Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tentang Pembentukan daerah-daerah otonoom Propinsi di Sumatera. Pasal I.
(1)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950, diktum sub I sesudah kita "MEMUTUSKAN" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "I. Mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembentukan Propinsi Aceh dan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 9/Des/W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembentukan Propinsi Tapanuli-Sumatera Timur."
(2)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 sesudah pasal 4, masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal 4a) yang berbunyi sebagai berikut : "Pasal 4a.
(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 di atas' maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian oleh Peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain.
(2)Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) Propinsi mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Pusat."
(3)Pasal 5 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 5.
(1)Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang bergerak dan perusahaan-perusahaan dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Karesidenan yang dihapuskan tersebut di atas, yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, menjadi milik dan tanggungan Propinsi.
(2)Segala hutang-piutang dari Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini atau dari pemerintah daerah Karesidenan yang dihapuskan tersebut di atas menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.
(3)Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat
(1)dapat diminta kepada Pemerintah Pusat."
(4)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 sesudah pasal 5 masing-masing ditambah dengan satu pasal baru (pasal 5a) yang berbunyi sebagai berikut : "Pasal 5a.
(1)Pegawai-pegawai yang telah diangkat oleh Propinsi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini, atau yang telah diangkat oleh Pemerintah daerah Karesidenan yang dihapuskan tersebut di atas, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang ini, menjadi pegawai Propinsi.
(2)Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat
(1)di atas, dapat diminta kepada Pemerintah Pusat."
(3)Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 masing-masing diubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut : "Semua peraturan, termasuk pula "keuren en reglementen van politie" sebagai termaksud dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. Staatsblad 1938 No. 652, yang berlaku sampai saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang ini, sepanjang peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang menurut sifatnya termasuk rumah-tangga dan kewajiban Propinsi sebagai dimaksud dalam pasal-pasal 4 dan 4a, berlaku terus di daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah Propinsi, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi." Pasal II. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan berlaku surut mulai tanggal 15 Agustus 1950. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA. Menteri Dalam Negeri, ttd. SUNARYO. Diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN I. UMUM : Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 telah berjalan hampir lima (5) tahun. Dari pengalaman selama itu, tampaklah segala kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yang sedikit banyak mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah otonoom tersebut. Selain dari pada itu, dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tentang pembentukan daerah otonoom berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 itu ditentukan dengan tegas, bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan tersebut tidak berlaku lagi sesudah lima (5) tahun terhitung dari waktu berdirinya daerah yang bersangkutan, ketentuan mana akan menimbulkan kesulitan bila tidak diambil tindakan yang seperlunya sebelum masa itu berlalu. Berhubung dengan itu, sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang pokok- pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Negara dan Daerah, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi segala kesulitan-kesulitan seperti dimaksud dan membantu daerah-daerah otonoom itu untuk lebih melancarkan penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu jalan untuk mencapai tujuan itu, ialah memperbaiki Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah otonoom yang berlaku dewasa ini, dimana dipandang perlu. Adapun kesulitan-kesulitan dalam praktek yang disebabkan karena tidak lengkapnya peraturan-peraturan Undang-undang yang berlaku dewasa ini, adalah terutama mengenai soal-soal seperti di bawah ini:
a.Ketentuan bahwa sekalian peraturan daerah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan berdasar Undang- undang No. 22 tahun 1948 itu akan berhenti berlaku setelah lima (5) tahun kemudian dari pada waktu berdirinya Daerah yang bersangkutan mengakibatkan, bahwa setelah masa itu berlalu, akan terdapatlah kekosongan (vacuum) dalam sekian banyak lapangan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peraturan- peraturan tersebut diganti atau diubah oleh daerah yang bersangkutan, sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan Daerah-daerah yang bersangkutan itu sendiri. Berhubung dengan itu, perlulah pembatasan waktu berlakunya peraturan- peraturan itu ditiadakan dan diserahkan saja kepada Daerah yang berlakunya peraturan-peraturan itu ditiadakan dan diserahkan saja kepada Daerah yang bersangkutan untuk menariknya kembali, mengganti atau mengubahnya sesuai dengan keadaan.
b.Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam angka 1 di atas, mengakibatkan, bahwa perkembangan peraturan di daerah-daerah, terutama bangkitnya autoactiviteit daerah-daerah terhalang, oleh karena sistim "materiele huishouding' yang dianut oleh Undang-undang No. 22 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukannya, tidak memungkinkan daerah-daerah otonoom tersebut untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang baru timbul di daerahnya dan yang belum atau tidak diatur oleh Pemerintah Pusat dan juga belum diserahkan kepada daerah otonoom tersebut (lapangan kosong). Berhubung dengan itu, perlulah kepada daerah-daerah otonoom diberikan dasar hukum untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam hal-hal yang termasuk dalam "braakliggende terreinen" itu, sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-daerah otonoom di Kalimantan.
c.Tidak lengkapnya ketentuan termaksud dalam angka 2 mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan mengenai peraturan-peraturan yang tidak tersebut di dalam ketentuan itu, misalnya "Keuren en reglementen van Politie", atau peraturan- peraturan daerah yang mungkin telah diadakan oleh Propinsi sebelum berlakunya peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan, seperti misalnya siapakan yang kini berhak merubah, menambah dan mencabut peraturan-peraturan tersebut. Berhubung dengan itu perlulah diadakan diadakan ketentuan yang tegas dalam peraturan Undang-undang untuk menghindarkan segala kesulitan yuridis seperti yang dimaksud. Dalam Undang-undang darurat ini ditegaskan, bahwa peraturan- peraturan yang lama itu terus berlaku dalam daerah hukumnya semula, sebagai peraturan daerah dari daerah-daerah otonom yang sekarang telah dibentuk itu, dan dapat diubah, diganti atau ditarik kembali oleh penguasa (DPRD) maka perkembangan daerah otonom dalam lapangan hukumnya dapat lebih terjamin.
d.Tidak lengkapnya ketentuan dimaksud dalam angka 3 di atas, dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan-kesulitan bagi daerah-daerah otonoom yang sudah dibentuk menurut Undang-undang No. 22 tahun 1948 itu, dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan hak milik dari daerah-daerah otonoom yang lama. Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditegaskan, bahwa segala milik dari semua daerah-daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari pemerintah daerah keresidenan, menjadi milik Propinsi. Dan mengenai hutang-piutang dinyatakan, bahwa segala hutang-piutang dari semua daerah- daerah otonoom yang lama, baik dari Propinsi maupun dari Pemerintah daerah keresidenan, menjadi tanggungan dan urusan Pemerintah Pusat.
e.Tidak adanya ketentuan dalam angka 4 di atas, mengakibatkan timbulnya keragu- raguan kepada daerah-daerah otonoom yang telah dibentuk menurut Undang- undang No. 22 tahun 1948 itu dalam menetapkan lain-lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum pegawai-pegawai daerah-daerah otonoom yang lama itu, yang meneruskan pekerjaannya pada daerah-daerah otonoom yang baru dibentuk. Oleh karena itu, perlulah mengenai hal ini juga diadakan suatu ketentuan yang tegas, yang menjamin kepentingan dari pegawai-pegawai yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, dalam Undang-undang Darurat ini ditetapkan, bahwa pegawai-pegawai dari daerah-daerah otonoom yang lama itu menjadi pegawai- pegawai dari daerah-daerah otonoom yang baru, kecuali mereka yang telah mempunyai status lain berdasarkan peraturan yang syah. Apabila penyelesaian soal ini menimbulkan kesulitan, maka oleh Undang-undang Darurat ini diberikan kemungkinan kepada daerah-daerah otonoom untuk meminta bantuan dari Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Selain dari pada itu, perlulah kiranya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan istilah "peraturan undang-undang" dalam Darurat ini, ialah "Undang-undang', "Undang-undang Darurat" dan "Peraturan Pemerintah" (bahasa Asingnya "Algemene verordeningen"), sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah). II. Pasal demi pasal: Pasal 1. Ayat (1): Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara adalah terdiri dari dua Propinsi, yaitu Propinsi Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tahun 1949 dan Propinsi dan Propinsi Tapanuli Timur yang dibentuk dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 9/Des/WKPM tahun 1949. Dalam Peraturan Sumatera Pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, kedua Propinsi tersebut di atas dijadikan satu, tetapi yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah tersebut hanyalah peraturan pembentukan Propinsi Aceh. Dengan perubahan yang diadakan dalam ayat ini, dicabutlah peraturan pembentukan kedua Propinsi tersebut. Ayat (2): Lihat penjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub b. Ayat (3): Lihat penjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub b. Ayat (4): Lihat penjelasan umum alinea ke 5 sub 4 dan aliena ke 6 sub e. Ayat (5): Lihat penjelasan umum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub c. Pasal II. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini, dinyatakan dijalankan surut mulai pada tanggal 15 Agustus 1950, yaitu pada hari berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonoom yang bersangkutan, untuk menglegalisir tindakan-tindakan daerah yang telah diambil sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, tetapi yang sejiwa dengan Undang-undang Darurat ini. LN 1955/52; TLN NO. 855