DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1985

Nomor: 22
Tahun: 1985
Ditetapkan: 13 Maret 1985
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nonior 38 Tahun 1983 tentang Palaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984; Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

(1)Importir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengimpor Barang Kena Pajak;
(2)Indentor adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya;
(3)Eksportir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengekspor Barang Kena Pajak;
(4)Pabrikan adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf m Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, termasuk pengusaha Real Estate dan Industrial Estate;
(5)Penyalur ...
(5)Penyalur Utama atau Agen Utama sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang berdasarkan perjanjian dengan Pabrikan atau Importir, mempunyai hak atau kuasa untuk memasarkan Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau di impor oleh Pabrikan atau Importir tersebut;
(6)Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang memiliki atau menjadi pemegang suatu Hak Paten dan Merek Dagang dari Barang Kena Pajak;
(7)Pemegang hak menggunakan Paten atau Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang berdasarkan suatu perjanjian dengan Pemegang Hak Paten atau Merek Dagang mempunyai hak atau kuasa untuk menghasilkan dan/atau memasarkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan Paten atau Hak Merek Dagang yang dimiliki atau dipegang oleh Pemegang Hak Paten atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak;
(8)Pemborong atau Kontraktor adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

Tempat melaporkan bagi Bentuk Usaha Tetap yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk atau Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut melakukan kegiatan usaha.

Pasal 3

Jangka waktu bagi Pengusaha untuk melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ditentukan sebagai berikut : a) untuk Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang sudah atau belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah mulai menjalankan usahanya pada tanggal 1 Maret 1985, adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1985; b) untuk Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sudah atau belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan baru mulai menjalankan usahanya pada tanggal 1 Maret 1985 atau sesudahnya adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah saat usahanya mulai dijalankan.

Pasal 4

(1)Pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum usahanya mulai dijalankan.
(2)Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dijalankan.

Pasal 5

(1)Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan melaporkan usahanya wajib mengisi formulir Surat Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diisi dan ditanda tangani sendiri oleh Pengusaha atau oleh orang lain Yang diberi kuasa khusus untuk itu.
(3)Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha yang bersangkutan, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(2)Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Formulir Surat Permohonan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3)Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

BAB III

OBYEK PAJAK DAN KEWAJIBAN PENCATATAN

Pasal 8

Jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor.

Pasal 9

(1)Tindakan penyerahan Barang atau Jasa yang merupakan penyerahan kena pajak adalah : (a) penyerahan ... (a) penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh Pabrikan, Penyalur Utama atau Agen Utama, Importir, Indentor, Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang, Pemegang Hak Menggunakan Paten dan/atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak atau oleh Pengusaha Jasa sebaga- mana dimaksud dalam Pasal 8. (b) penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
(2)Setiap penyerahan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pasal 10

(1)Atas Impor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dibidang Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, maka terhadap Impor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah tersebut juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1)Termasuk dalam pengertian memetik hasil pertanian atau memelihara hewan dan menangkap atau memelihara ikan serta mengeringkan atau menggarami makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m angka ke 1, ke 2 dan ke 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah : (a) kegiatan ... (a) kegiatan menuai, memungut, mengupas, membersihkan, menyortir, menguliti, merajang, memotong, merangkai, mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang-barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya. (b) kegiatan memelihara, menangkap, menyortir, menguliti, memotong, memerah atau mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang-barang hasil peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya.
(2)Barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bukan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan atau pengimporannya tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

(1)Importir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengimpor Barang Kena Pajak;
(2)Indentor adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya;
(3)Eksportir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengekspor Barang Kena Pajak;
(4)Pabrikan adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf m Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, termasuk pengusaha Real Estate dan Industrial Estate;
(5)Penyalur ...
(5)Penyalur Utama atau Agen Utama sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, yang berdasarkan perjanjian dengan Pabrikan atau Importir, mempunyai hak atau kuasa untuk memasarkan Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau di impor oleh Pabrikan atau Importir tersebut;
(6)Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang memiliki atau menjadi pemegang suatu Hak Paten dan Merek Dagang dari Barang Kena Pajak;
(7)Pemegang hak menggunakan Paten atau Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Pengusaha yang berdasarkan suatu perjanjian dengan Pemegang Hak Paten atau Merek Dagang mempunyai hak atau kuasa untuk menghasilkan dan/atau memasarkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan Paten atau Hak Merek Dagang yang dimiliki atau dipegang oleh Pemegang Hak Paten atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak;
(8)Pemborong atau Kontraktor adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

BAB II

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum usahanya mulai dijalankan.
(2)Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dijalankan.

Pasal 5

(1)Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan melaporkan usahanya wajib mengisi formulir Surat Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diisi dan ditanda tangani sendiri oleh Pengusaha atau oleh orang lain Yang diberi kuasa khusus untuk itu.
(3)Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak.
(2)Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Formulir Surat Permohonan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3)Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

BAB III

OBYEK PAJAK DAN KEWAJIBAN PENCATATAN

Pasal 8

Pasal 9

(1)Tindakan penyerahan Barang atau Jasa yang merupakan penyerahan kena pajak adalah : (a) penyerahan ... (a) penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh Pabrikan, Penyalur Utama atau Agen Utama, Importir, Indentor, Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang, Pemegang Hak Menggunakan Paten dan/atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak atau oleh Pengusaha Jasa sebaga- mana dimaksud dalam Pasal 8. (b) penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
(2)Setiap penyerahan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Pasal 10

(1)Atas Impor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dibidang Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, maka terhadap Impor Barang Kena Pajak dan Impor Barang Mewah tersebut juga tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

(1)Termasuk dalam pengertian memetik hasil pertanian atau memelihara hewan dan menangkap atau memelihara ikan serta mengeringkan atau menggarami makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m angka ke 1, ke 2 dan ke 3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah : (a) kegiatan ... (a) kegiatan menuai, memungut, mengupas, membersihkan, menyortir, menguliti, merajang, memotong, merangkai, mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang-barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya. (b) kegiatan memelihara, menangkap, menyortir, menguliti, memotong, memerah atau mengeringkan dan mengawetkan untuk sementara barang-barang hasil peternakan, perikanan dan hasil laut lainnya baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan cara lainnya.
(2)Barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bukan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan atau pengimporannya tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (7)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 1991

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1986

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1988