Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1994
- Nomor
- 50
- Tahun
- 1994
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 63
Mengingat :… Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994. BAB I…
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dari rumah ke rumah; - menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; - melakukan… - melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya. BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
BAB II
BAB III JENIS BARANG DAN JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAB III
Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung, dári sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penagkaran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; meliputi:
Barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
Pasal 9…
Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)