DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1995

Nomor: 8
Tahun: 1995
Ditetapkan: 21 April 1995
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menata urusan yang akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara 3375);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PER-CONTOHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2.Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II.
3.Menteri adalah Menteri pimpinan Departemen.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri, kepada Daerah Tingkat II Percontohan diserahkan sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB II

DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN

Pasal 3

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ditetapkan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai berikut:

1.Daerah…
1.Daerah Tingkat II Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2.Daerah Tingkat II Simalungun, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
3.Daerah Tingkat II Tanah Datar, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
4.Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
5.Daerah Tingkat II Batanghari, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
6.Daerah Tingkat II Muara Enim, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
7.Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8.Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
9.Daerah Tingkat II Bandung, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10.Daerah Tingkat II Banyumas, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11.Daerah Tingkat II Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12.Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13.Daerah Tingkat II Sambas, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
14.Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
15.Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
16.Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
17.Daerah…
17.Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
18.Daerah Tingkat II Donggala, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
19.Daerah Tingkat II Gowa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
20.Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
21.Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
22.Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
23.Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
24.Daerah Tingkat II Aileu, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
25.Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
26.Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB III

URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 4

(1)Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Bupati Kepala Daerah Tingkat II menyusun rencana operasional, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Departemen beserta seluruh unit kerja di lingkungannya pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan dihapus, tugas dan fungsinya dialihkan dan atau diintegrasikan dengan Dinas yang ada di Daerah Tingkat II.
(4)Bagian pemerintahan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang belum diserahkan ke Daerah Tingkat II, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai tugas pembantuan.

Pasal 6

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4), semua Pegawai Negeri Sipil Pusat yang akan ditempatkan di Dinas pada Daerah Tingkat II dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Pasal 7…

Pasal 7

Pengalihan jenis kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pejabat struktural atau fungsional yang ada pada Kantor Departemen yang dihapus dan dialihkan menjadi Dinas, diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang setidaknya sama pada Dinas yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengusulkan calon lain yang profesional sebagai Kepala Dinas.
(3)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon III lainnya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
(4)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon IV ke bawah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
(5)Pengangkatan...
(5)Pengangkatan dan atau penarikan pejabat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II, dapat dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu, maka perlu menata urusan yang akan diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara 3375);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA 26 (DUA PULUH ENAM) DAERAH TINGKAT II PER-CONTOHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Percontohan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
2.Dinas adalah Dinas Daerah Tingkat II.
3.Menteri adalah Menteri pimpinan Departemen.

Pasal 2

BAB II

DAERAH TINGKAT II PERCONTOHAN

Pasal 3

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ditetapkan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, sebagai berikut:

1.Daerah…
1.Daerah Tingkat II Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2.Daerah Tingkat II Simalungun, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
3.Daerah Tingkat II Tanah Datar, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
4.Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
5.Daerah Tingkat II Batanghari, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
6.Daerah Tingkat II Muara Enim, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
7.Daerah Tingkat II Lampung Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
8.Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;
9.Daerah Tingkat II Bandung, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10.Daerah Tingkat II Banyumas, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
11.Daerah Tingkat II Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12.Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
13.Daerah Tingkat II Sambas, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
14.Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
15.Daerah Tingkat II Tanah Laut, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
16.Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
17.Daerah…
17.Daerah Tingkat II Minahasa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
18.Daerah Tingkat II Donggala, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah;
19.Daerah Tingkat II Gowa, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
20.Daerah Tingkat II Kendari, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;
21.Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
22.Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
23.Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
24.Daerah Tingkat II Aileu, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
25.Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Maluku;
26.Daerah Tingkat II Sorong, Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

BAB III

URUSAN YANG DISERAHKAN

Pasal 4

(1)Sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(2)Bupati Kepala Daerah Tingkat II menyusun rencana operasional, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II dengan sebaik-baiknya.

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2)Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Dengan terbentuknya Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Departemen beserta seluruh unit kerja di lingkungannya pada Daerah Tingkat II yang bersangkutan dihapus, tugas dan fungsinya dialihkan dan atau diintegrasikan dengan Dinas yang ada di Daerah Tingkat II.
(4)Bagian pemerintahan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat yang belum diserahkan ke Daerah Tingkat II, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai tugas pembantuan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam hal usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengusulkan calon lain yang profesional sebagai Kepala Dinas.
(3)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon III lainnya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
(4)Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat eselon IV ke bawah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
(5)Pengangkatan...
(5)Pengangkatan dan atau penarikan pejabat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diperbantukan kepada Daerah Tingkat II, dapat dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1992