DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang koordinasi pelayanan penyuluhan bersama peternakan, perkebunan, perikanan darat dan kehutanan serta ketahanan pangan sesuai kebijakan teknis perangkat daerah dan kebijakan Bupati kepala Daerah. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran penting dilakukan agar para pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat memiliki pengetahuan dalam memanfaat sumber daya alam dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Boven Digoel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boven Digoel; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4884):
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4.Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluh Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan,Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL dan BUPATI BOVEN DIGOEL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
b.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
c.Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel;
d.Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel;
e.Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan fungsi penyuluhan serta melaksanakan tugas penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah.
f.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 3

(1)Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala Badan.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang koordinasi pelayanan penyuluhan bersama peternakan, perkebunan, perikanan darat dan kehutanan serta ketahanan pangan sesuai kebijakan teknis perangkat daerah dan kebijakan Bupati kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a.Mengkaji, merencanakan dan mengkoordinasikan, perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, informasi, komunikasi penyuluhan.
b.Menyediakan data dan mekomendasikan pembangunan penyuluhan.
c.Melayani teknis di bidang penyuluhan informasi, komunikasi pembangunan, penyuluhan dan bimbingan masal ketahanan pangan.
d.Mengkaji, mengkoordinasikan pengendalian bimbingan masal perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
e.Merumuskan kebijaksanaan pengaturan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan, penyediaan, pengadaan dan distribusi atau penyaluran pangan yang bersifat strategis.
f.Merumuskan kebijaksanaan koordinasi pengendalian bimbingan masal dan upaya pencegahan serta penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi dalam rangka kewaspadaan pangan.
g.Merumuskan kebijaksanaan dan koordinasi pengendalian bimbingan masal serta pemantauan upaya penganekaragaman konsumsi pangan.
h.Mengelola Tata Usaha.
i.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.
3. c.Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. d.Bidang Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan
5. e.Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan Darat
6. f.Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 1) Sub Bagian Keamanan,Pengembangan dan Distribusi Kerawanan Pangan; 2) Sub Bagian Perumusan Program dan Informasi;
7. g.Penyuluh
8. h.UPT/BP3K;
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONISASI JABATAN

Pasal 7

(1)Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
(2)Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
(3)Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
(4)Kepala Sub Bagian pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(4)Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(5)Unsur Jabatan Fungsional/Penyuluh dan Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015