DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990

Nomor: 29
Tahun: 1990
Ditetapkan: 10 Juli 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANGPENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
2.Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
3.Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
4.Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.
5.Pendidikan menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri.
6.Pendidikan menengah luar biasa adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
7.Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
8.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pendidikan menengah bertujuan :
1. a.Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
2. b.Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

(1)Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
(3)Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
(4)Pendidikan menengah kedinasan mengutamakan peningkatan kemampuan pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(5)Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas :

1.Sekolah menengah umum;
2.Sekolah menengah kejuruan;
3.Sekolah menengah keagamaan;
4.Sekolah menengah kedinasan;
5.Sekolah menengah luar biasa.

(2)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 dan angka 5 ditetapkan oleh Menteri.
(3)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 3 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(4)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 dan angka 4 ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 5

Lama pendidikan menengah tiga tahun.

BAB IV

SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN

Pasal 6

(1)Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :

1.sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa;
2.tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran;
3.kurikulum;
4.sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
5.tempat belajar;
6.buku pelajaran dan peralatan pendidikan.

(2)Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 7

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri,

Pasal 8

Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan :

1.adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
2.memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan;
3.memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 9

(1)Tatacara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi :

1.pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
2.penelaahan terhadap permohonan tersebut pada angka 1;
3.penetapan pendirian.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan memperhatikan pula wawasan Wiyatamandala.
(2)Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
(3)Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1)Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
(2)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama.
(3)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANGPENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
2.Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
3.Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
4.Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.
5.Pendidikan menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri.
6.Pendidikan menengah luar biasa adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
7.Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
8.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pendidikan menengah bertujuan :
1. a.Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
2. b.Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

(1)Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
(2)Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
(3)Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
(4)Pendidikan menengah kedinasan mengutamakan peningkatan kemampuan pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
(5)Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

BAB III

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1)Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas :

1.Sekolah menengah umum;
2.Sekolah menengah kejuruan;
3.Sekolah menengah keagamaan;
4.Sekolah menengah kedinasan;
5.Sekolah menengah luar biasa.

(2)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 dan angka 5 ditetapkan oleh Menteri.
(3)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 3 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(4)Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 dan angka 4 ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 5

Lama pendidikan menengah tiga tahun.

BAB IV

SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN

Pasal 6

(1)Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya :

1.sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa;
2.tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran;
3.kurikulum;
4.sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
5.tempat belajar;
6.buku pelajaran dan peralatan pendidikan.

(2)Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaraannya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 7

Pasal 8

Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan :

1.adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
2.memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan;
3.memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 9

(1)Tatacara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi :

1.pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian;
2.penelaahan terhadap permohonan tersebut pada angka 1;
3.penetapan pendirian.

(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan memperhatikan pula wawasan Wiyatamandala.
(2)Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
(3)Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 11

(1)Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
(2)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama.
(3)Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1998

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 1998

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2007

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014