DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1992

Nomor: 44
Tahun: 1992
Ditetapkan: 14 Agustus 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 27 (DUAPULUH TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK, PANDEGLANG, CIAMIS, SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA, KUNINGAN, TASIKMALAYA, BOGOR, GARUT, SUBANG, KARAWANG, BANDUNG, TANGERANG, CIANJUR, SERANG, DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Cibadak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Cibadak;
2. b.Desa Pasarkeong;
3. c.Desa Cisangu,
4. d.Desa Malabar;
5. e.Desa Asem;
6. f.Desa Bojongcae;
7. g.Desa Kaduagung Barat;
8. h.Desa Kaduagung Timur;
9. i.Desa Bojong Letes;
10. j.Desa Tambakbaya;
11. k.Desa Panancangan.
(2)Wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rangkas Bitung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cibadak, maka wilayah Kecamatan Rangkas Bitung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Cibeber di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Sukamulia;
2. b.Desa Cihambali;
3. c.Desa Ciparay;
4. d.Desa Citorek;
5. e.Desa Ciusul;
6. f.Desa Neglasari;
7. g.Desa Hegarmanah;
8. h.Desa Cikadu;
9. i.Desa Simagalih;
10. j.Desa Cisungsang;
11. k.Desa Kujangsari;
12. l.Desa Situmulya; m.Desa Mekarsari;
13. n.Desa Girimukti;
14. o.Desa Cibeber;
15. p.Desa Warungbanten;
16. q.Desa Cikotok;
17. r.Desa Kujangjaya.
(2)Wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bayah.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cibeber, maka wilayah Kecamatan Bayah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Panimbang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Panimbangjaya;
2. b.Desa Mekarjaya;
3. c.Desa Teluklada;
4. d.Desa Gombong;
5. e.Desa Kertaraharja;
6. f.Desa Bojen;
7. g.Desa Kutamekar;
8. h.Desa Sobang;
9. i.Desa Mekarsari;
10. j.Desa Pangkalan;
11. k.Desa Citeureup;
12. l.Desa Tanjungjaya.
(2)Wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cigeulis.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Panimbang, maka wilayah Kecamatan Cigeulis dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Tambaksari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Rancah, yang meliputi: 1) Desa Tambaksari; 2) Desa Mekarsari; 3) Desa Kaso; 4) Desa Kadupandak; 5) Desa Sukasari;
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Cisaga, yang meliputi Desa Karang Paninggal.
(2)Wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tambaksari, maka wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Jatinagara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Kawali, yang meliputi: 1) Desa Jatinagara; 2) Desa Sukanagara; 3) Desa Cintanagara; 4) Desa Dayeuhluhur.
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Rajadesa, yang meliputi: 1) Desa Mulyasari; 2) Desa Bayasari.
(2)Wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Jatinagara, maka wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Cidahu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Podok Kaso Tengah;
2. b.Desa Podok Kaso Tonggoh;
3. c.Desa Cidahu;
4. d.Desa Babakan Pari;
5. c.Desa Tangkil;
6. f.Desa Jayabakti;
7. g.Desa Girijaya;
8. h.Desa Pasirdoton.
(2)Wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parung Kuda.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cidahu, maka wilayah Kecamatan Parung Kuda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Pabuaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bantarsari;
2. b.Desa Sirnasari;
3. c.Desa Cibadak;
4. d.Desa Pabuaran;
5. c.Desa Ciwalat;
6. f.Desa Sukajaya.
(2)Wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lengkong.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pabuaran, maka wilayah Kecamatan Lengkong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Balongan di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tegalurung;
2. b.Desa Balongan;
3. c.Desa Sukaurip;
4. d.Desa Rawadalem;
5. e.Desa Tegalsembadra;
6. f.Desa Gelarmandala;
7. g.Desa Sukareja.
(2)Wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Indramayu.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Balongan, maka wilayah Kecamatan Indramayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Kroya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Sukaslamet;
2. b.Desa Kroya;
3. c.Desa Temiyang;
4. d.Desa Jayamulya;
5. e.Desa Sukamelang;
6. f.Desa Sumbon;
7. g.Desa Tanjungkerta;
8. h.Desa Temiyangsari.
(2)Wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gabuswetan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kroya, maka wilayah Kecamatan Gabuswetan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Cibadak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Cibadak;
2. b.Desa Pasarkeong;
3. c.Desa Cisangu,
4. d.Desa Malabar;
5. e.Desa Asem;
6. f.Desa Bojongcae;
7. g.Desa Kaduagung Barat;
8. h.Desa Kaduagung Timur;
9. i.Desa Bojong Letes;
10. j.Desa Tambakbaya;
11. k.Desa Panancangan.
(2)Wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rangkas Bitung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cibadak, maka wilayah Kecamatan Rangkas Bitung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Cibeber di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Sukamulia;
2. b.Desa Cihambali;
3. c.Desa Ciparay;
4. d.Desa Citorek;
5. e.Desa Ciusul;
6. f.Desa Neglasari;
7. g.Desa Hegarmanah;
8. h.Desa Cikadu;
9. i.Desa Simagalih;
10. j.Desa Cisungsang;
11. k.Desa Kujangsari;
12. l.Desa Situmulya; m.Desa Mekarsari;
13. n.Desa Girimukti;
14. o.Desa Cibeber;
15. p.Desa Warungbanten;
16. q.Desa Cikotok;
17. r.Desa Kujangjaya.
(2)Wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bayah.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cibeber, maka wilayah Kecamatan Bayah dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Panimbang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Panimbangjaya;
2. b.Desa Mekarjaya;
3. c.Desa Teluklada;
4. d.Desa Gombong;
5. e.Desa Kertaraharja;
6. f.Desa Bojen;
7. g.Desa Kutamekar;
8. h.Desa Sobang;
9. i.Desa Mekarsari;
10. j.Desa Pangkalan;
11. k.Desa Citeureup;
12. l.Desa Tanjungjaya.
(2)Wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cigeulis.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Panimbang, maka wilayah Kecamatan Cigeulis dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Tambaksari di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Rancah, yang meliputi: 1) Desa Tambaksari; 2) Desa Mekarsari; 3) Desa Kaso; 4) Desa Kadupandak; 5) Desa Sukasari;
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Cisaga, yang meliputi Desa Karang Paninggal.
(2)Wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Tambaksari, maka wilayah Kecamatan Rancah dan wilayah Kecamatan Cisaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tambaksari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Jatinagara di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, yang meliputi wilayah:
1. a.Sebagian dari wilayah Kecamatan Kawali, yang meliputi: 1) Desa Jatinagara; 2) Desa Sukanagara; 3) Desa Cintanagara; 4) Desa Dayeuhluhur.
2. b.Sebagian dari wilayah Kecamatan Rajadesa, yang meliputi: 1) Desa Mulyasari; 2) Desa Bayasari.
(2)Wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Jatinagara, maka wilayah Kecamatan Kawali dan wilayah Kecamatan Rajadesa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jatinagara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Cidahu di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Podok Kaso Tengah;
2. b.Desa Podok Kaso Tonggoh;
3. c.Desa Cidahu;
4. d.Desa Babakan Pari;
5. c.Desa Tangkil;
6. f.Desa Jayabakti;
7. g.Desa Girijaya;
8. h.Desa Pasirdoton.
(2)Wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Parung Kuda.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Cidahu, maka wilayah Kecamatan Parung Kuda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Cidahu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1)Membentuk Kecamatan Pabuaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Bantarsari;
2. b.Desa Sirnasari;
3. c.Desa Cibadak;
4. d.Desa Pabuaran;
5. c.Desa Ciwalat;
6. f.Desa Sukajaya.
(2)Wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lengkong.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Pabuaran, maka wilayah Kecamatan Lengkong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Balongan di wilayah Kabupaten Dacrah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tegalurung;
2. b.Desa Balongan;
3. c.Desa Sukaurip;
4. d.Desa Rawadalem;
5. e.Desa Tegalsembadra;
6. f.Desa Gelarmandala;
7. g.Desa Sukareja.
(2)Wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Indramayu.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Balongan, maka wilayah Kecamatan Indramayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Balongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Kroya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Sukaslamet;
2. b.Desa Kroya;
3. c.Desa Temiyang;
4. d.Desa Jayamulya;
5. e.Desa Sukamelang;
6. f.Desa Sumbon;
7. g.Desa Tanjungkerta;
8. h.Desa Temiyangsari.
(2)Wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gabuswetan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Kroya, maka wilayah Kecamatan Gabuswetan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kroya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974