DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992

Nomor: 45
Tahun: 1992
Ditetapkan: 19 Agustus 1992
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asas desentralisasi dalam penyclenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
c.bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka peletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan perimbangan yang dinamis antara hak, wewenang dan kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
3.Penyerahan urusan adalah tindakan pemberian otonomi kepada Daerah dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan dan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya.
4.Penarikan kembali urusan adalah tindakan yang mengubah status urusan rumah tangga Daerah Tingkat II menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah, dan atau urusan rumah tangga Daerah Tingkat I menjadi urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Urusan rumah tangga Daerah adalah urusan dan atau kegiatan pemerintahan tertentu yang dengan peraturan perundang-undangan diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah.
6.Kemampuan Daerah adalah kenyataan yang didasarkan kepada faktor-faktor dan perhitungan-perhitungan yang meyakinkan bahwa suatu Daerah benar-benar telah mampu menerima penyerahan urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga.
7.Keadaan Daerah adalah karakteristik suatu Daerah ditinjau dari kondisi geografis, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dalam rangka menentukan jenis urusan pemerintahan yang akan diserahkan.
8.Kebutuhan Daerah adalah kehendak suatu Daerah untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keadaan Daerah.

BAB II

TITIK BERAT OTONOMI DAERAH

Pasal 2

Titik berat otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan menyerahkan sebagian besar urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Pelaksanaan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya.
(2)Urusan-urusan yang dapat diserahkan adalah semua urusan pemerintahan, kecuali:
1. a.Bidang pertahanan keamanan;
2. b.Bidang peradilan;
3. c.Bidang luar negeri;
4. d.Bidang moneter;
5. e.Sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah; dan
6. f.Urusan pemerintahan lainnya yang secara nasional lebih berdayaguna dan berhasilguna jika tetap diurus oleh Pemerintah.
(3)Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam hal sesuatu urusan pemerintahan telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II di lingkungannya.
(2)Urusan-urusan yang dapat tetap menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I adalah:
1. a.Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya bersifat lintas Daerah Tingkat II;
2. b.Urusan-urusan yang kurang menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu Daerah Tingkat II;
3. c.Urusan-urusan yang penyelenggaraannya lebih berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
(3)Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan kepada Pemerintah Dacrah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Pasal 6

(1)Selambat-lambatnya dua tahun setelah suatu urusan diterima secara nyata oleh Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menyerahkan lebih lanjut semua atau sebagian urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilingkungannya.
(2)Apabila penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum atau tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah Tingkat I wajib menyampaikan alasan-alasan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila dalam waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I ternyata tidak melaporkan dan tidak menyampaikan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah untuk dapat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan tersebut dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 7

(1)Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.
(2)Dalam penyerahan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi urusan dimaksud bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Pemerintah dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah discrahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II dengan peraturan perundangan yang setingkat setelah mendengar pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menarik kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Peraturan Dacrah Tingkat 1.
(3)Peraturan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negari.

Pasal 9

Penarikan kembali sesuatu urusan hanya dapat dilakukan apabila:

a.Dalam rangka menjalankan suatu kebijaksanaan nasional;
b.Berdasarkan penilaian, bahwa setelah dibina dan diberi kesempatan secukupnya, Pemerintah Daerah yang bersangkutan benar-benar tidak mampu lagi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut;
c.Sifat dan cakupan suatu urusan mengalami perubahan dan per-kembangan, sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasilguna jika diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asas desentralisasi dalam penyclenggaraan pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab;
c.bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka peletakkan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah, Pemerintah Daerah, Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Instansi Vertikal, Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya sebagian besar penyelenggaraan urusan otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan perimbangan yang dinamis antara hak, wewenang dan kewajiban bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
3.Penyerahan urusan adalah tindakan pemberian otonomi kepada Daerah dalam bentuk hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan dan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan tertentu oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, dan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya.
4.Penarikan kembali urusan adalah tindakan yang mengubah status urusan rumah tangga Daerah Tingkat II menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I atau urusan Pemerintah, dan atau urusan rumah tangga Daerah Tingkat I menjadi urusan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Urusan rumah tangga Daerah adalah urusan dan atau kegiatan pemerintahan tertentu yang dengan peraturan perundang-undangan diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II, atau oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah.
6.Kemampuan Daerah adalah kenyataan yang didasarkan kepada faktor-faktor dan perhitungan-perhitungan yang meyakinkan bahwa suatu Daerah benar-benar telah mampu menerima penyerahan urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga.
7.Keadaan Daerah adalah karakteristik suatu Daerah ditinjau dari kondisi geografis, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dalam rangka menentukan jenis urusan pemerintahan yang akan diserahkan.
8.Kebutuhan Daerah adalah kehendak suatu Daerah untuk mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan keadaan Daerah.

BAB II

TITIK BERAT OTONOMI DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan pada hasil penelitian dan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan, keadaan dan kebutuhan Daerah setelah mendengar pertimbangan Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, serta pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Pelaksanaan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam rangka pemberian otonomi kepada Daerah, Pemerintah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah dengan mengutamakan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk diatur dan diselenggarakan sebagai urusan rumah tangganya.
(2)Urusan-urusan yang dapat diserahkan adalah semua urusan pemerintahan, kecuali:
1. a.Bidang pertahanan keamanan;
2. b.Bidang peradilan;
3. c.Bidang luar negeri;
4. d.Bidang moneter;
5. e.Sebagian urusan pemerintahan umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah; dan
6. f.Urusan pemerintahan lainnya yang secara nasional lebih berdayaguna dan berhasilguna jika tetap diurus oleh Pemerintah.
(3)Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1)Dalam hal sesuatu urusan pemerintahan telah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I menyerahkan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II di lingkungannya.
(2)Urusan-urusan yang dapat tetap menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I adalah:
1. a.Urusan-urusan yang dalam penyelenggaraannya bersifat lintas Daerah Tingkat II;
2. b.Urusan-urusan yang kurang menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu Daerah Tingkat II;
3. c.Urusan-urusan yang penyelenggaraannya lebih berdayaguna dan berhasilguna apabila diurus oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.
(3)Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan kepada Pemerintah Dacrah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Pasal 6

(1)Selambat-lambatnya dua tahun setelah suatu urusan diterima secara nyata oleh Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, menyerahkan lebih lanjut semua atau sebagian urusan tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dilingkungannya.
(2)Apabila penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum atau tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah Tingkat I wajib menyampaikan alasan-alasan dan hambatan-hambatan yang dihadapinya kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Apabila dalam waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I ternyata tidak melaporkan dan tidak menyampaikan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Menteri Dalam Negeri mengambil langkah-langkah untuk dapat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan tersebut dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 7

(1)Penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah dan atau dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disertai dengan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya.
(2)Dalam penyerahan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaannya diatur oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi urusan dimaksud bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam penyerahan urusan dan penambahan penyerahan urusan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di lingkungannya, tata cara pengalihan perangkat, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaannya, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1)Pemerintah dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah discrahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II dengan peraturan perundangan yang setingkat setelah mendengar pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menarik kembali sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Peraturan Dacrah Tingkat 1.
(3)Peraturan Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negari.

Pasal 9

Penarikan kembali sesuatu urusan hanya dapat dilakukan apabila:

a.Dalam rangka menjalankan suatu kebijaksanaan nasional;
b.Berdasarkan penilaian, bahwa setelah dibina dan diberi kesempatan secukupnya, Pemerintah Daerah yang bersangkutan benar-benar tidak mampu lagi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut;
c.Sifat dan cakupan suatu urusan mengalami perubahan dan per-kembangan, sehingga akan lebih berdayaguna dan berhasilguna jika diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1995