DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2000

Nomor: 8
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Februari 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya;
c.bahwa gaji Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
d.bahwa untuk menjamin kukuhnya kedudukan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama perlu mengatur kembali Peraturan Gaji Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
6.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
8.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
2.Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
3.Pimpinan Pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.
4.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Hakim dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

…

Pasal 2

Susunan jabatan dan pangkat Hakim dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)Hakim diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Syarat pengangkatan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hakim yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan mengucapkan sumpah untuk menduduki jabatan Hakim.

Pasal 6

Hakim yang diangkat dalam suatu pangkat yang lebih tinggi dari pangkat lama, diberikan gaji pokok baru berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 7

Hakim yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu pangkat yang lebih rendah dari pangkat semula, diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam golongan ruang menurut pangkat lama.

Pasal 8

Hakim diberikan kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1994

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1994

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2008