Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Agustus 1967 Ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Agustus 1967 PRESIDIUM KABINET AMPERA; Sekretaris, Ttd. SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 18 PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925 A. UMUM Keluhan masyarakat terhadap berbagai aspek perpajakan dewasa ini pada dasarnya adalah manifestasi dari perubahan sikap yang fundamental terhadap arti pajak/perpajakan itu sendiri. Dalam hubungan ini, maka suatu kesimpulan yang logis ialah keharusan diadakannya perubahan yang menyeluruh, baik sistim, materi maupun tata cara pelaksanaan pajak, agar terjawablah kehendak wajib pajak yang mendambakan pajak sesuai dengan kemampuan Rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara sehingga akan terpupuklah kesadaran bahwa membayar pajak adalah merupakan kewajiban kepada Negara. Menyadari sepenuhnya, bahwa perubahan yang menyeluruh yang akan dituang dalam bentuk Undang-undang Pokok Perpajakan, memerlukan waktu yang agak lama, maka perubahan partieel yang bertujuan menghilangkan salah satu sebab pokok dari keluhan masyarakat ialah tata cara pemungutan pajak. Tata cara yang berlaku menurut ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi-ordonansi yang bersangkutan ialah:
1.Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan ketetapan sementara berdasarkan perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan.
2.Pada akhir tahun, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya obyek pajak yang bersangkutan. Jelaslah kiranya, bahwa wajib pajak dalam tata cara tersebut di atas berada dalam suatu posisi yang sekalipun baginya tersedia instansi dimana dia dapat mengajukan sanggahan terhadap penetapan yang nyata tidak benar atau dianggapnya tidak adil. Agar diperoleh effek yang maksimal dalam usaha perbaikan, maka sesuai dengan kondisi aparatur perpajakan dewasa ini, perubahan dan penyempurnaan tata cara hanya terbatas pada pajak langsung, yaitu Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah. Sistim yang akan digunakan sebagai pengganti tata cara yang lama itu ialah suatu sistim yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan terhutang dalam suatu masa pajak. Sebagai kelanjutannya, maka untuk hal- hal tertentu atau untuk bidang-bidang tertentu, orang atau badan lain dapat ditunjuk untuk menghitungkan, memotongkan dan menyetorkan ke Kas Negara pajak-pajak terhutang oleh wajib pajak tertentu dalam suatu masa pajak menurut Ordonansi-ordonansi Pajak yang bersangkutan. Tata cara yang baru ini akan mempunyai effek yang lebih baik karena landasannya adalah kepercayaan dan kegotong-royongan Nasional. Disamping itu, aparatur Pajak akan mempunyai waktu untuk memperkembangkan tata usaha perpajakan yang modern dan effisien; membangun suatu korps penyuluhan yang bekerja effektif dan edukatif; menegakkan suatu sistim kontrole/verifikasi yang menggunakan norma-norma obyektif dan dinamis sebagai pangkal tolak ke arah pencapaian salah satu sasaran utamanya; pembinaan wajib pajak. Dalam kerangka ini pulalah hendaknya dilihat sanksi- sanksi yang akan digunakan. Ditambah dengan kehendak Pemerintah untuk terus-menerus berusaha menyesuaikan kebijaksanaannya di bidang pemungutan pajak dengan kemampuan rakyat, rasa keadilan serta kebutuhan pengeluaran Negara dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, maka lebih meluaslah dan lebih terbinalah masyarakat wajib pajak di Indonesia. B. PASAL DEMI PASAL I. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK-PAJAK: PENDAPATAN, KEKAYAAN DAN PERSEROAN YANG BERLAKU MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSI- ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
1.PENETAPAN SEMENTARA. 1.1. Pada permulaan tahun, wajib pajak dikenakan Ketetapan Sementara Pajak: Pendapatan/Kekayaan/Perseroan, berdasarkan: pendapatan/kekayaan/laba menurut perkiraan/taksiran pejabat pajak untuk tahun yang berjalan. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (2).
b.Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (1).
c.Pajak Perseroan : pasal 24 ayat (1). 1.2. Keberatan atas Ketetapan Sementara: Atas surat Ketetapan Sementara wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 12 ayat (4).
b.Pajak Kekayaan : pasal 29 ayat (2).
c.Pajak Perseroan : Pasal 24 ayat (5). 1.3. Penundaan pembayaran: Dengan syarat-syarat tertentu, Kepala Inspeksi Pajak dapat memberikan penundaan pembayaran dari (sebagian) ketetapan pajak Sementara. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 18.
b.Pajak Kekayaan : pasal 42A.
c.Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7). Meskipun demikian, pada umumnya pemberian penundaan (sebagian) dari Ketetapan Sementara ini baru diberikan setelah semester ke-1 tahun yang berjalan. 1.4. Pembayaran Ketetapan Pajak Sementara ketetapan Sementara pajak- pajak: Pendapatan/Kekayaan/ Perseroan harus dibayar pada setiap tanggal 15 dari bulan-bulan berikutnya setelah bulan, dimana surat ketetapan pajak itu diberikan. Ketetapan Pajak Sementara itu harus sudah lunas pada akhir tahun yang bersangkutan, dengan minimal 5 bulan angsuran. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 17 ayat (2)
b.Pajak Kekayaan : pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
c.Pajak Perseroan : pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) Karena atas Ketetapan Sementara tidak dapat diajukan keberatan (lihat angka 1.2. di atas), kewajiban membayar tersebut berjalan terus, biarpun wajib pajak mengajukan surat keberatan, terkecuali diberikan penundaan pembayaran atas (sebagian) hutang pajak.,(lihat angka 1.3.).
2.PENETAPAN RAMPUNG. Setelah tahun berakhir, wajib pajak harus memasukkan surat pemberitahuan, dimana harus diberitahukan besarnya pendapatan/kekayaan/laba perseroan di tahun yang telah lalu. Setelah surat pemberitahuan ini diperiksa dan diteliti, Ketetapan Rampung dilakukan oleh pejabat pajak. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 11 ayat (1) huruf a dan. pasal 12 ayat (1).
b.Pajak Kekayaan : pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat(1) dan pasal 26 (1).
c.Pajak Perseroan : pasal 15 ayat (1), pasal 16, pasal 17 dan pasal 22 ayat
(1). Menurut pengalaman, sebagian terbesar dari surat pemberitahuan itu isinya tidak sesuai dengan ketentuan ordonansi-ordonansi pajak yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, Penetapan Rampung akan dilakukan dengan mempergunakan sebagai bahan-bahan, norma-norma atau pola-pola perhitungan yang telah disusun atas dasar pemeriksaan/perbandingan pada/dengan wajib pajak yang melakukan usaha yang serupa. Adakalanya juga Penetapan Pajak Rampung harus dilakukan dengan cara kompromi, yang memungkinkan adanya exces negatip, yakni tawar-menawar. Cara kompromi tersebut dilakukan, dalam hal wajib pajak dianggap tidak melakukan pemberitahuan yang benar, sedangkan administrasi pajak sendiri tidak memiliki bahan-bahan yang lengkap, untuk memungkinkan Penetapan Pajak Rampung dapat dilakukan secara exact. II. KELEMAHAN-KELEMAHAN DAN KEBERATAN-KEBERATAN TERHADAP TATA CARA PEMUNGUTAN YANG LAMA MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM ORDONANSI YANG BERSANGKUTAN.
1.PENETAPAN SEMENTARA. 1.1. Untuk dapat memperkirakan Penetapan Sementara, yang mendekati: pendapatan/kekayaan/laba tahun yang berjalan tidaklah mudah. Karena itu adakalanya Ketetapan Sementara itu terlalu rendah (misalnya dalam hal tingkat inflasi meningkat) atau terlalu tinggi. Dalam hal yang terakhir ini, wajib pajak akan mengadakan reaksi yang keras, karena dirasakan tidak adil. Keadaan tersebut disebabkan antara lain karena:
a.sangat sulit untuk mengadakan perkiraan yang tepat oleh pejabat- pejabat pajak,
b.Ketetapan Sementara itu merupakan pekerjaan massal, karena harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, disebabkan sisa waktu dalam tahun yang berjalan harus dipergunakan untuk melakukan Penetapan-penetapan Rampung. 1.2. Penundaan pembayaran atas (sebagian) Ketetapan Pajak Sementara, dalam hal wajib pajak mengajukan bukti-bukti bahwa Ketetapan Pajak Sementara itu terlalu tinggi, pada dasarnya suatu kebijaksanaan penagihan, yang mengandung unsur subyektif. 1.3. Pembayaran atas Ketetapan Pajak Sementara menurut pengalaman hanya berkisar antara 40% - 50% dari pada apa yang ditetapkan. Rendahnya persentase pembayaran itu mungkin disebabkan antara lain karena:
a.Ketetapan Sementara, yang didasarkan atas perkiraan pejabat pajak itu, dianggap oleh wajib pajak sebagai "menekan perasaan", sehingga mengurangi disiplin dan kesadaran untuk membayar.
b.angsuran bulanan atas Ketetapan Sementara itu sama besarnya, sehingga mungkin tidak selalu sesuai dengan tersedianya likwiditas wajib pajak.
c.aparatur pajak masih kurang jumlahnya, untuk dapat melaksanakan penagihan pajak pada setiap wajib pajak dengan sebaik-baiknya.
2.PENETAPAN RAMPUNG. 2.1. Bilamana Ketetapan Sementara terlalu rendah ditetapkan/diperkirakan, sedangkan Ketetapan Rampung jauh lebih tinggi, akan mengakibatkan tambahan-tambahan pajak yang oleh wajib pajak dirasakan berat. 2.2. Dalam hal Ketetapan Pajak Rampung lebih tinggi dari pada apa yang diberitahukan oleh wajib pajak berdasar atau kurang berdasar ada kecenderungan dari wajib pajak untuk selalu mengajukan keberatan. Dengan mengajukan keberatan saja, selama belum ada keputusan, penagihan pajak berjalan terus. Ketentuan ini diatur untuk:
a.Pajak Pendapatan : pasal 13 ayat (2).
b.Pajak Kekayaan : pasal 44.
c.Pajak Perseroan : pasal 38. 2.3. Gejala tersebut di atas mengurangi disiplin membayar pajak, sehingga juga persentase pembayaran Ketetapan Rampung masih rendah.
3.KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK TERLALU DITITIKBERATKAN KEPADA AKTIVITAS APARATUR PAJAK. Para wajib pajak, baru diwajibkan membayar pajak, bilamana kepada mereka telah dikenakan/diberikan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu baru dapat dikenakan, bilamana wajib pajak telah terdaftar pada tata usaha Inspeksi Pajak. Akibatnya yang tidak terdaftar, dengan sendirinya "lolos" dari pembayaran pajak Akibat aparatur pajak yang kurang jumlahnya, dan alasan-alasan psykhologis/politis, dimana aparatur pajak "tidak berdaya" menghadapi para wajib pajak yang "kuat", maka jumlah wajib pajak untuk Pajak Pendapatan misalnya baru terbatas pada jumlah 260.000 orang.