DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1986

Nomor: 35
Tahun: 1986
Ditetapkan: 21 Agustus 1986
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAMATMULYA DAN DARMA Di KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUNINGAN, KECAMATAN CIMANGGUNG DAN UJUNG JAYA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG, KECAMATAN BOJONG DAN TEGALWARU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA, KECAMATAN BLANAKAN, TANJUNGSIANG, COMPRENG, PATOKBEUSI, CIBOGO, DAN CIPUNEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG, KECAMATAN PEKALIPAN DAN PENATAAN SERTA PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Kramatmulya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Ragawacana
2. b.Desa Pajambon
3. c.Desa Gandasoli
4. d.Desa Cibentang
5. e.Desa Kasturi
6. f.Desa Cilowa
7. g.Desa Cikaso
8. h.Desa Karangmangu
9. i.Desa Nanggerang
10. j.Desa Kramatmulya
11. k.Desa Kalapagunung
12. l.Desa Cilaja
13. m.Desa Gereba
14. n.Desa Bojong
15. o.Desa Cikubangsari
16. p.Desa Padarek
17. q.Desa Widarasari.
(2)Wilayah Kecamatan Kramatimulya sebagaimana dimaksud data ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuningan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kramatmulya maka wilayah Kecamatan Kuningan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kramatmulya sebagaimana dimaksud data ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Darma
2. b.Desa Bakom
3. c.Desa Jagara www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4. d.Desa Karangsari
5. e.Desa Sagarahiang
6. f.Desa Gunungsirah
7. g.Desa Karanganyar
8. h.Desa Parung
9. i.Desa Cikupa
10. j.Desa Kawahmanuk
11. k.Desa Cipasung
12. l.Desa Paninggaran
13. m.Desa Sukarasa
14. n.Desa Sakerta Barat
15. o.Desa Cageur
16. p.Desa Cimenga
17. q.Desa Sakerta Timur
18. r.Desa Situsari
19. s.Desa Tugumulya.
(2)Wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kadugede.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Darma, maka wilayah Kecamatan Kadugede dikurangi dengan wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Cimanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Cimanggung
2. b.Desa Tegalmangging
3. c.Desa Sindangpakuwon
4. d.Desa Sindanggalih
5. e.Desa Sindulang
6. f.Desa Mangunarga
7. g.Desa Sawahdadap
8. h.Desa Sukadana
9. i.Desa Cihanjuang
10. j.Desa Cikahuripan.
(2)Wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikeruh.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cimanggung, maka wilayah Kecamatan Cikeruh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Ujungjaya
2. b.Desa Cibuluh
3. c.Desa Sukamulya www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4. d.Desa Cipelang
5. e.Desa Sakurjaya
6. f.Desa Kudangwangi
7. g.Desa Palasari
8. h.Desa Kebon Cau
9. i.Desa Palabuan.
(2)Wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tomo.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Ujungjaya, maka wilayah Kecamatan Tomo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bojong di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
1. a.Desa Cikeris
2. b.Desa Cileunca
3. c.Desa Cipeundeuy
4. d.Desa Pangkalan
5. e.Desa Bojong Barat
6. f.Desa Bojong Timur
7. g.Desa Cibingbin
8. h.Desa Sindangpanon
9. i.Desa Sindangsari
10. j.Desa Pasanggrahan
11. k.Desa Kertasari
12. l.Desa Sukamanah
13. m.Desa Cihanjawar
14. n.Desa Pawenang.
(2)Wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Darangden.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bojong, maka wilayah Kecamatan Darangden dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
1. a.Desa Tegalwaru
2. b.Desa Batutumpang
3. c.Desa Citalang
4. d.Desa Karoya
5. e.Desa Warungjeruk
6. f.Desa Cisarua
7. g.Desa Sukamulya
8. h.Desa Sukahaji
9. i.Desa Tegalsari
10. j.Desa Pasanggrahan www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
11. k.Desa Galumpang.
(2)Wilayah Kecamatan Tegalwaru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Plered.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tegalwaru, maka wilayah Kecamatan Plered dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tegalwaru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Blanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Blanakan
2. b.Desa Cilamayagirang
3. c.Desa Cilamayahilir
4. d.Desa Rawameneng
5. e.Desa Rawamekar
6. f.Desa Jayamukti
7. g.Desa Muara
8. h.Desa Tanjungtiga
9. i.Desa Langensari.
(2)Wilayah Kecamatan Blanakan sebagaimana dimaksud data ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciasem.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Blanakan, maka wilayah Kecamatan Ciasem dikurangi dengan wilayah Kecamatan Blanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Tanjungsiang di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Tanjungsiang
2. b.Desa Bumiara
3. c.Desa Cimeuhmal
4. d.Desa Sirap
5. e.Desa Sindanglaya
6. f.Desa Rancamanggung
7. g.Desa Kawungluwuk
8. h.Desa Cibuluh
9. i.Desa Pakuhaji
10. j.Desa Gandasoli
11. k.Desa Cikawung.
(2)Wilayah Kecamatan Tanjungsiang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cisalak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tanjungsiang, maka wilayah Kecamatan Cisalak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanjungsiang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Compreng di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go meliputi wilayah :
1. a.Desa Compreng
2. b.Desa Mekarjaya
3. c.Desa Kalensari
4. d.Desa Jatireja
5. e.Desa Sukatani
6. f.Desa Jatimulya
7. g.Desa Sukadana
8. h.Desa Kiarasari.
(2)Wilayah Kecamatan Compreng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pusakanegara.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Compreng, maka wilayah Kecamatan Pusakanegara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Compreng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Kramatmulya di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Ragawacana
2. b.Desa Pajambon
3. c.Desa Gandasoli
4. d.Desa Cibentang
5. e.Desa Kasturi
6. f.Desa Cilowa
7. g.Desa Cikaso
8. h.Desa Karangmangu
9. i.Desa Nanggerang
10. j.Desa Kramatmulya
11. k.Desa Kalapagunung
12. l.Desa Cilaja
13. m.Desa Gereba
14. n.Desa Bojong
15. o.Desa Cikubangsari
16. p.Desa Padarek
17. q.Desa Widarasari.
(2)Wilayah Kecamatan Kramatimulya sebagaimana dimaksud data ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kuningan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kramatmulya maka wilayah Kecamatan Kuningan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kramatmulya sebagaimana dimaksud data ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Darma
2. b.Desa Bakom
3. c.Desa Jagara www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4. d.Desa Karangsari
5. e.Desa Sagarahiang
6. f.Desa Gunungsirah
7. g.Desa Karanganyar
8. h.Desa Parung
9. i.Desa Cikupa
10. j.Desa Kawahmanuk
11. k.Desa Cipasung
12. l.Desa Paninggaran
13. m.Desa Sukarasa
14. n.Desa Sakerta Barat
15. o.Desa Cageur
16. p.Desa Cimenga
17. q.Desa Sakerta Timur
18. r.Desa Situsari
19. s.Desa Tugumulya.
(2)Wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kadugede.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Darma, maka wilayah Kecamatan Kadugede dikurangi dengan wilayah Kecamatan Darma sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Cimanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Cimanggung
2. b.Desa Tegalmangging
3. c.Desa Sindangpakuwon
4. d.Desa Sindanggalih
5. e.Desa Sindulang
6. f.Desa Mangunarga
7. g.Desa Sawahdadap
8. h.Desa Sukadana
9. i.Desa Cihanjuang
10. j.Desa Cikahuripan.
(2)Wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikeruh.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cimanggung, maka wilayah Kecamatan Cikeruh dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Ujungjaya
2. b.Desa Cibuluh
3. c.Desa Sukamulya www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
4. d.Desa Cipelang
5. e.Desa Sakurjaya
6. f.Desa Kudangwangi
7. g.Desa Palasari
8. h.Desa Kebon Cau
9. i.Desa Palabuan.
(2)Wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tomo.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Ujungjaya, maka wilayah Kecamatan Tomo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Bojong di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
1. a.Desa Cikeris
2. b.Desa Cileunca
3. c.Desa Cipeundeuy
4. d.Desa Pangkalan
5. e.Desa Bojong Barat
6. f.Desa Bojong Timur
7. g.Desa Cibingbin
8. h.Desa Sindangpanon
9. i.Desa Sindangsari
10. j.Desa Pasanggrahan
11. k.Desa Kertasari
12. l.Desa Sukamanah
13. m.Desa Cihanjawar
14. n.Desa Pawenang.
(2)Wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Darangden.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Bojong, maka wilayah Kecamatan Darangden dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bojong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, meliputi wilayah :
1. a.Desa Tegalwaru
2. b.Desa Batutumpang
3. c.Desa Citalang
4. d.Desa Karoya
5. e.Desa Warungjeruk
6. f.Desa Cisarua
7. g.Desa Sukamulya
8. h.Desa Sukahaji
9. i.Desa Tegalsari
10. j.Desa Pasanggrahan www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go
11. k.Desa Galumpang.
(2)Wilayah Kecamatan Tegalwaru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Plered.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tegalwaru, maka wilayah Kecamatan Plered dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tegalwaru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Blanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Blanakan
2. b.Desa Cilamayagirang
3. c.Desa Cilamayahilir
4. d.Desa Rawameneng
5. e.Desa Rawamekar
6. f.Desa Jayamukti
7. g.Desa Muara
8. h.Desa Tanjungtiga
9. i.Desa Langensari.
(2)Wilayah Kecamatan Blanakan sebagaimana dimaksud data ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ciasem.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Blanakan, maka wilayah Kecamatan Ciasem dikurangi dengan wilayah Kecamatan Blanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Tanjungsiang di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, meliputi wilayah :
1. a.Desa Tanjungsiang
2. b.Desa Bumiara
3. c.Desa Cimeuhmal
4. d.Desa Sirap
5. e.Desa Sindanglaya
6. f.Desa Rancamanggung
7. g.Desa Kawungluwuk
8. h.Desa Cibuluh
9. i.Desa Pakuhaji
10. j.Desa Gandasoli
11. k.Desa Cikawung.
(2)Wilayah Kecamatan Tanjungsiang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cisalak.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tanjungsiang, maka wilayah Kecamatan Cisalak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tanjungsiang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Compreng di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, www.djpp.depkumham.go.id epkumham.go meliputi wilayah :
1. a.Desa Compreng
2. b.Desa Mekarjaya
3. c.Desa Kalensari
4. d.Desa Jatireja
5. e.Desa Sukatani
6. f.Desa Jatimulya
7. g.Desa Sukadana
8. h.Desa Kiarasari.
(2)Wilayah Kecamatan Compreng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pusakanegara.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Compreng, maka wilayah Kecamatan Pusakanegara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Compreng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974