DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Medan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyaxakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus dikelola secara profesional , efisien , bertanggung jawab, dan wajar; mandiri, akuntabel,transparan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ; c. Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam L.ingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 2. 2 3.Undang-UndangNomor5 Tahun1962tentang PerusahaanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1962Nomor10,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor2387); 4.Undang-UndangNomor13Tahun2003 tentang Ketenagakeijaan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor39,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4279); 5.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4437) sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008 tentang PerubahanKedua AtasUndang-Undang Nomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor59,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 6.Undang-UndangNomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011 Nomor82); 8.Peraturan PemerintahNomor 22Tahun1973 tentang PerluasanDaerah KotamadyaMedan (LembaranNegaraTahun1973Nomor28, Tambahan Lembaran NegaraNomor3005); 9.Peraturan PemerintahNomor 50Tahun1991 tentang Pembentukan Kecamatan BerastagiDan MardindingDiWilayahKabupatenDaerah TingkatIIKaro, KecamatanPematangBandar,Huta Bayu Raja Dan UjungPadangDiWilayah Kabupaten Daerah TingkatITSimalungun, Kecamatan ParbuluanDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIDairi DanKecamatanMedan Petisah,Medan Tembung,Medan Helvetia,Medan Polonia,Medan Maimun,MedanSelayang,Medan Amplas Dan MedanArea DiWilayah Kotamadya Daerah TingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 67); 3 .10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat LI Simaiungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ;

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Republik Indonesia Tahun 2005 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keija Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ; 4 16.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun2010 tentangStandarAJkantansiPemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5165); 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun1984tentangTataCaraPembinaanDan Pengawasan Perusahaan DaerahDiUngkungan PemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteriDalamNegen Nomor3 Tahun1998tentangBentukHukumBadan Usaha MilikDaerah; 19.KeputusanMenteri DalamNegeri Nomor50 Tahun1999tentangKepengurusan Badan Usaha MilikDaerah; 20.KeputusanMenteri DalamNegeri Nomor43 Tahun2000tentangPedomanKerjasama PerusahaanDaerahDenganPihakKetiga; 21.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor21 Tahun2011tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2011Nomor310); 22.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor17 Tahun 2007tentangPedoman Teknis Pengelolaan BarangMilikDaerah; 23.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor 22 Tahun2009tentang Petunjuk TeknisTata Cara KerjaSama Daerah; 24.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor54 Tahun2009tentangTata Naskah DinasDi Lingkungan Pemerintah Daerah; 1 25.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor32); 5 26.Peraturan DaerahKotaMedanNomor1 Tahun2009tentangPengelolaan BarangMilik Daerah(Lembaran DaerahKotaMedanTahun2009 Nomor1,TambahanLembaranDaerahKota Medan Nomor1); 27.PeraturanDaerahKotaMedanNomor2 Tahun2009tentangUrusan PemerintahanKota Medan(Lembaran DaerahKota MedanTahun2009 Nomor 2); 28.PeraturanDaerah KotaMedanNomor7 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran DaerahKotaMedan Tahun2009Nomor 7,Tambahan LembaranDaerah KotaMedanNomor4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAK1LANRAKYATDAERAH KOTAMEDAN dan WALIKOTAMEDAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANGPERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMEDAN. BAB1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerahini, yang dimaksuddengan: 1.DaerahadalahKota Medan. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh PemerintahDaerahdanDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yangseluas-luasnyadalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.Pemerintah Daerah adalah Walikota,danPerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4.Walikota adalah Walikota Medan. 6 DewanPerwakilanRakyat Daerah,yangselanjutnya disingkat DPRDadaiahlembaga Dewan PerwakilanRakyatDaerahKota Medansebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. 6.PerusahaanDaerahPasarKotaMedan,yangselanjutnyadisebut PerusahaanDaerah adaiah suatubadanusahayangmodalnya merupakankekayaan daerahyangdipisahkan danpendiriannya diprakarsaiolehPemerintahDaerah. BadanPengawasadaiahBadan PengawasPerusahaanDaerah. 7. DireksiadaiahDireksiPerusahaanDaerah. 8. Pasaradaiah area/tempatjualbelibarangdenganjumlah penjual lebihdari1(satu)baikyangdisebut sebagaipusatperbelanjaan tradisional perdaganganmaupun sebutanlain milikpemerintah daerahyang dikelolaPerusahaan Daerah. 9. pertokoan/maU,plaza/pusat market,mini adaiahPegawai/KaryawanPerusahaan 10.Pegawai/ Karyawan Daerah. BABII PENDIRIAN,NAMA DANTEMPATKEDUDUKAN Pasal 2 Perusahaan Daerah.didirikanolehPemerintahDaerah dengannama "PERUSAHAANDAERAH PASAR KOTAMEDAN ".

Pasal 3

Perusahaan Daerahberkedudukandan berkantordi Daerahdan dapatmembentukKantorPerwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BABIII KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerahadaiah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatanusahanyaberdasarkan PeraturanDaerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangiketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerahini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlakudi Indonesia. 7 BABIV MAKSUD,TUJUAN,DAN KEGIATANUSAHA Pasal 5
(1)MaksuddantujuandibentuknyaPerusahaanDaerah adalah untuk: a.turutsertamelaksanakan pembangunan daerah pada khususnyadanpembangunanekonominasional pada umumnya; b.menyelenggarakan kemanfaatanumumdaJam bentuk penyediaandanpeningkatansaranapasar yangbermutu dan memadaibagipemenuhankebutuhan masyarakat;dan c.menghasilkanlaba dalamrangkameningkatkankontribusi Perusahaan DaerahterhadapPendapatanAsliDaerah(PAD).
(2)Untuk mewujudkan maksuddantujuansebagaimanadimaksud padaayat(1)PerusahaanDaerahmenjalankankegiatanusaha sebagaiberikut: a.melaksanakanmenyusunperencanaan,pembangunan, pemeliharaan,danpengawasanPasar; b.melaksanakan pengelolaan pasar danfasilitaslainnya; c.membinapedagangpasar; d.membantumenciptakan stabilitas hargadankelancaran distribusibarangdipasar; e.melaksanakankegiatanusahalainnyayangmenunjang kegiatanusaha PerusahaanDaerah dalam artiyangseluas- tuasnya;dan f.melaksanakanusahalain yangditetapkanDireksi setelah mendapat persetujuanWalikota. BABV TUGAS POKOK DANFUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerahmemilikitugaspokok: a.membantudan menunjang kebijaksanaanumura Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnyadalam penyediaandan peningkatan saranadan prasarana pasar; b.melaksanakan pengelolaan PerusahaanDaerahsesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik; c.menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan,pemeliharaan,danpengawasan; d.melaksanakan pengendalian,pemanfaatan,danpengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luararea sekitar pasar yang mempengaruhinya; e .membina pedagang pasar; 8 membantu menciptakan stabilitashargadan kelancaran distribusibarang dipasar;dan meningkatkankontribusiPerusahaan DaerahterhadapPAD. f. g - BagianKedua Fungsi Pasal 7 Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam Pasal 6, PerusahaanDaerah mempunyaifungsi: a.menyelenggaraanpelayananumumyangberkualitaskepada masyarakatmelaluipenyediaandanpeningkatan sarana Pasar sesuai dengantujuandankegiatanusaha PerusahaanDaerah; b.memperolehkeuntungandaJamrangka meningkatkanPAD;dan c.berkoordinasidenganinstansi-instansidaerahterkait sehubungandenganprogram-programpembangunandaerah yang terkaitdengan tujuandankegiatanusahaPerusahaan Daerah. BABVJ MODAL Pasal 8

(1)ModaldasarPerusahaanDaerahsebesarRp 26.202.669.000,00 (dua puluhenammilyardua ratus dua jutaenamratusenam puluhsembilanriburupiah).
(2)Seluruhmodalsebagaimana dimaksudpada ayat(1)bersumber darihartabersih PerusahaanDaerah yangmerupakanharta kekayaanyangdipisahkan darimilikPemerintah Daerah.
(3)Penambahan modal diberikan dalam bentuk penyertaanmodaJ Pemerintah Daerah kepada PerusahaanDaerah dari.Tahun2001 sampai dengan Desember 2013sebesarRp 27.888.897.467,00 (dua puluh tujuhmilyar delapanratus delapan puluh delapan juta delapan ratussembilanpuluh tujuhribuempatratusenam puluh tujuh rupiah).
(4)PenambahanmodalPerusahaan Daerahditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. BABVII PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari: a.Direksi; b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 PengangkatanDan MasaJabatan Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaluiTimSeleksiyang ditetapkanoleh Walikota yangberdasarkan persyaratanyang telahditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanoleh Walikota.
(3)PengangkatanDireksisebagaimana dimaksudpada ayat(2) diutamakandariswastaatasusulBadanPengawas.
(4)Dalamhal calonDireksisebagaimana dimaksudpada ayat(1) bukan berasal dariswasta,maka yangbersangkutan harus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapatdiangkat sebagaianggotaDireksiharusmemenuhi persyaratansebagai berikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.diutamakan mempunyaipendidikanminimalSaijana(SI); c.harusmemilikiprofesionalismedanmemilikiakhlak serta moral yang baik; d.mempunyaipengalamankeijaminimal 5(lima)tahundi perusahaanyangdibuktikandengansurat keterangan (referensi)dariperusahaansebelumnya denganpenilaian baik; e.membuat dan menyajikan proposaltentangvisi,misi,dan Reneana StrategisPerusahaanDaerah;dan f.tidakterikathubungankeluarga denganWalikotaatau denganAnggotaDireksiatau denganAnggotaBadan Pengawaslainnya sampai derajatketiga baikmenurutgaris lurusmaupun kesamping termasuk menantudanipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimanadimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggotaDireksipaling banyak 4(empat)orangdan seorangdiantaranyadiangkat sebagaiDirektur Utama.

Pasal 12

(1)Seseorang dapatmenduduki jabatan Direksi palingbanyak2 (dua)kali masajabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yangbersangkutan. 10
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kineija Perusahaan Daerah setiap tahun .

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b.menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d.membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan; e . mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah .
(2)Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Atas nama Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbuikan kerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan :
1. a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 11 b.telahmelakukan pengurusan denganitikad baikdan memenuhiprinsipkehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingandansesuaidengan maksuddantujuan PerusahaanDaerah; c.tidakmempunyaibenturankepentingan pribadibaiklangsung maupuntidaklangsung atastindakanpengurusanyang mengakibatkankerugian;dan d.telah mengambil tindakanuntukmencegahtimbul atau berlanjutnyakerugiantersebut.

Pasal 15

(1)AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal13hurufgapabila:
1. a.terjadiperkaradidepanpengadilanantara Perusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksi yangbersangkutanmempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentinganPerusahaan Daerah.
(2)DalamhalPerusahaanDaerahmempunyaikepentinganyang bertentangan dengan kepentinganpribadi seorang anggota Direksi,maka Perusahaan Daerah akandiwakilioleh anggota Direksi.lainnya dan dalamhal Perusahaandaerahmempunyai kepentinganyangbertentangan dengankepentingan seluruh anggotaDireksi,maka dalam hal iniPerusahaan Daerah diwakili olehKetuaBadanPengawas.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyaxakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus dikelola secara profesional , efisien , bertanggung jawab, dan wajar; mandiri, akuntabel,transparan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ; c. Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam L.ingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ; 2. 2 3.Undang-UndangNomor5 Tahun1962tentang PerusahaanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1962Nomor10,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor2387); 4.Undang-UndangNomor13Tahun2003 tentang Ketenagakeijaan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor39,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor4279); 5.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4437) sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun2008 tentang PerubahanKedua AtasUndang-Undang Nomor32Tahun2004tentangPemerintahan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2008Nomor59,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4844); 6.Undang-UndangNomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038); 7.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011 Nomor82); 8.Peraturan PemerintahNomor 22Tahun1973 tentang PerluasanDaerah KotamadyaMedan (LembaranNegaraTahun1973Nomor28, Tambahan Lembaran NegaraNomor3005); 9.Peraturan PemerintahNomor 50Tahun1991 tentang Pembentukan Kecamatan BerastagiDan MardindingDiWilayahKabupatenDaerah TingkatIIKaro, KecamatanPematangBandar,Huta Bayu Raja Dan UjungPadangDiWilayah Kabupaten Daerah TingkatITSimalungun, Kecamatan ParbuluanDiWilayahKabupaten Daerah TingkatIIDairi DanKecamatanMedan Petisah,Medan Tembung,Medan Helvetia,Medan Polonia,Medan Maimun,MedanSelayang,Medan Amplas Dan MedanArea DiWilayah Kotamadya Daerah TingkatIIMedan Dalam Wilayah Propinsi Daerah TingkatISumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991Nomor 67); 3 .10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 ( Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat LI Simaiungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65) ;

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; Republik Indonesia Tahun 2005 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keija Sama Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ; 4 16.PeraturanPemerintahNomor71 Tahun2010 tentangStandarAJkantansiPemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor123,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5165); 17.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1 Tahun1984tentangTataCaraPembinaanDan Pengawasan Perusahaan DaerahDiUngkungan PemerintahDaerah; 18.PeraturanMenteriDalamNegen Nomor3 Tahun1998tentangBentukHukumBadan Usaha MilikDaerah; 19.KeputusanMenteri DalamNegeri Nomor50 Tahun1999tentangKepengurusan Badan Usaha MilikDaerah; 20.KeputusanMenteri DalamNegeri Nomor43 Tahun2000tentangPedomanKerjasama PerusahaanDaerahDenganPihakKetiga; 21.PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor21 Tahun2011tentangPerubahan KeduaAtasPeraturanMenteriDalam Negeri Nomor13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesia Tahun2011Nomor310); 22.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor17 Tahun 2007tentangPedoman Teknis Pengelolaan BarangMilikDaerah; 23.PeraturanMenteri DalamNegeriNomor 22 Tahun2009tentang Petunjuk TeknisTata Cara KerjaSama Daerah; 24.PeraturanMenteri Dalam NegeriNomor54 Tahun2009tentangTata Naskah DinasDi Lingkungan Pemerintah Daerah; 1 25.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014tentangPembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor32); 5 26.Peraturan DaerahKotaMedanNomor1 Tahun2009tentangPengelolaan BarangMilik Daerah(Lembaran DaerahKotaMedanTahun2009 Nomor1,TambahanLembaranDaerahKota Medan Nomor1); 27.PeraturanDaerahKotaMedanNomor2 Tahun2009tentangUrusan PemerintahanKota Medan(Lembaran DaerahKota MedanTahun2009 Nomor 2); 28.PeraturanDaerah KotaMedanNomor7 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran DaerahKotaMedan Tahun2009Nomor 7,Tambahan LembaranDaerah KotaMedanNomor4); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAK1LANRAKYATDAERAH KOTAMEDAN dan WALIKOTAMEDAN

Menetapkan

Pasal 3

Perusahaan Daerahberkedudukandan berkantordi Daerahdan dapatmembentukKantorPerwakilan/Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan. BABIII KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerahadaiah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatanusahanyaberdasarkan PeraturanDaerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangiketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerahini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukumyang berlakudi Indonesia. 7 BABIV MAKSUD,TUJUAN,DAN KEGIATANUSAHA Pasal 5
(1)MaksuddantujuandibentuknyaPerusahaanDaerah adalah untuk: a.turutsertamelaksanakan pembangunan daerah pada khususnyadanpembangunanekonominasional pada umumnya; b.menyelenggarakan kemanfaatanumumdaJam bentuk penyediaandanpeningkatansaranapasar yangbermutu dan memadaibagipemenuhankebutuhan masyarakat;dan c.menghasilkanlaba dalamrangkameningkatkankontribusi Perusahaan DaerahterhadapPendapatanAsliDaerah(PAD).
(2)Untuk mewujudkan maksuddantujuansebagaimanadimaksud padaayat(1)PerusahaanDaerahmenjalankankegiatanusaha sebagaiberikut: a.melaksanakanmenyusunperencanaan,pembangunan, pemeliharaan,danpengawasanPasar; b.melaksanakan pengelolaan pasar danfasilitaslainnya; c.membinapedagangpasar; d.membantumenciptakan stabilitas hargadankelancaran distribusibarangdipasar; e.melaksanakankegiatanusahalainnyayangmenunjang kegiatanusaha PerusahaanDaerah dalam artiyangseluas- tuasnya;dan f.melaksanakanusahalain yangditetapkanDireksi setelah mendapat persetujuanWalikota. BABV TUGAS POKOK DANFUNGSI

Pasal 6

(1)ModaldasarPerusahaanDaerahsebesarRp 26.202.669.000,00 (dua puluhenammilyardua ratus dua jutaenamratusenam puluhsembilanriburupiah).
(2)Seluruhmodalsebagaimana dimaksudpada ayat(1)bersumber darihartabersih PerusahaanDaerah yangmerupakanharta kekayaanyangdipisahkan darimilikPemerintah Daerah.
(3)Penambahan modal diberikan dalam bentuk penyertaanmodaJ Pemerintah Daerah kepada PerusahaanDaerah dari.Tahun2001 sampai dengan Desember 2013sebesarRp 27.888.897.467,00 (dua puluh tujuhmilyar delapanratus delapan puluh delapan juta delapan ratussembilanpuluh tujuhribuempatratusenam puluh tujuh rupiah).
(4)PenambahanmodalPerusahaan Daerahditetapkan dalam satu Peraturan Daerah. BABVII PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari: a.Direksi; b.Badan Pengawas. 9 BagianKesatu Direksi Paragraf1 PengangkatanDan MasaJabatan Pasal 10

(1)PemilihancalonDireksidiangkatmelaluiTimSeleksiyang ditetapkanoleh Walikota yangberdasarkan persyaratanyang telahditetapkan.
(2)PengangkatanDireksiditetapkanoleh Walikota.
(3)PengangkatanDireksisebagaimana dimaksudpada ayat(2) diutamakandariswastaatasusulBadanPengawas.
(4)Dalamhal calonDireksisebagaimana dimaksudpada ayat(1) bukan berasal dariswasta,maka yangbersangkutan harus melepaskanterlebihdahulustatuskepegawaiannya.
(5)Untukdapatdiangkat sebagaianggotaDireksiharusmemenuhi persyaratansebagai berikut: a.WargaNegaraIndonesia; b.diutamakan mempunyaipendidikanminimalSaijana(SI); c.harusmemilikiprofesionalismedanmemilikiakhlak serta moral yang baik; d.mempunyaipengalamankeijaminimal 5(lima)tahundi perusahaanyangdibuktikandengansurat keterangan (referensi)dariperusahaansebelumnya denganpenilaian baik; e.membuat dan menyajikan proposaltentangvisi,misi,dan Reneana StrategisPerusahaanDaerah;dan f.tidakterikathubungankeluarga denganWalikotaatau denganAnggotaDireksiatau denganAnggotaBadan Pengawaslainnya sampai derajatketiga baikmenurutgaris lurusmaupun kesamping termasuk menantudanipar.
(6)Pengangkatan anggotaDireksisebagaimanadimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

Pasal 11

Pengangkatan anggotaDireksipaling banyak 4(empat)orangdan seorangdiantaranyadiangkat sebagaiDirektur Utama.

Pasal 12

(1)Seseorang dapatmenduduki jabatan Direksi palingbanyak2 (dua)kali masajabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yangbersangkutan. 10
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
(3)Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
(4)Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kineija Perusahaan Daerah setiap tahun .

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
b.menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan ;
c.melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d.membina, mengatur, dan mengarahkan pegawai/karyawan; e . mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
f.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
g.mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
h.menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah .
(2)Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Atas nama Perusahaan Daerah, Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbuikan kerugian pada Perusahaan Daerah.
(4)Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Daerah apabila dapat membuktikan :
1. a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 11 b.telahmelakukan pengurusan denganitikad baikdan memenuhiprinsipkehati-hatian,kewajaran,dankepatutan untukkepentingandansesuaidengan maksuddantujuan PerusahaanDaerah; c.tidakmempunyaibenturankepentingan pribadibaiklangsung maupuntidaklangsung atastindakanpengurusanyang mengakibatkankerugian;dan d.telah mengambil tindakanuntukmencegahtimbul atau berlanjutnyakerugiantersebut.

Pasal 15

(1)AnggotaDireksitidakberwenangmewakiliPerusahaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal13hurufgapabila:
1. a.terjadiperkaradidepanpengadilanantara Perusahaan DaerahdengananggotaDireksiyangbersangkutan;dan/atau b.anggotaDireksi yangbersangkutanmempunyai kepentingan yangbertentangan dengankepentinganPerusahaan Daerah.
(2)DalamhalPerusahaanDaerahmempunyaikepentinganyang bertentangan dengan kepentinganpribadi seorang anggota Direksi,maka Perusahaan Daerah akandiwakilioleh anggota Direksi.lainnya dan dalamhal Perusahaandaerahmempunyai kepentinganyangbertentangan dengankepentingan seluruh anggotaDireksi,maka dalam hal iniPerusahaan Daerah diwakili olehKetuaBadanPengawas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (9)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008