DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1998

Nomor: 31
Tahun: 1998
Ditetapkan: 28 Februari 1998
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5.Peraturan …
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Pendaftaran …
2.Pendaftaran Penduduk meliputi kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya.
3.Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II dan Dinas Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 2

(1)Sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang terdiri dari:
1. a.Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. b.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
4. d.Penerbitan Akta Kelahiran;
5. e.Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
6. f.Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam.
7. g.Penerbitan Akta Kematian;
8. h.Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.Mutasi Penduduk;
10. j.Pengelolaan Data Penduduk;
11. k.Penyuluhan.
(2)Urusan ...
(2)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.Penerbitan Kartu Keluarga, meliputi:
1. 1.Pendaftaran data Kepala Keluarga dan anggota keluarga;
2. 2.Penerbitan Kartu Keluarga.
b.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, meliputi:
1. 1.Pendaftaran penduduk yang berhak memperoleh Kartu Tanda Penduduk;
2. 2.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
c.Pemberian Nomor Induk Kependudukan: Pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada setiap Dokumen dan Akta Penduduk;
d.Penerbitan Akta Kelahiran, meliputi:
1. 1.Pencatatan peristiwa kelahiran;
2. 2.Penerbitan Akta Kelahiran.
e.Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam meliputi:
1. 1.Pencatatan perkawinan;
2. 2.Penerbitan Akta Perkawinan.
f.Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, meliputi:
1. 1.Pencatatan perceraian;
2. 2.Penerbitan Akta Perceraian.
g.Penerbitan …
g.Penerbitan Akta Kematian, meliputi:
1. 1.Pencatatan peristiwa kematian;
2. 2.Penerbitan Akta Kematian.
h.Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meliputi:
1. 1.Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak;
2. 2.Pencatatan pengesahan anak;
i.Mutasi penduduk, meliputi:
1. 1.Pendaftaran dan atau pencatatan perubahan data penduduk;
2. 2.Penerbitan Surat Keterangan Pindah.
j.Pengelolaan data penduduk, meliputi:
1. 1.Penyimpanan data penduduk;
2. 2.Pengolahan data penduduk.
3. 3.Pemelirahaan data penduduk;
4. 4.Penyajian data penduduk.
k.Penyuluhan, meliputi:
1. 1.Penyebarluasan informasi tentang pentingnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
2. 2.Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya mempunyai dokumen penduduk.

Pasal 4

Syarat dan tatacara pendaftaran dan atau pencatatan penduduk, spesifikasi dokumen dan akta penduduk, ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Catatan Sipil atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk, dihapus.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), semua pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan pada Dinas Daerah Tingkat II, dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 7

Pangalihan jenis kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

…

Pasal 8

Pejabat struktural atau fungsional yang ada pada Kantor Catatan Sipil yang dihapus, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional pada Dinas yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
5.Peraturan …
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II percontohan (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Pendaftaran …
2.Pendaftaran Penduduk meliputi kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya.
3.Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II dan Dinas Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 2

(1)Sebagian urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang terdiri dari:
1. a.Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. b.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. c.Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
4. d.Penerbitan Akta Kelahiran;
5. e.Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
6. f.Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam.
7. g.Penerbitan Akta Kematian;
8. h.Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. i.Mutasi Penduduk;
10. j.Pengelolaan Data Penduduk;
11. k.Penyuluhan.
(2)Urusan ...
(2)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diserahkan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

a.Penerbitan Kartu Keluarga, meliputi:
1. 1.Pendaftaran data Kepala Keluarga dan anggota keluarga;
2. 2.Penerbitan Kartu Keluarga.
b.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, meliputi:
1. 1.Pendaftaran penduduk yang berhak memperoleh Kartu Tanda Penduduk;
2. 2.Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
c.Pemberian Nomor Induk Kependudukan: Pencantuman Nomor Induk Kependudukan pada setiap Dokumen dan Akta Penduduk;
d.Penerbitan Akta Kelahiran, meliputi:
1. 1.Pencatatan peristiwa kelahiran;
2. 2.Penerbitan Akta Kelahiran.
e.Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam meliputi:
1. 1.Pencatatan perkawinan;
2. 2.Penerbitan Akta Perkawinan.
f.Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, meliputi:
1. 1.Pencatatan perceraian;
2. 2.Penerbitan Akta Perceraian.
g.Penerbitan …
g.Penerbitan Akta Kematian, meliputi:
1. 1.Pencatatan peristiwa kematian;
2. 2.Penerbitan Akta Kematian.
h.Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meliputi:
1. 1.Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak;
2. 2.Pencatatan pengesahan anak;
i.Mutasi penduduk, meliputi:
1. 1.Pendaftaran dan atau pencatatan perubahan data penduduk;
2. 2.Penerbitan Surat Keterangan Pindah.
j.Pengelolaan data penduduk, meliputi:
1. 1.Penyimpanan data penduduk;
2. 2.Pengolahan data penduduk.
3. 3.Pemelirahaan data penduduk;
4. 4.Penyajian data penduduk.
k.Penyuluhan, meliputi:
1. 1.Penyebarluasan informasi tentang pentingnya penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka tertib administrasi kependudukan;
2. 2.Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya mempunyai dokumen penduduk.

Pasal 4

Syarat dan tatacara pendaftaran dan atau pencatatan penduduk, spesifikasi dokumen dan akta penduduk, ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Catatan Sipil atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran penduduk, dihapus.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

…

Pasal 8

Pejabat struktural atau fungsional yang ada pada Kantor Catatan Sipil yang dihapus, diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional pada Dinas yang bersangkutan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024