Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 57
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 2
Republik Indonesia Nomor 4433)
Republik Indonesia Tahun 2009
3
14 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
4
18 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
PER . 02 / MEN/ 2011 Ikan dan tentang Jalur Penempatan Alat 5
PER. 30/ MEN / 2012 tentang Usaha
29 . Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS1 IZIN USAHA PERIKANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan;
2 . Pemerintahan Daerah pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. adalah penyelenggaraan urusan
4 . Walikota adalah Walikota Medan . 6
10 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan , kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
kapal untuk memuat, mengangkut,
7
mengumpulkan,memuat, menampung, 17 . Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan.
8 27 . Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKP1 adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan .
9 36 . Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerab sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan .
39 . Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanlcsi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40 . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah .
BAB IT MAKSUD DAN TUJUAN
Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur upaya pengelolaan sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan . 10
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan kepada para pengusaha baik perorangan atau badan sebagai kepastian hukum selama usahanya masih beroperasi . BAB ill NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
BAB ILL
Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan .
( 1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. ( 2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan.
Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin usaha perikanan. BAB IV RUANG LINGKUP
BAB IV
Ruang lingkup usaha perikanan meliputi:
1.1 BAB V PERIZINAN
BAB V
( 1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki SIUP dan SIPI .
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen