DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1997

Nomor: 20
Tahun: 1997
Ditetapkan: 4 Juli 1997
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERITAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
3.Retribusi Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5.Retribusi…
5.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penngawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
(2)Jenis retribusi umum adalah :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Rertibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Kelahiran;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. e.Ratribusi Parkir di tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pasar;
7. g.Ratribusi Air Bersih;
8. h.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. j.Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta;
11. k.Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
(3)Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tntang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa umum untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena palayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
(2)Jenis-jenis retribusi usaha adalah:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. c.Rertibusi Terminal;
4. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. e.Ratribusi Tempat Penitipan Anak;
6. f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. g.Ratribusi Penyedotan Kakus;
8. h.Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. i.Retribusi Tempat Pendaratan kapal;
10. j.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. k.Retribusi Penyeberangan di atas Air;
12. l.Retribusi Pengolahan Limbah Cair; m.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3)Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing Retribusi Jasa Usaha secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adlah:
1. a.Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. b.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. d.Retribusi Izin Gangguan;
5. e.Retribusi Izin Trayek;
6. f.Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
(3)Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 5

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Pasal 7…

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisian dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tetentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberinan izin yang bersangkutan.

Pasal 9

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 11

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Keputusan pennghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat I yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERITAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
3.Retribusi Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5.Retribusi…
5.Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan penngawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
(2)Jenis retribusi umum adalah :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Rertibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Kelahiran;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. e.Ratribusi Parkir di tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pasar;
7. g.Ratribusi Air Bersih;
8. h.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. i.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
10. j.Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta;
11. k.Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
(3)Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tntang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa umum untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena palayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
(2)Jenis-jenis retribusi usaha adalah:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. b.Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. c.Rertibusi Terminal;
4. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. e.Ratribusi Tempat Penitipan Anak;
6. f.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. g.Ratribusi Penyedotan Kakus;
8. h.Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. i.Retribusi Tempat Pendaratan kapal;
10. j.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. k.Retribusi Penyeberangan di atas Air;
12. l.Retribusi Pengolahan Limbah Cair; m.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
(3)Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing Retribusi Jasa Usaha secara rinci dan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB IV

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adlah:
1. a.Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. b.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. c.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
4. d.Retribusi Izin Gangguan;
5. e.Retribusi Izin Trayek;
6. f.Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
(3)Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup masing-masing jenis Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB V

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 5

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tetentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberinan izin yang bersangkutan.

Pasal 9

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 11

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Keputusan pennghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat I yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1998

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1998

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2021