DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2009

Nomor: 43
Tahun: 2009
Ditetapkan: 8 Juni 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan pemerintah tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.
2.Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
3.Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5.Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.
6.Penyuluh ...
6.Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
7.Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
8.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
9.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
(2)Mekanisme ...
(2)Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:
1. a.biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
2. b.biaya operasional penyuluh PNS;
3. c.biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
4. d.biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan programa penyuluhan.

Pasal 5

Kelembagaan penyuluhan meliputi:

a.badan ...
a.badan penyuluhan;
b.badan koordinasi penyuluhan;
c.badan pelaksana penyuluhan;
d.balai penyuluhan; dan
e.pos penyuluhan.

Pasal 6

(1)Biaya operasional pada badan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi, dan akreditasi tenaga penyuluh;
2. b.penyelenggaraan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
3. c.pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan;
4. d.pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan international; dan
5. e.pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(2)Biaya operasional pada badan koordinasi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat;
2. b.penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi;
3. c.memfasilitasi ...
4. c.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
5. d.pelaksaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(3)Biaya operasional pada badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota;
2. b.pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode peyuluhan;
3. c.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. d.pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pegelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
5. e.menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
6. f.pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(4)Biaya operasional pada balai penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan;
2. b.pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
3. c.penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. d.memfasilitasi ...
5. d.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. e.memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan
7. f.pelaksanaan proses pembelajaran.
(5)Biaya operasional pada pos penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan programa penyuluhan;
2. b.pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
3. c.inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
4. d.pelaksanaan proses pembelajaran;
5. e.menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. f.pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. g.fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
8. h.fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 7

(1)Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
(2)Biaya ...
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.
(3)Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disediakan oleh Pemerintah.
(4)Selain biaya operasional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk penyuluh PNS.

Pasal 8

Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:

a.pembangunan kantor penyuluhan;
b.pembelian peralatan kantor;
c.pembelian alat bantu penyuluhan;
d.pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh; dan
e.pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Pasal 9

(1)Setiap penyuluh PNS mendapatkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh.
(2)Besarnya ...
(2)Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.
(2)Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemberian bimbingan;
2. b.pelatihan;
3. c.arahan;
4. d.supervisi; ...
5. d.supervisi; dan
6. e.persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.
2.Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
3.Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5.Kelembagaan penyuluhan pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan.
6.Penyuluh ...
6.Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
7.Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
8.Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelolah usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
9.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

Pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengalokasikan anggaran pembiayaan penyuluhan berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan keuangan masing-masing.
(2)Mekanisme ...
(2)Mekanisme pengalokasian anggaran penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan meliputi:
1. a.biaya operasional kelembagaan penyuluhan;
2. b.biaya operasional penyuluh PNS;
3. c.biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
4. d.biaya tunjangan profesi bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kompetensi dan melakukan penyuluhan.
(2)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepada penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan programa penyuluhan.

Pasal 5

Kelembagaan penyuluhan meliputi:

a.badan ...
a.badan penyuluhan;
b.badan koordinasi penyuluhan;
c.badan pelaksana penyuluhan;
d.balai penyuluhan; dan
e.pos penyuluhan.

Pasal 6

(1)Biaya operasional pada badan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi, dan akreditasi tenaga penyuluh;
2. b.penyelenggaraan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
3. c.pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan, evaluasi, alokasi, dan distribusi sumber daya penyuluhan;
4. d.pelaksanaan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan international; dan
5. e.pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(2)Biaya operasional pada badan koordinasi penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, dan advokasi masyarakat;
2. b.penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi;
3. c.memfasilitasi ...
4. c.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
5. d.pelaksaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(3)Biaya operasional pada badan pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten/kota;
2. b.pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode peyuluhan;
3. c.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. d.pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pegelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyuluhan;
5. e.menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
6. f.pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh.
(4)Biaya operasional pada balai penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan programa penyuluhan pada tingkat kecamatan;
2. b.pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
3. c.penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. d.memfasilitasi ...
5. d.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. e.memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh; dan
7. f.pelaksanaan proses pembelajaran.
(5)Biaya operasional pada pos penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan untuk melaksanakan kegiatan:
1. a.penyusunan programa penyuluhan;
2. b.pelaksanaan penyuluhan di desa/kelurahan;
3. c.inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan;
4. d.pelaksanaan proses pembelajaran;
5. e.menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. f.pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. g.fasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
8. h.fasilitasi forum penyuluhan perdesaan.

Pasal 7

(1)Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
(2)Biaya ...
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang.
(3)Biaya operasional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disediakan oleh Pemerintah.
(4)Selain biaya operasional penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan biaya operasional untuk penyuluh PNS.

Pasal 8

Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:

a.pembangunan kantor penyuluhan;
b.pembelian peralatan kantor;
c.pembelian alat bantu penyuluhan;
d.pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh; dan
e.pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang.

Pasal 9

(1)Setiap penyuluh PNS mendapatkan tunjangan jabatan fungsional penyuluh.
(2)Besarnya ...
(2)Besarnya tunjangan jabatan fungsional penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh.
(2)Besarnya tunjangan profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenjang jabatan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan swadaya di tingkat nasional.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemberian bimbingan;
2. b.pelatihan;
3. c.arahan;
4. d.supervisi; ...
5. d.supervisi; dan
6. e.persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh serta sistem kerja penyuluh.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk pedoman, norma, kriteria, dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014