Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1968
- Nomor
- 32
- Tahun
- 1968
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada N.V. Billiton Maatschappij. Pasal 1. Kepada N.V. Billiton Maatschappij dikenakan pajak perseroan dengan tarip sebagai berikut :
Pasal 2. Disamping kelonggaran yang termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, kepada N.V. Billiton Maatschappij diberikan kelonggaran-kelonggaran lain yang diperlukan sesuai dengan syarat- syarat yang ditetapkan di dalam Kontrak-Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan N.V. Billiton Maatschappij, mengenai pengembangan pertambangan timah di daerah lepas pantai pulau Tujuh dan pulau Karimata, sebagaimana yang telah ditanda-tangani di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1968. Pasal 3. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan. Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 1968. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 11 Oktober 1968. Sekretaris Negara R.I., ALAMSJAH. Major Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1968 TENTANG PEMBERIAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA N.V. BILLITON MAATSCHAPPIJ. PENJELASAN UMUM.
Meskipun demikian, dilain pihak, mengingat sifatnya yang banyak sekah mengandung risiko, kepada Perusahaan Modal Asing yang diharapkan dapat membantu pengembangan ekonomi Negara, perlu diberi dorongan khusus. Dalam hal ini Pemerintah perlu memberikan perangsang-perangsang berupa kelonggaran-kelonggaran perpajakan.
Dengan mengingat hal tersebut diatas, maka dipandang perlu kepada Perusahaan Pertambangan Timah N.V. Billiton Maatschappij diberikan dorongan sesuai dengan jenis bahan galian yang diusahakannya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Penetapan tarip pajak perseroan seperti tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, didasarkan pada prospek pengembangan bahan galian timah, baik menurut potensinya maupun pengaruh sosial ekonominya bagi Negara. Pasal 2. Kelonggaran-kelonggaran perpajakan sebagaimana ditentukan didalam Kontrak-Karya antara Pemerintah Republik Indonesia perpajakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 tahun 1967. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1968/52; TLN Nomor 2859
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Dokumen