DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1992

Nomor: 4
Tahun: 1992
Ditetapkan: 20 Januari 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, maka penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Hankamneg adalah pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.
2.Menhankam adalah Menteri Pertahanan Keamanan.
3.Pangab adalah Panglima Angkatan Berscnjata Republik Indonesia.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang telekomunikasi.
5.Dephankam adalah Departemen Pertahanan Keamanan.
6.ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN HANKAMNEG

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Hankamneg adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI yang mempunyai sifat, bentuk, kegunaan dan tata cara penyelenggaraan khusus yang diperuntukkan bagi pertahanan keamanan Negara.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi Hankamneg yang diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat:
1. a.bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
2. b.berbentuk terarah dan/atau segala arah;
3. c.untuk komunikasi dan non komunikasi;
4. d.bersifat menetap dan/atau bersifat bergerak.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita yang menyangkut:
1. a.keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
2. b.bencana alam;
3. c.marabahaya;
4. d.wabah.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan tentang tata cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 5

(1)Dalam keadaan penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI belum atau tidak mampu mendukung kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi Hankamneg, Dephankam dan/atau ABRI dapat menggunakan dan memanfaatkan telekomunikasi yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain atau telekomunikasi untuk keperluan khusus.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menhankam dan Menteri.

Pasal 6

Untuk kepentingan Hankamneg serta ketertiban umum, Dephankam dan/atau ABRI dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 7

Untuk menjamin kerahasiaan dan untuk kepentingan Hankamneg, dilarang melakukan pemanfaatan dan/atau perekaman atas penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan integritas nasional terancam atau Negara dalam keadaan darurat, maka sebagian atau seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dapat digunakan untuk kepentingan Hankamneg.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 9

Dephankam dan/atau ABRI dilarang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, maka penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Hankamneg adalah pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara, yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri dan upaya dalam bidang keamanan yang ditujukan terhadap ancaman dari dalam negeri.
2.Menhankam adalah Menteri Pertahanan Keamanan.
3.Pangab adalah Panglima Angkatan Berscnjata Republik Indonesia.
4.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang telekomunikasi.
5.Dephankam adalah Departemen Pertahanan Keamanan.
6.ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN HANKAMNEG

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi Hankamneg yang diselenggarakan oleh Dephankam dan/atau ABRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat:
1. a.bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
2. b.berbentuk terarah dan/atau segala arah;
3. c.untuk komunikasi dan non komunikasi;
4. d.bersifat menetap dan/atau bersifat bergerak.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran, dan penyampaian berita yang menyangkut:
1. a.keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
2. b.bencana alam;
3. c.marabahaya;
4. d.wabah.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan tentang tata cara pemberian prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 5

(1)Dalam keadaan penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI belum atau tidak mampu mendukung kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi Hankamneg, Dephankam dan/atau ABRI dapat menggunakan dan memanfaatkan telekomunikasi yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain atau telekomunikasi untuk keperluan khusus.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menhankam dan Menteri.

Pasal 6

Untuk kepentingan Hankamneg serta ketertiban umum, Dephankam dan/atau ABRI dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 7

Untuk menjamin kerahasiaan dan untuk kepentingan Hankamneg, dilarang melakukan pemanfaatan dan/atau perekaman atas penyelenggaraan telekomunikasi Dephankam dan/atau ABRI.

Pasal 8

(1)Dalam keadaan integritas nasional terancam atau Negara dalam keadaan darurat, maka sebagian atau seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dapat digunakan untuk kepentingan Hankamneg.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menhankam.

Pasal 9

Dephankam dan/atau ABRI dilarang melakukan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1988

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1988

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989