jasa di bidang pelayanan sosial;
3.Jasa di bidang pengiriman surat;
4.Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5.Jasa di bidang keagamaan;
6.Jasa di bidang pendidikan;
7.Jasa di bidang kesenian;
8.Jasa di bidang penyiaran;
9.Jasa di bidang angkutan umum;
10.Jasa di bidang tenaga kerja;
11.Jasa di bidang perhotelan;
12.Jasa di bidang telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai I984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Dilakukan Oleh Pedagang Besar dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Samping Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, serta Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Dilakukan Oleh Pedagang Eceran Besar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang dapat lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Undang-undang tersebut; Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 6 I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
b.piutang adalah piutang dagang yang timbul karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
c.pihak yang terpungut dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak adalah pembeli barang atau penerima jasa, atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean;
d.persediaan Barang Kena Pajak adalah persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang dalam proses, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi;
e.Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut - tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya; - menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah; - menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; - melakukan… - melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

(1)Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I1 Tahun 1994, adalah Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
(2)Dalam rangka pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya sebagainiana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor I 1 Tahun 1994, adalah bentuk usaha kerjasama operasi.
(3)Saat...
(3)Saat pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB III

JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 3

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya;
2.Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3.Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4.Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5.Barang-…
5.Barang-barang kebutuhan pokok;
6.Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
7.Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8.Saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya;
9.Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Pasal 4

Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dári sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Barang hasil pertanian:

a.Hasil tanaman pertanian padi-padian seperti padi sawah, padi gogo, dan sejenisnya;
b.Hasil tanaman pertanian palawija umbi-umbian seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, dan sejenisnya;
c.Hasil tanaman pertanian kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang polong, dan sejenisnya;
d.Hasil tanaman pertanian biji-bijian seperti jagung, shorgum/cantel, gandum, dan sejenisnya;
e.Hasil tanaman pertanian sayur-sayuran seperti kubis, wortel, lobak, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, petai, labu, tomat, ketimun, dan sejenisnya;
f.Hasil…
f.Hasil tanaman pertanian buah-buahan seperti rambutan, jeruk, duku, pepaya, pisang, semangka, dan sejenisnya;
g.Hasil tanaman pertanian tanaman hias seperti bunga anggrek, mawar, melati, suplier, palem, dan sejenisnya;
h.Hasil tanaman pertanian lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf g.
1. 2.Barang hasil perkebunan:
a.Hasil tanaman perkebunan yang berupa buah seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, lada, pala, panili, kapuk, dan sejenisnya;
b.Hasil tanaman perkebunan yang berupa bunga seperti cengkih, bunga matahari, kenanga, dan sejenisnya;
c.Hasil tanaman perkebunan yang berupa daun seperti tembakau, teh, nilam, sereh wangi, kayu putih, agave, rumput gajah, murbai, dan sejenisnya;
d.Hasil tanaman perkebunan yang berupa getah seperti karet, kemenyan, dan sejenisnya;
e.Hasil tanaman. perkebunan yang berupa kulit seperti kina, kayu manis, soga, dan sejenisnya;
f.Hasil tanaman perkebunan yang berupa batang seperti tebu, rosela, rami, yute, dan sejenisnya;
g.Hasil tanaman perkebunan yang berupa rimpang seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan sejenisnya;
h.Hasil tanaman perkebunan yang berupa akar seperti akar wangi, kelembak, dan sejenisnya;
i.Hasil tanaman perkebunan lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf h.
1. 3.Barang…
2. 3.Barang hasil kehutanan:
a.Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, ekaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;
b.Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya;
c.Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
1. 4.Hasil penyemaian, pembibitan, pembenihan, dari barang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pasal 5

Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penagkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Barang hasil peternakan:

a.Hasil pembibitan dan budidaya ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, dan sejenisnya;
b.Hasil pembibitan dan budidaya ternak kecil seperti kambing potong,kambing perah, domba, babi, dan sejenisnya;
c.Hasil pembibitan dan budidaya aneka ternak seperti kelinci, lebah, ulat sutera, ular, anjing, kucing, dan sejenisnya;
d.Hasil pembibitan dan budidaya ternak unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur yang dihasilkannya;
e.Hasil…
e.Hasil pembibitan dan budidaya ternak lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf d.
1. 2.Barang hasil perburuan, penangkapan, dan penangkaran:
a.Hasil perburuan/penangkapan satwa liar;
b.Hasil penangkaran satwa liar.

Pasal 6

Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.Hasil perikanan laut:

a.Hasil penangkapan/pengambilan biota laut seperti ikan tuna, ikan cakalang, ikan hiu, udang laut, kepiting, ikan hias laut, kerang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
b.Hasil penangkapan/pengambilan benih biota laut seperti benih ikan, nener, benih kepiting, dan sejenisnya;
c.Hasil budidaya/pembenihan biota laut seperti ikan, kerang mutiara, penyu, teripang, rumput laut, tanaman hias laut, dan sejenisnya;
d.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota laut lainnya yang belum termasuk pada huruf a sampai dengan huruf c.
1. 2.Hasil perikanan darat:
a.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar seperti ikan mas, gurame, belida, lele, patin, siput, kura-kura, katak, buaya, belut, ikan hias, dan sejenisnya;
b.Hasil…
b.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air payau seperti ikan bandeng, udang, kakap putih, kepiting, dan sejenisnya;
c.Hasil penangkapan/pengambilan/budidaya/pembenihan biota air tawar lainnya atau air payau lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi:

1.minyak mentah;
2.gas bumi;
3.pasir dan kerikil;
4.barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 8

Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1.beras dan gabah;
2.jagung;
3.sagu;
4.kedelai;
5.garam baik yang beriodium maupun yang tidak beriodium. Pasal 9…

Pasal 9

Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1.Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2.Jasa di bidang pelayanan sosial;
3.Jasa di bidang pengiriman surat;
4.Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
5.Jasa di bidang keagamaan;
6.Jasa di bidang pendidikan;
7.Jasa di bidang kesenian;
8.Jasa di bidang penyiaran;
9.Jasa di bidang angkutan umum;
10.Jasa di bidang tenaga kerja;
11.Jasa di bidang perhotelan;
12.Jasa di bidang telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1995

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1995

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 Tahun 1999