DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1996

Nomor: 44
Tahun: 1996
Ditetapkan: 4 Juli 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2)Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-…

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR, MUSI BANYUASIN, MUARA ENIM DAN MUSI RAWAS DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN. Pasal 1…

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Lempuing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tugumulyo;
2. b.Desa Kotan Pandan;
3. c.Desa Tulung Harapan;
4. d.Desa Cahyatani;
5. e.Desa Cahyabumi;
6. f.Desa Cahyamaju;
7. g.Desa Bumi Agung;
8. h.Desa Sumber Agung;
9. i.Desa Tebing Suluh;
10. j.Desa Bumiarjo;
11. k.Desa Dabuk Rejo;
12. l.Desa Mulya;
13. m.Desa Kepayang;
14. n.Desa Lubuk Seberuk;
15. o.Desa Sungai Belida;
16. p.Desa Rantau Durian;
17. q.Desa Tanjung Sari;
18. r.Desa Muara Burnai.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lempuing, maka wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Air Soughing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Kurt Mukti;
2. b.Desa Tirta Mulya;
3. c.Desa Suka Mulya;
4. d.Desa Jadi Mulya;
5. e.Desa Marga Tani;
6. f.Desa Bandar Jaya;
7. g.Desa Mukti Jaya;
8. h.Desa Srijaya Baru;
9. i.Desa Nusantara;
10. j.Desa Nusakarsa;
11. k.Desa Banyu Biru;
12. l.Desa Banguharjo;
13. m.Desa Sidoarahayu;
14. n.Desa Panggungharjo;
15. o.Desa Timbulharjo;
16. p.Desa...
17. p.Desa Sidomakmur;
18. q.Desa Saptoharjo;
19. r.Desa Margomulyo;
20. s.Desa Sungai Batang.
(2)Wilayah Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pampangan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Air Sugihan, maka wilayah Kecamatan Pampangan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Makarti Jaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Makarti Jaya;
2. b.Desa Tirta Kencana;
3. c.Desa Pendowo Harjo;
4. d.Desa Saleh Mulya;
5. e.Desa Saleh Mukti;
6. f.Desa Saleh Agung;
7. g.Desa Saleh Jaya;
8. h.Desa Upang;
9. i.Desa Delta Upang;
10. j.Desa Pangestu.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Makarti Jaya, maka wilayah Kecamatan Banyuasin II dikurangi dengan wilayah Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Sungai Keruh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tebing Bulang;
2. b.Desa Jirak;
3. c.Desa Pagar Kaya;
4. d.Desa Talang Mandung;
5. e.Desa Kertajaya;
6. f.Desa Rantau Sialang;
7. g.Desa Gajah Mati;
8. h.Desa Sindang Marga;
9. i.Desa Kertayu;
10. j.Desa Sukalali;
11. k.Desa Sungai Dua;
12. l.Desa Setia Jaya.
(2)Wilayah Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kekayu.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Keruh, maka wilayah Kecamatan Sekayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Betung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Betung;
2. b.Desa Bengkuang;
3. c.Desa Tanjung Laut;
4. d.Desa Sedang;
5. e.Desa Talang Ipuh;
6. f.Desa Bukit;
7. g.Desa Sri Kembang;
8. h.Desa Lubuk Karet;
9. i.Desa Durian Daun;
10. j.Desa Lubuk Lancang;
11. k.Desa Pulau Rajak;
12. l.Desa Air Senggeris;
13. m.Desa Rimba Terap;
14. n.Desa Biyuku.
(2)Wilayah Kecamatan Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II. Pasal 6…

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Rantau Bayur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tebing Abang;
2. b.Desa Rantau Bayur;
3. c.Desa Tanjung Tiga;
4. d.Desa Tanjung Pasir;
5. e.Desa Muara Abab;
6. f.Desa Peldas;
7. g.Desa Pagar Bulan;
8. h.Desa Lebong;
9. i.Desa Lubuk Rengas;
10. j.Desa Tanjung Menang;
11. k.Desa Sejagung;
12. l.Desa Kemang Bejalu;
13. m.Desa Srijaya;
14. n.Desa Sungai Pinang;
15. o.Desa Sementul.
(2)Wilayah Kecamatan Rantau Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II. Pasal 7…

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Betung dan Kecamatan Rantau Bayur, maka wilayah Kecamatan Banyuasin II dikurangi Kecamatan Betung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Rantau Bayur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Sanga Desa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Ngulak I;
2. b.Desa Ngulak II;
3. c.Desa Ngulak III;
4. d.Desa Penggage;
5. e.Desa Jud I;
6. f.Desa Jud II;
7. g.Desa Air Balui;
8. h.Desa Air Balui;
9. i.Desa Nganti;
10. j.Desa Ulak Embacang;
11. k.Desa Terusan;
12. l.Desa Kemang;
13. m.Desa Tanjung Raya;
14. n.Desa Air Itam;
15. o.Des...
16. o.Desa Keban I;
17. p.Desa Keban II.
(2)Wilayah Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babat Toman.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Sanga Desa, maka wilayah Kecamatan Babat Toman dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Lawang Kidul di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
2. b.Kelurahan Tanjung Enim Selatan;
3. c.Kelurahan Tanjung Enim;
4. d.Desa Lingga;
5. e.Desa Tegalrejo;
6. f.Desa Keban Agung;
7. g.Desa Darmo.
(2)Wilayah Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Agung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lawang Kidul, maka wilayah Kecamatan Tanjung Agung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10…

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2)Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Undang-…

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 25Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Nomor Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

Pasal 1

(1)Membentuk Kecamatan Lempuing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tugumulyo;
2. b.Desa Kotan Pandan;
3. c.Desa Tulung Harapan;
4. d.Desa Cahyatani;
5. e.Desa Cahyabumi;
6. f.Desa Cahyamaju;
7. g.Desa Bumi Agung;
8. h.Desa Sumber Agung;
9. i.Desa Tebing Suluh;
10. j.Desa Bumiarjo;
11. k.Desa Dabuk Rejo;
12. l.Desa Mulya;
13. m.Desa Kepayang;
14. n.Desa Lubuk Seberuk;
15. o.Desa Sungai Belida;
16. p.Desa Rantau Durian;
17. q.Desa Tanjung Sari;
18. r.Desa Muara Burnai.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lempuing, maka wilayah Kecamatan Kota Kayu Agung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lempuing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1)Membentuk Kecamatan Air Soughing di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Kurt Mukti;
2. b.Desa Tirta Mulya;
3. c.Desa Suka Mulya;
4. d.Desa Jadi Mulya;
5. e.Desa Marga Tani;
6. f.Desa Bandar Jaya;
7. g.Desa Mukti Jaya;
8. h.Desa Srijaya Baru;
9. i.Desa Nusantara;
10. j.Desa Nusakarsa;
11. k.Desa Banyu Biru;
12. l.Desa Banguharjo;
13. m.Desa Sidoarahayu;
14. n.Desa Panggungharjo;
15. o.Desa Timbulharjo;
16. p.Desa...
17. p.Desa Sidomakmur;
18. q.Desa Saptoharjo;
19. r.Desa Margomulyo;
20. s.Desa Sungai Batang.
(2)Wilayah Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pampangan.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Air Sugihan, maka wilayah Kecamatan Pampangan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Air Sugihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Membentuk Kecamatan Makarti Jaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Makarti Jaya;
2. b.Desa Tirta Kencana;
3. c.Desa Pendowo Harjo;
4. d.Desa Saleh Mulya;
5. e.Desa Saleh Mukti;
6. f.Desa Saleh Agung;
7. g.Desa Saleh Jaya;
8. h.Desa Upang;
9. i.Desa Delta Upang;
10. j.Desa Pangestu.
(2)Wilayah...
(2)Wilayah Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Makarti Jaya, maka wilayah Kecamatan Banyuasin II dikurangi dengan wilayah Kecamatan Makarti Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Membentuk Kecamatan Sungai Keruh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tebing Bulang;
2. b.Desa Jirak;
3. c.Desa Pagar Kaya;
4. d.Desa Talang Mandung;
5. e.Desa Kertajaya;
6. f.Desa Rantau Sialang;
7. g.Desa Gajah Mati;
8. h.Desa Sindang Marga;
9. i.Desa Kertayu;
10. j.Desa Sukalali;
11. k.Desa Sungai Dua;
12. l.Desa Setia Jaya.
(2)Wilayah Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kekayu.
(3)Dengan...
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Keruh, maka wilayah Kecamatan Sekayu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Keruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Membentuk Kecamatan Betung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Betung;
2. b.Desa Bengkuang;
3. c.Desa Tanjung Laut;
4. d.Desa Sedang;
5. e.Desa Talang Ipuh;
6. f.Desa Bukit;
7. g.Desa Sri Kembang;
8. h.Desa Lubuk Karet;
9. i.Desa Durian Daun;
10. j.Desa Lubuk Lancang;
11. k.Desa Pulau Rajak;
12. l.Desa Air Senggeris;
13. m.Desa Rimba Terap;
14. n.Desa Biyuku.
(2)Wilayah Kecamatan Betung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II. Pasal 6…

Pasal 6

(1)Membentuk Kecamatan Rantau Bayur di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Tebing Abang;
2. b.Desa Rantau Bayur;
3. c.Desa Tanjung Tiga;
4. d.Desa Tanjung Pasir;
5. e.Desa Muara Abab;
6. f.Desa Peldas;
7. g.Desa Pagar Bulan;
8. h.Desa Lebong;
9. i.Desa Lubuk Rengas;
10. j.Desa Tanjung Menang;
11. k.Desa Sejagung;
12. l.Desa Kemang Bejalu;
13. m.Desa Srijaya;
14. n.Desa Sungai Pinang;
15. o.Desa Sementul.
(2)Wilayah Kecamatan Rantau Bayur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Banyuasin II. Pasal 7…

Pasal 7

Pasal 8

(1)Membentuk Kecamatan Sanga Desa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang meliputi wilayah:
1. a.Desa Ngulak I;
2. b.Desa Ngulak II;
3. c.Desa Ngulak III;
4. d.Desa Penggage;
5. e.Desa Jud I;
6. f.Desa Jud II;
7. g.Desa Air Balui;
8. h.Desa Air Balui;
9. i.Desa Nganti;
10. j.Desa Ulak Embacang;
11. k.Desa Terusan;
12. l.Desa Kemang;
13. m.Desa Tanjung Raya;
14. n.Desa Air Itam;
15. o.Des...
16. o.Desa Keban I;
17. p.Desa Keban II.
(2)Wilayah Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Babat Toman.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Sanga Desa, maka wilayah Kecamatan Babat Toman dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sanga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Membentuk Kecamatan Lawang Kidul di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang meliputi wilayah:
1. a.Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
2. b.Kelurahan Tanjung Enim Selatan;
3. c.Kelurahan Tanjung Enim;
4. d.Desa Lingga;
5. e.Desa Tegalrejo;
6. f.Desa Keban Agung;
7. g.Desa Darmo.
(2)Wilayah Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Agung.
(3)Dengan dibentuknya Kecamatan Lawang Kidul, maka wilayah Kecamatan Tanjung Agung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lawang Kidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1955

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950