DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992

Nomor: 35
Tahun: 1992
Ditetapkan: 13 Juli 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, DAIRI, TAPANULI SELATAN, KARO, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, NIAS, LANGKAT, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Tapian Dolok di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Naga Dolok;
2. b.Desa Nagori Usang;
3. c.Desa Sinaksak;
4. d.Desa Dolok Kahean;
5. e.Desa Dolok Ulu;
6. f.Desa Dolok Maraja;
7. g.Desa Batu Silangit.
(2)Wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Dolok, maka wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Lae Nuaha;
2. b.Desa Sungai Raya;
3. c.Desa Kuta Tengah;
4. d.Desa Tambahan;
5. e.Desa Gunung Meriah;
6. f.Desa Silumboyah;
7. g.Desa Sigambir-gambir;
8. h.Desa Pangaribuan;
9. i.Desa Bakal Julu;
10. j.Desa Sipoltong;
11. k.Desa Tualang;
12. l.Desa Pandan.
(2)Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Lae Itam;
2. b.Desa Lae Luhung;
3. c.Desa Lae Markelang;
4. d.Desa Pardomuan;
5. c.Desa Jambur Indonesia;
6. f.Desa Simungun;
7. g.Desa Janji.
(2)Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Siempat Nempu Hulu dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir, maka wilayah Kecamatan Siempat Nempu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Pegagan Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bandar Huta Usang;
2. b.Desa Lingga Raja;
3. c.Desa Laksa;
4. d.Desa Tiga Lama;
5. e.Desa Simanduma;
6. f.Desa Tanjung Saluksuk;
7. g.Desa Bukit Tinggi.
(2)Wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiga Lingga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pegagan Hilir, maka wilayah Kecamatan Tiga Lingga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Muara Batang Gadis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pasar I Singkuang;
2. b.Desa Pasar II Singkuang;
3. c.Desa Tabuyung;
4. d.Desa Manuncang;
5. e.Desa Huta Imbaru;
6. f.Desa Ranto Panjang;
7. g.Desa Lubuk Kapundung;
8. h.Desa Sikapas;
9. i.Desa Panunggulan;
10. j.Desa Batu Mundom.
(2)Wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Batahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Batahan;
2. b.Desa Bintungan Bejangkar;
3. c.Desa Batu Sondat;
4. d.Desa Banjar Aur;
5. e.Desa Pulau Tamang;
6. f.Desa Kubangan Tompek;
7. g.Desa Kampung Kapas.
(2)Wilayah Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Batahan, maka wilayah Kecamatan Natal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Siais di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pardomuan;
2. b.Desa Situmbaga;
3. c.Desa Simarpinggan;
4. d.Desa Gunung Baringin;
5. e.Desa Sihuik-huik;
6. f.Desa Dolok Godang;
7. g.Desa Tapian Nauli;
8. h.Desa Perkebunan Simarpinggan;
9. i.Desa Napa;
10. j.Desa Tandihat;
11. k.Desa Siamporik Dolok;
12. l.Desa Siamporik Lombang;
13. m.Desa Sihopur;
14. n.Desa Sibongbong;
15. o.Desa Pintupadang;
16. p.Desa Sinyior;
17. q.Desa Hanopan;
18. r.Desa Sidangkal.
(2)Wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Siais, maka wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Tapian Dolok di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Naga Dolok;
2. b.Desa Nagori Usang;
3. c.Desa Sinaksak;
4. d.Desa Dolok Kahean;
5. e.Desa Dolok Ulu;
6. f.Desa Dolok Maraja;
7. g.Desa Batu Silangit.
(2)Wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Dolok, maka wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Dolok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hulu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Lae Nuaha;
2. b.Desa Sungai Raya;
3. c.Desa Kuta Tengah;
4. d.Desa Tambahan;
5. e.Desa Gunung Meriah;
6. f.Desa Silumboyah;
7. g.Desa Sigambir-gambir;
8. h.Desa Pangaribuan;
9. i.Desa Bakal Julu;
10. j.Desa Sipoltong;
11. k.Desa Tualang;
12. l.Desa Pandan.
(2)Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Siempat Nempu Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Lae Itam;
2. b.Desa Lae Luhung;
3. c.Desa Lae Markelang;
4. d.Desa Pardomuan;
5. c.Desa Jambur Indonesia;
6. f.Desa Simungun;
7. g.Desa Janji.
(2)Wilayah Kecamatan Siempat Nempu Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Siempat Nempu.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Pegagan Hilir di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bandar Huta Usang;
2. b.Desa Lingga Raja;
3. c.Desa Laksa;
4. d.Desa Tiga Lama;
5. e.Desa Simanduma;
6. f.Desa Tanjung Saluksuk;
7. g.Desa Bukit Tinggi.
(2)Wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tiga Lingga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pegagan Hilir, maka wilayah Kecamatan Tiga Lingga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Muara Batang Gadis di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pasar I Singkuang;
2. b.Desa Pasar II Singkuang;
3. c.Desa Tabuyung;
4. d.Desa Manuncang;
5. e.Desa Huta Imbaru;
6. f.Desa Ranto Panjang;
7. g.Desa Lubuk Kapundung;
8. h.Desa Sikapas;
9. i.Desa Panunggulan;
10. j.Desa Batu Mundom.
(2)Wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Batahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Batahan;
2. b.Desa Bintungan Bejangkar;
3. c.Desa Batu Sondat;
4. d.Desa Banjar Aur;
5. e.Desa Pulau Tamang;
6. f.Desa Kubangan Tompek;
7. g.Desa Kampung Kapas.
(2)Wilayah Kecamatan Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Natal.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Siais di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Pardomuan;
2. b.Desa Situmbaga;
3. c.Desa Simarpinggan;
4. d.Desa Gunung Baringin;
5. e.Desa Sihuik-huik;
6. f.Desa Dolok Godang;
7. g.Desa Tapian Nauli;
8. h.Desa Perkebunan Simarpinggan;
9. i.Desa Napa;
10. j.Desa Tandihat;
11. k.Desa Siamporik Dolok;
12. l.Desa Siamporik Lombang;
13. m.Desa Sihopur;
14. n.Desa Sibongbong;
15. o.Desa Pintupadang;
16. p.Desa Sinyior;
17. q.Desa Hanopan;
18. r.Desa Sidangkal.
(2)Wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Siais, maka wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Siais sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018