Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1979
- Nomor
- 31
- Tahun
- 1979
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PAJAK EKSPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 YANG DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1976, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1978, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1978. Pasal I Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1978 diubah lagi sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 3
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 1979 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 46 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA PAJAK EKSPOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 YANG DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1976, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1978 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1978 A. UMUM Dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri dan guna meningkatkan penerimaan Negara, perlu dilakukan beberapa kebijaksanaan. Untuk mencapai maksud tersebut, disamping Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan yang berlaku, Pemerintah perlu menetapkan tarip Pajak Ekspor Spesifik bagi komoditi ekspor tertentu yang tidak dikenakan Pajak Ekspor Tambahan dan pemasarannya sangat baik di luar negeri, tetapi dibutuhkan pula untuk keperluan di dalam negeri. Tarip Pajak Ekspor Spesifik tersebut ditetapkan sedemikian rupa sehingga besarnya sama dengan selisih ,antara Harga Patokan dengan Harga Pokok Jual. Jika komoditi tersebut tidak ditetapkan Harga Patokannya,maka Pajak Ekspor Spesifik ditetapkan sebesar selisih antara harga FOB atau harga riel di luar negeri dengan Harga Pokok Jual. Tarip Pajak Ekspor Spesifik diumumkan oleh Menteri Keuangan sedapat mungkin dalam waktu yang bersamaan dengan pengumuman Departemen Perdagangan dan Koperasi tentang Harga Patokan barang-barang ekspor. Jenis-jenis komoditi ekspor yang dikenakan Pajak Ekspor, Pajak Ekspor Tambahan dan Pajak Ekspor Spesifik ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat Menteri Perdagangan dan Koperasi. B. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3148
Membuka PDF…
Undang-Undang