DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1976

Nomor: 1
Tahun: 1976
Ditetapkan: 13 Januari 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Nomor 16 Tahun 1969 untuk Propinsi I Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sepanjang mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, perlu dicabut;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang- …
2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)-
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062); MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawatan/Perwakilan Rakyat;
b.Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I dan DPRD II;
d.Pendaftar adalah anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang, atau petugas yang membantu Panitia Pendaftaran Pemilih tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
e.Organisasi …
e.Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya adalah dua Organisasi Partai Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang mengajukan Nama dan Tanda Gambar dalam Pemilihan Umum.
f.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang.

Pasal 2

Apabila awal dan atu akhir sesuatu waktu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 3

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa pelaksanaan dalam Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1)Lembaga Pemilihan Umum dapat disebut dengan singkatan LPU terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri ...
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dalam Lembaga Pemilihan Umum.
(5)Dalam hal-hal yang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menyerahkan wewenangnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 5

(1)Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
(2)Tata-kerja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

(1)Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari Partai Politik dan Golongan Karya.
(2)Ketua …
(2)Ketua dan Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan- pertimbangan kepada Dewan Pimpinan, mengenai persoalan- persoalan yang pokok sifatnya baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri.
(4)Tata-kerja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

(1)Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.
(2)Susunan dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan lebh lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Indonesia dapat disebut dengan singkatan PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden.
(2)Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 20 (duapuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
(4)Tata-kerja Panitia Pemilihan Indonesia termasuk susunan dan tata- kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(5)Selambat-lambatnya satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Indonesia dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dapat disebut dengan singkatan PPD I dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak- banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena jabatannya, menjadi Anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
(4)Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Ketuanya.
(5)Tata-kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I termasuk susunan dan tata-kerja Sekretarisnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(6)Selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan suraa diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Nomor 16 Tahun 1969 untuk Propinsi I Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sepanjang mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, perlu dicabut;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 dan

Menetapkan

2.Undang- …
2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);
3.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)-
5.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062); MEMUTUSKAN … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

a.Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawatan/Perwakilan Rakyat;
b.Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;
c.Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I dan DPRD II;
d.Pendaftar adalah anggota-anggota Panitia Pendaftaran Pemilih, sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang, atau petugas yang membantu Panitia Pendaftaran Pemilih tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
e.Organisasi …
e.Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya adalah dua Organisasi Partai Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang mengajukan Nama dan Tanda Gambar dalam Pemilihan Umum.
f.Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1)Lembaga Pemilihan Umum dapat disebut dengan singkatan LPU terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan Sekretariat, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
(2)Menteri ...
(2)Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang.
(3)Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
(4)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua Lembaga Pemilihan Umum dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dalam Lembaga Pemilihan Umum.
(5)Dalam hal-hal yang dianggap perlu Lembaga Pemilihan Umum dapat menyerahkan wewenangnya kepada Panitia Pemilihan Indonesia.

Pasal 5

(1)Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :
1. a.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;
2. b.Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
3. c.Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
4. d.Menteri Keuangan sebagai Anggota;
5. e.Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
6. f.Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
7. g.Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
(2)Tata-kerja Dewan Pimpinan Lembaga Pemilihan Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

(1)Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota yang diambil dari Partai Politik dan Golongan Karya.
(2)Ketua …
(2)Ketua dan Anggota Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan memberikan pertimbangan- pertimbangan kepada Dewan Pimpinan, mengenai persoalan- persoalan yang pokok sifatnya baik atas permintaan, maupun atas prakarsa sendiri.
(4)Tata-kerja Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

(1)Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.
(2)Susunan dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan lebh lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Indonesia dapat disebut dengan singkatan PPI dibentuk dengan Keputusan Presiden.
(2)Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak-banyaknya 20 (duapuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan dan Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Indonesia.
(4)Tata-kerja Panitia Pemilihan Indonesia termasuk susunan dan tata- kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(5)Selambat-lambatnya satu tahun setelah pemungutan suara diadakan, Panitia Pemilihan Indonesia dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

…

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dapat disebut dengan singkatan PPD I dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(2)Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Partai Politik dan Golongan Karya, sebanyak- banyaknya 10 (sepuluh) orang anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena jabatannya, menjadi Anggota, merangkap Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
(4)Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum, atas usul Ketuanya.
(5)Tata-kerja Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I termasuk susunan dan tata-kerja Sekretarisnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
(6)Selambat-lambatnya enam bulan setelah pemungutan suraa diadakan, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1977

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1977