DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1994

Nomor: 33
Tahun: 1994
Ditetapkan: 1 November 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;
c.bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan para Hakim serta dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Hakim; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);
5.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
8.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2.Pengadilan…
2.Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3.Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.
4.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Hakim dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat Hakim dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 3

(1)Hakim diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Syarat pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hakim yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan mengucapkan sumpah untuk menduduki jabatan hakim.

Pasal 6

Hakim yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 7

Hakim yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 8

Hakim diberikan kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Disamping gaji pokok kepada Hakim diberikan tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 10…

Pasal 10

Hakim yang diangkat dalam jabatan di luar kekuasaan kehakiman akan diberhentikan dari jabatan Hakim.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar para hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;
c.bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan para Hakim serta dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Hakim; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4.Undang-…
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014);
5.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
8.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2.Pengadilan…
2.Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3.Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.
4.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Hakim dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Nama dan susunan pangkat Hakim dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 3

(1)Hakim diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Syarat pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 5

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan mengucapkan sumpah untuk menduduki jabatan hakim.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Hakim diberikan kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Disamping gaji pokok kepada Hakim diberikan tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 10…

Pasal 10

Hakim yang diangkat dalam jabatan di luar kekuasaan kehakiman akan diberhentikan dari jabatan Hakim.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1995