DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1998

Nomor: 45
Tahun: 1998
Ditetapkan: 23 Maret 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi tersebut dikenakan atas penggunaan prasarana jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan salah satu cara dalam pengelolaan lalu lintas;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiataan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis- ...
(2)Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
1. a.Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. b.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. d.Retribusi Izin Gangguan;
5. e.Retribusi Izin Trayek;
6. f.Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
(3)Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka upaya menanggulangi kemacetam lalu lintas dapat pula diberlakukan Retribusi Izin Penggunaan Prasarana Jalan, yang pemberlakuan dan kepastian objeknya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(4)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 73 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH UMUM Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta memiliki status khusus sebagai pusar pemerintahan negara maupun pusat kegiatan bisnis, serta penyelenggaraan kegiatan kenegaraan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta telah semakin menjadi permasalahan yang tidak kecil bagi kelancaran fungsi Jakarta sebagai di atas. Salah satu upaya menanggulangi kemacetan lalu lintas di Jakarta khususnya pada jalan atau ruas jalan tertentu, adalah dengan menerapkan sistem pengendalian lalu lintas, melalui pengenaan jenis retribusi perizinan atas penggunaan jalan atau ruas jalan tertentu tersebut. Langkah tersebut sudah barang tentu tidak akan mengatasi problema kemacetan secara keseluruhan. Tetapi melalui langkah pengendalian lalu lintas pada jalan atau ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. setidaknya dapat mengurangi kemacetan dan mewujudkan kelancaran pada jalan atau ruas jalan tertentu yang penting peranannya di Ibukota Negara. Pengenaan retribusi tersebut dilakukan terhadap izin untuk menggunakan prasarana dimaksud, dan dipungut sebagai sarana pengendalian lalu lintas tadi. Sudah barang tentu, karena adanya manfaat yang diperoleh karena berkurangnya kepadatan dan kemacetan di jalan atau ruas jalan tersebut, adalah wajar bilamana pihak yang memetik manfaat tersebut dikenakan kewajiban membayar retribusi. Untuk … Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Ayat (1) Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak harus dipungut retribusi. Namun demikian karena untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terhadap perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pemberian izin tersebut. Ayat (2) Huruf a Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin atas penggunaan tanah kepada badan usaha yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih dikaitkan dengan rencana tata ruang daerah yang bersangkutan. Huruf b Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian … Ketinggian Bangunan (KLB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Huruf c Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Huruf d Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Huruf e Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Huruf f Izin pengambilan hasil hutan ikutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, antara lain, damar, gaharu, rotan, tidak termasuk pengambilan kayu hutan. Ayat (3) Dalam Keputusan Presiden secara jelas perlu ditetapkan ruas jalan di wilayah Jakarta yang izin penggunaannya dikenakan retribusi, serta saat dan jangka waktu pemberlakuan retribusi dimaksud. Ayat (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Ayat (5) Cukup jelas Pasal II … Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3755

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa retribusi tersebut dikenakan atas penggunaan prasarana jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan salah satu cara dalam pengelolaan lalu lintas;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Menetapkan

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiataan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis- ...
(2)Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
1. a.Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. b.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. d.Retribusi Izin Gangguan;
5. e.Retribusi Izin Trayek;
6. f.Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
(3)Selain jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka upaya menanggulangi kemacetam lalu lintas dapat pula diberlakukan Retribusi Izin Penggunaan Prasarana Jalan, yang pemberlakuan dan kepastian objeknya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
(4)Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. SAADILLAH MURSJID LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 73 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH UMUM Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta memiliki status khusus sebagai pusar pemerintahan negara maupun pusat kegiatan bisnis, serta penyelenggaraan kegiatan kenegaraan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu, kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jakarta telah semakin menjadi permasalahan yang tidak kecil bagi kelancaran fungsi Jakarta sebagai di atas. Salah satu upaya menanggulangi kemacetan lalu lintas di Jakarta khususnya pada jalan atau ruas jalan tertentu, adalah dengan menerapkan sistem pengendalian lalu lintas, melalui pengenaan jenis retribusi perizinan atas penggunaan jalan atau ruas jalan tertentu tersebut. Langkah tersebut sudah barang tentu tidak akan mengatasi problema kemacetan secara keseluruhan. Tetapi melalui langkah pengendalian lalu lintas pada jalan atau ruas jalan tertentu pada waktu tertentu. setidaknya dapat mengurangi kemacetan dan mewujudkan kelancaran pada jalan atau ruas jalan tertentu yang penting peranannya di Ibukota Negara. Pengenaan retribusi tersebut dilakukan terhadap izin untuk menggunakan prasarana dimaksud, dan dipungut sebagai sarana pengendalian lalu lintas tadi. Sudah barang tentu, karena adanya manfaat yang diperoleh karena berkurangnya kepadatan dan kemacetan di jalan atau ruas jalan tersebut, adalah wajar bilamana pihak yang memetik manfaat tersebut dikenakan kewajiban membayar retribusi. Untuk … Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1998

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1997

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1997

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1998