Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1997
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 31
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERITAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
BAB II RETRIBUSI JASA USAHA
BAB II
BAB III… BAB III RETRIBUSI JASA USAHA
BAB III
m.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
BAB IV… BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB IV
BAB V RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
BAB V
Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Pasal 7…
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisian dan berorientasi pada harga pasar.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tetentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberinan izin yang bersangkutan.
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri. BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB VI
BAB VII… BAB VII PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)