DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu terdapat perbedaan penulisan nama kelurahan;
b.bahwa berdasarkan maksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur pada nama kelurahan dan pusat pemerintahan kecamatan dalam upaya tertib administrasi di bidang kependudukan dan penerapan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATANDALAMWILAYAHKOTA BENGKULU DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BENGKULU, WALI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 ten tang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714); Pasal 11 Setelah pemekaran dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Kecamatan-Kecamatan yang ada dalam Kota Bengkulu dimekarkan dan ditata kembali wilayah kerjanya sebagai berikut: Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 pada huruf g angka 2 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: WALI KOTA BENGKULU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATANDALAMWILAYAHKOTA BENGKULU. Menetapkan dan

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
13.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BENGKULU

a.Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Padang Harapan;
2. 2.Kelurahan Jalan Gedang;
3. 3.Kelurahan Lingkar Barat;
4. 4.Kelurahan Sidomulyo;
5. 5.Kelurahan Cempaka Pennai.
b.Kecamatan Ratu Agung terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Lempuing;
2. 2.Kelurahan Kebun Tebeng;
3. 3.Kelurahan Tanah Patah;
4. 4.Kelurahan Nusa Indah;
5. 5.Kelurahan Kebun Beier;
6. 6.Kelurahan Kebun Kenanga;
7. 7.Kelurahan Sawah lebar;
8. 8.Kelurahan Sawah Lehar Baru. C. Kecamatan Ratu Samban terdiri dari:
9. 1.Kelurahan Penurunan;
10. 2.Kelurahan Kebun Dahri;
11. 3.Kelurahan Belakang Pondok;
12. 4.Kelurahan Anggut Dalam;
13. 5.Kelurahan Kebun Geran;
14. 6.Kelurahan Pengantungan;
15. 7.Kelurahan Anggut Bawah;
16. 8.Kelurahan Padang Jati;
17. 9.Kelurahan Anggut Atas.
d.Kecamatan Teluk Segara terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Malabero;
2. 2.Kelurahan Kebun Roos;
3. 3.Kelurahan Pasar Melintang;
4. 4.Kelurahan Pintu Batu;
5. 5.Kelurahan Kebun Keling;
6. 6.Kelurahan Pondok Besi;
7. 7.Kelurahan Berkas;
8. 8.Kelurahan Sumur Meleleh;
9. 9.Kelurahan Pasar Baru;
10. 10.Kelurahan Jitra;
11. 11.Kelurahan Bajak;
12. 12.Kelurahan Tengah Padang;
13. 13.Kelurahan Kampung Bali.
e.Kecamatan Sungai Serut terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Kampung Kelawi;
2. 2.Kelurahan Semarang;
3. 3.Kelurahan Tanjung Agung;
4. 4.Kelurahan Tanjung Jaya;
5. 5.Kelurahan Surabaya;
6. 6.Kelurahan Pasar Bengkulu;
7. 7.Kelurahan Sukamerindu.
8. 2.Ketentuan Pasal 12 huruf i diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a.Kecamatan Gading Cempaka di Kelurahan Jalan Gedang;
b.Kecamatan Ratu Agung di Kelurahan Nusa Indah;
c.Kecamatan Ratu Samban di Kelurahan Penurunan;
d.Kecamatan Selebar di Kelurahan Pagar Dewa;
e.Kecamatan Kampung Melayu di Kelurahan Padang Serai;
f.Kecamatan Muara Bangkahulu di Kelurahan Pematang Gubernur;
g.Kecamatan Teluk Segara di Kelurahan Jitra;
h.Kecamatan Sungai Serut di Kelurahan Surabaya;
1. 1.Kecamatan Singaran Pati di Kelurahan Dusun Besar.
2. 1.Kecamatan Singaran Pati terdiri dari:
3. 1.Kelurahan Panorama;
4. 2.Kelurahan Jembatan Kecil;
5. 3.Kelurahan Dusun Besar;
6. 4.Kelurahan Padang Nangka;
7. 5.Kelurahan Timur lndah;
8. 6.Kelurahan Lingkar Timur.
f.Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Bentiring;
2. 2.Kelurahan Bentiring Permai;
3. 3.Kelurahan Rawa Makmur;
4. 4.Kelurahan Rawa Makmur Permai;
5. 5.Kelurahan Kandang Limun;
6. 6.Kelurahan Beringin Raya;
7. 7.Kelurahan Pematang Gubernur.
g.Kecamatan Selebar terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Sukarami;
2. 2.Kelurahan Bumi Ayu;
3. 3.Kelurahan Pagar Dewa;
4. 4.Kelurahan Sumur Dewa;
5. 5.Kelurahan Betungan;
6. 6.Kelurahan Pekan Sabtu.
h.Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Kandang;
2. 2.Kelurahan Kandang Mas;
3. 3.Kelurahan Teluk Sepang;
4. 4.Kelurahan Sumber Jaya;
5. 5.Kelurahan Padang Serai;
6. 6.Kelurahan Muara Dua. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINS! BENGKULU (2/20/2024) LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR .. ? . Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 25 i 2124 Pj. SEKRET ERAH KOTA BENGKULU, Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 25 J -1.i 2124 Pj. WALI KOTA BENGKULU, A ARIF GUNADI Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu terdapat perbedaan penulisan nama kelurahan;
b.bahwa berdasarkan maksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian Nomenklatur pada nama kelurahan dan pusat pemerintahan kecamatan dalam upaya tertib administrasi di bidang kependudukan dan penerapan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATANDALAMWILAYAHKOTA BENGKULU DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BENGKULU, WALI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 ten tang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714); Pasal 11 Setelah pemekaran dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, Kecamatan-Kecamatan yang ada dalam Kota Bengkulu dimekarkan dan ditata kembali wilayah kerjanya sebagai berikut: Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Bengkulu diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 pada huruf g angka 2 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: WALI KOTA BENGKULU,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN KECAMATANDALAMWILAYAHKOTA BENGKULU. Menetapkan dan

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
13.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BENGKULU

a.Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Padang Harapan;
2. 2.Kelurahan Jalan Gedang;
3. 3.Kelurahan Lingkar Barat;
4. 4.Kelurahan Sidomulyo;
5. 5.Kelurahan Cempaka Pennai.
b.Kecamatan Ratu Agung terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Lempuing;
2. 2.Kelurahan Kebun Tebeng;
3. 3.Kelurahan Tanah Patah;
4. 4.Kelurahan Nusa Indah;
5. 5.Kelurahan Kebun Beier;
6. 6.Kelurahan Kebun Kenanga;
7. 7.Kelurahan Sawah lebar;
8. 8.Kelurahan Sawah Lehar Baru. C. Kecamatan Ratu Samban terdiri dari:
9. 1.Kelurahan Penurunan;
10. 2.Kelurahan Kebun Dahri;
11. 3.Kelurahan Belakang Pondok;
12. 4.Kelurahan Anggut Dalam;
13. 5.Kelurahan Kebun Geran;
14. 6.Kelurahan Pengantungan;
15. 7.Kelurahan Anggut Bawah;
16. 8.Kelurahan Padang Jati;
17. 9.Kelurahan Anggut Atas.
d.Kecamatan Teluk Segara terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Malabero;
2. 2.Kelurahan Kebun Roos;
3. 3.Kelurahan Pasar Melintang;
4. 4.Kelurahan Pintu Batu;
5. 5.Kelurahan Kebun Keling;
6. 6.Kelurahan Pondok Besi;
7. 7.Kelurahan Berkas;
8. 8.Kelurahan Sumur Meleleh;
9. 9.Kelurahan Pasar Baru;
10. 10.Kelurahan Jitra;
11. 11.Kelurahan Bajak;
12. 12.Kelurahan Tengah Padang;
13. 13.Kelurahan Kampung Bali.
e.Kecamatan Sungai Serut terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Kampung Kelawi;
2. 2.Kelurahan Semarang;
3. 3.Kelurahan Tanjung Agung;
4. 4.Kelurahan Tanjung Jaya;
5. 5.Kelurahan Surabaya;
6. 6.Kelurahan Pasar Bengkulu;
7. 7.Kelurahan Sukamerindu.
8. 2.Ketentuan Pasal 12 huruf i diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kedudukan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

a.Kecamatan Gading Cempaka di Kelurahan Jalan Gedang;
b.Kecamatan Ratu Agung di Kelurahan Nusa Indah;
c.Kecamatan Ratu Samban di Kelurahan Penurunan;
d.Kecamatan Selebar di Kelurahan Pagar Dewa;
e.Kecamatan Kampung Melayu di Kelurahan Padang Serai;
f.Kecamatan Muara Bangkahulu di Kelurahan Pematang Gubernur;
g.Kecamatan Teluk Segara di Kelurahan Jitra;
h.Kecamatan Sungai Serut di Kelurahan Surabaya;
1. 1.Kecamatan Singaran Pati di Kelurahan Dusun Besar.
2. 1.Kecamatan Singaran Pati terdiri dari:
3. 1.Kelurahan Panorama;
4. 2.Kelurahan Jembatan Kecil;
5. 3.Kelurahan Dusun Besar;
6. 4.Kelurahan Padang Nangka;
7. 5.Kelurahan Timur lndah;
8. 6.Kelurahan Lingkar Timur.
f.Kecamatan Muara Bangkahulu terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Bentiring;
2. 2.Kelurahan Bentiring Permai;
3. 3.Kelurahan Rawa Makmur;
4. 4.Kelurahan Rawa Makmur Permai;
5. 5.Kelurahan Kandang Limun;
6. 6.Kelurahan Beringin Raya;
7. 7.Kelurahan Pematang Gubernur.
g.Kecamatan Selebar terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Sukarami;
2. 2.Kelurahan Bumi Ayu;
3. 3.Kelurahan Pagar Dewa;
4. 4.Kelurahan Sumur Dewa;
5. 5.Kelurahan Betungan;
6. 6.Kelurahan Pekan Sabtu.
h.Kecamatan Kampung Melayu terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Kandang;
2. 2.Kelurahan Kandang Mas;
3. 3.Kelurahan Teluk Sepang;
4. 4.Kelurahan Sumber Jaya;
5. 5.Kelurahan Padang Serai;
6. 6.Kelurahan Muara Dua. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINS! BENGKULU (2/20/2024) LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR .. ? . Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 25 i 2124 Pj. SEKRET ERAH KOTA BENGKULU, Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 25 J -1.i 2124 Pj. WALI KOTA BENGKULU, A ARIF GUNADI Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 12

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 28 TAHUN 2003

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011