DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
5.Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ; Republik Indonesia Nomor 4433)
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Republik Indonesia Tahun 2009
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005) ; 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastag! dan Maxdinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wila}7ah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah , Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia , Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 ( delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi, Tapanuli Selatan , Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah , Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ; 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ten tang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ; 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23.Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Permnan Usaha Perikanan; 24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25.Peraturan Menteri Keiautan Dan Perikanan Nomor Penangkapan Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 26 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; PER . 02 / MEN/ 2011 Ikan dan tentang Jalur Penempatan Alat 5
27.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; PER. 30/ MEN / 2012 tentang Usaha
28.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan ( Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 29 . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS1 IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kota Medan. 2 . Pemerintahan Daerah pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adalah penyelenggaraan urusan
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 4 . Walikota adalah Walikota Medan . 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
6.Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan .
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan .
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
9.Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 10 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan , kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dan praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
12.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14.Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan /atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya dengan tujuan komersial. kapal untuk memuat, mengangkut,
15.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoieh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, menangani, mengolah, dan/ataumendinginkan, mengawetkannya dengan tujuan komersial. 7
16.Usaha Kapal Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk mengangkut, menyimpan , mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. mengumpulkan,memuat, menampung, 17 . Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan.
18.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perancanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan , dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
19.Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan , ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
20.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan , pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan .
21.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan .
22.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pncahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari yang mnggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (gross ton) .
23.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
24.Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 8 27 . Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKP1 adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan .
28.Laut Tentorial Indonesia adalah jaiur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonsia.
29.Perairan Indonesia adalah laut tentorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
30.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jaiur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 ( dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia .
31.Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
32.Pelabuhan Perikanan adalah tempatyang terdiri atas daratan dan perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan /atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kegiatan sistem perikanan.
33.Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara resmi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/M 2 atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2-3 ekor/M 2 , menggunakan pakan alami dan/atau ditambah pakan buatan ( pellet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami 37ang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu .
34.Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/ M2, menggunakan pakan buatan ( pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggunaan air pasang surut secara teratur menggunakan pompa air terpisah dari pintu pengeluaran air serta menggunakan kincir.
35.Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan sistem ikan yang di pelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/ M2 dengan menggunakan pakan buatan ( pellet) dengan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai kincir dengan atau tanpa plastik melapisi pematang. 9 36 . Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerab sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan .
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 39 . Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanlcsi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40 . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah .
41.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
42.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya. BAB IT MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur upaya pengelolaan sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan . 10

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan kepada para pengusaha baik perorangan atau badan sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi .

BAB ILL

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan .

Pasal 5

( 1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. ( 2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Pasal 6

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 7

Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup usaha perikanan meliputi:

a.usaha penangkapan ikan;
b.usaha pembudidayaan ikan;
c.usaha kapal pengangkutan ikan; dan d . usaha pengolahan dan pemasaran ikan. 1.1

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

( 1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan SIPI .

(2)SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
(3)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala dinas.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usaha.
(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pemberian izin dan syarat-syarat diatur dengan peraturan walikota.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
5.Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2004 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ; Republik Indonesia Nomor 4433)
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Republik Indonesia Tahun 2009
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005) ; 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastag! dan Maxdinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wila}7ah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah , Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia , Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67) ;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 ( delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun , Dairi, Tapanuli Selatan , Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah , Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ; 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ten tang Usaha Perikanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ; 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23.Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Permnan Usaha Perikanan; 24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25.Peraturan Menteri Keiautan Dan Perikanan Nomor Penangkapan Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 26 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ; PER . 02 / MEN/ 2011 Ikan dan tentang Jalur Penempatan Alat 5
27.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; PER. 30/ MEN / 2012 tentang Usaha
28.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan ( Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2); 29 . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS1 IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kota Medan. 2 . Pemerintahan Daerah pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adalah penyelenggaraan urusan
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah . 4 . Walikota adalah Walikota Medan . 6
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
6.Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan .
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan .
8.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
9.Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 10 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan , kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dan praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
12.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
14.Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan /atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya dengan tujuan komersial. kapal untuk memuat, mengangkut,
15.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoieh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, menangani, mengolah, dan/ataumendinginkan, mengawetkannya dengan tujuan komersial. 7
16.Usaha Kapal Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk mengangkut, menyimpan , mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. mengumpulkan,memuat, menampung, 17 . Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan.
18.Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perancanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan , dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
19.Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan , ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
20.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan , pengelolaan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan .
21.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan .
22.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pncahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari yang mnggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (gross ton) .
23.Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
24.Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 8 27 . Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKP1 adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan .
28.Laut Tentorial Indonesia adalah jaiur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonsia.
29.Perairan Indonesia adalah laut tentorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
30.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jaiur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 ( dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia .
31.Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
32.Pelabuhan Perikanan adalah tempatyang terdiri atas daratan dan perairan di sekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, dan /atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang kegiatan sistem perikanan.
33.Tambak Teknologi Sederhana adalah tambak yang dikelola secara resmi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/M 2 atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2-3 ekor/M 2 , menggunakan pakan alami dan/atau ditambah pakan buatan ( pellet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami 37ang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu .
34.Tambak Teknologi Madya adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/ M2, menggunakan pakan buatan ( pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggunaan air pasang surut secara teratur menggunakan pompa air terpisah dari pintu pengeluaran air serta menggunakan kincir.
35.Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang di kelola secara intensif dengan sistem ikan yang di pelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/ M2 dengan menggunakan pakan buatan ( pellet) dengan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur dengan menggunakan pompa air dan mempunyai kincir dengan atau tanpa plastik melapisi pematang. 9 36 . Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerab sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan .
37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 39 . Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanlcsi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40 . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah .
41.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
42.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya. BAB IT MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan kepada para pengusaha baik perorangan atau badan sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi .

BAB ILL

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan .

Pasal 5

Pasal 6

Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.

Pasal 7

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup usaha perikanan meliputi:

a.usaha penangkapan ikan;
b.usaha pembudidayaan ikan;
c.usaha kapal pengangkutan ikan; dan d . usaha pengolahan dan pemasaran ikan. 1.1

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

( 1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan SIPI .

(2)SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
(3)Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian SIUP dan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala dinas.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usaha.
(5)Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pemberian izin dan syarat-syarat diatur dengan peraturan walikota.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut Dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997