DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1981

Nomor: 50
Tahun: 1981
Ditetapkan: 23 Desember 1981
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tangerang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahah Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c.Wilayah…
c.Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, Wilayah Kecamatan Curug, dan Wilayah Kecamatan Ciledug adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Tangerang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah, serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, WILAYAH, SERTA PEMBAGIANNYA

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Tangerang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tetap berkedudukan di Kota Administratif Tangerang.
(3)Dalam…
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tangerang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administartif Tangerang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tangerang menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut :

a.Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratif Tangerang meliputi :
1. a.Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Sukasari;
  2. 2.Kelurahan Kunciran;
  3. 3.Kelurahan Pinang;
  4. 4.Kelurahan Gondrong;
  5. 5.Kelurahan…
  6. 5.Kelurahan Cipete;
  7. 6.Kelurahan Cimone;
  8. 7.Kelurahan Karawaci;
  9. 8.Kelurahan Tanah Tinggi;
  10. 9.Kelurahan Gerendeng;
  11. 10.Kelurahan Panunggangan;
  12. 11.Kelurahan Petir;
  13. 12.Kelurahan Cipondoh;
  14. 13.Kelurahan Cikokol;
  15. 14.Kelurahan Pasar Baru;
  16. 15.Kelurahan Bugel;
  17. 16.Kelurahan Poris Plawad;
  18. 17.Kelurahan Sukarasa;
  19. 18.Kelurahan Pabuaran;
  20. 19.Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
  21. 20.Kelurahan Karawaci Baru;
2. b.Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
  1. 1.Desa Batuceper;
  2. 2.Sebagian Desa Belendung;
  3. 3.Desa Neglasari;
  4. 4.Desa Kedaung Wetan;
  5. 5.Desa Porisgaga;
  6. 6.Desa…
  7. 6.Desa Batu Jaya;
  8. 7.Desa Slapanjang Jaya;
  9. 8.Desa Jurumudi;
  10. 9.Desa Benda;
  11. 10.Desa Karangsari;
  12. 11.Desa Panjang;
3. c.Sebagian Wilayah Kecamatan Curug, terdiri dari :
  1. 1.Desa Kroncong;
  2. 2.Desa Gembor;
  3. 3.Desa Periuk;
  4. 4.Desa Panunggangan Barat;
  5. 5.Desa Cibodas;
  6. 6.Desa Jatake;
  7. 7.Desa Cibodas Sari;
4. d.Sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
  1. 1.Desa Peninggilan;
  2. 2.Desa Sudimara Barat;
  3. 3.Desa Pondok Bahar;
  4. 4.Desa Larangan;
  5. 5.Desa Kereo;
  6. 6.Desa Karang Tengah;
  7. 7.Desa Sudimara Timur;
  8. 8.Desa Cipadu.
(2)Wilayah …
(2)Wilayah Kecamatan Curug, Kecamatan Ciledug dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 6

(1)Kecamatan Tangerang dihapuskan.
(2)Kecamatan Batuceper dihapuskan.
(3)Kecamatan Ciledug dihapuskan, dan sisa Wilayah Kecamatan Ciledug yang terdiri dari :

1.Desa Pondok Aren;
2.Desa Pondok Kacang;
3.Desa Perigi;
4.Desa Pondok Pucung;
5.Desa Jurang Manggu;
6.Desa Pondok Betung; dibentuk menjadi Kecamatan Pondok Aren, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pondok Aren.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tangerang terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Sukasari;
2. 2.Kelurahan Sukarasa;
3. 3.Kelurahan…
4. 3.Kelurahan Tanah Tinggi;
5. 4.Kelurahan Gerendeng;
6. 5.Kelurahan Pabuaran;
7. 6.'Kelurahan Pasar Baru;
8. 7.Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
9. 8.Kelurahan Karawaci;
10. 9.Kelurahan Karawaci Baru;
11. 10.Kelurahan Bugel;
12. 11.Kelurahan Cikokol;
13. 12.Kelurahan Cimone;
b.Wilayah Kecamatan Cipondoh, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Panunggangan;
2. 2.Kelurahan Kunciran;
3. 3.Kelurahan Cipete;
4. 4.Kelurahan Cipondoh;
5. 5.Kelurahan Pinang;
6. 6.Kelurahan Gondrong;
7. 7.Kelurahan Petir;
8. 8.Kelurahan Poris Plawad;
c.Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
1. 1.Desa Batuceper;
2. 2.Desa Batu Jaya;
3. 3.Desa Belendung;
4. 4.Desa…
5. 4.Desa Neglasari;
6. 5.Desa Karangsari;
7. 6.Desa Porisgaga;
8. 7.Desa Kedaung Wetan;
9. 8.Desa Slapanjang Jaya;
10. 9.Desa Jurumudi;
11. 10.Desa Benda;
12. 11.Desa Panjang;
d.Wilayah Kecamatan Jati Uwung, terdiri dari :
1. 1.Desa Kroncong;
2. 2.Desa Gembor;
3. 3.Desa Periuk;
4. 4.Desa Cibodas;
5. 5.Desa Jatake;
6. 6.Desa Cibodas Sari;
7. 7.Desa Panunggangan Barat;
e.Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
1. 1.Desa Peninggilan;
2. 2.Desa Sudimara Barat;
3. 3.Desa Sudimara Timur;
4. 4.Desa Pondok Bahar;
5. 5.Desa Larangan;
6. 6.Desa…
7. 6.Desa Kereo ;
8. 7.Desa Cipadu ;
9. 8.Desa Karang Tengah.

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tangerang berkedudukan di Kota Tangerang.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tangerang berkedudukan di Tangerang.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipondoh berkedudukan di Cipondoh.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Batuceper berkedudukan di Batuceper.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Jati Uwung berkedudukan di Jati.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciledug berkedudukan di Ciledug.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Tangerang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, sebagian Wilayah Kecamatan Curug, dan sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Tangerang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahah Lembaran Negara Nomor 3037);
b.Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
c.Wilayah…
c.Wilayah Kecamatan Tangerang, Wilayah Kecamatan Batuceper, Wilayah Kecamatan Curug, dan Wilayah Kecamatan Ciledug adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, WILAYAH, SERTA PEMBAGIANNYA

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratif Tangerang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
(2)Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tetap berkedudukan di Kota Administratif Tangerang.
(3)Dalam…
(3)Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Tangerang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administartif Tangerang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Tangerang menyelenggarakan fungsi- fungsi sebagai berikut :

a.Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratif Tangerang meliputi :
1. a.Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
  1. 1.Kelurahan Sukasari;
  2. 2.Kelurahan Kunciran;
  3. 3.Kelurahan Pinang;
  4. 4.Kelurahan Gondrong;
  5. 5.Kelurahan…
  6. 5.Kelurahan Cipete;
  7. 6.Kelurahan Cimone;
  8. 7.Kelurahan Karawaci;
  9. 8.Kelurahan Tanah Tinggi;
  10. 9.Kelurahan Gerendeng;
  11. 10.Kelurahan Panunggangan;
  12. 11.Kelurahan Petir;
  13. 12.Kelurahan Cipondoh;
  14. 13.Kelurahan Cikokol;
  15. 14.Kelurahan Pasar Baru;
  16. 15.Kelurahan Bugel;
  17. 16.Kelurahan Poris Plawad;
  18. 17.Kelurahan Sukarasa;
  19. 18.Kelurahan Pabuaran;
  20. 19.Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
  21. 20.Kelurahan Karawaci Baru;
2. b.Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
  1. 1.Desa Batuceper;
  2. 2.Sebagian Desa Belendung;
  3. 3.Desa Neglasari;
  4. 4.Desa Kedaung Wetan;
  5. 5.Desa Porisgaga;
  6. 6.Desa…
  7. 6.Desa Batu Jaya;
  8. 7.Desa Slapanjang Jaya;
  9. 8.Desa Jurumudi;
  10. 9.Desa Benda;
  11. 10.Desa Karangsari;
  12. 11.Desa Panjang;
3. c.Sebagian Wilayah Kecamatan Curug, terdiri dari :
  1. 1.Desa Kroncong;
  2. 2.Desa Gembor;
  3. 3.Desa Periuk;
  4. 4.Desa Panunggangan Barat;
  5. 5.Desa Cibodas;
  6. 6.Desa Jatake;
  7. 7.Desa Cibodas Sari;
4. d.Sebagian Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
  1. 1.Desa Peninggilan;
  2. 2.Desa Sudimara Barat;
  3. 3.Desa Pondok Bahar;
  4. 4.Desa Larangan;
  5. 5.Desa Kereo;
  6. 6.Desa Karang Tengah;
  7. 7.Desa Sudimara Timur;
  8. 8.Desa Cipadu.
(2)Wilayah …
(2)Wilayah Kecamatan Curug, Kecamatan Ciledug dikurangi dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 6

(1)Kecamatan Tangerang dihapuskan.
(2)Kecamatan Batuceper dihapuskan.
(3)Kecamatan Ciledug dihapuskan, dan sisa Wilayah Kecamatan Ciledug yang terdiri dari :

1.Desa Pondok Aren;
2.Desa Pondok Kacang;
3.Desa Perigi;
4.Desa Pondok Pucung;
5.Desa Jurang Manggu;
6.Desa Pondok Betung; dibentuk menjadi Kecamatan Pondok Aren, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Pondok Aren.

Pasal 7

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Tangerang terbagi atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :

a.Wilayah Kecamatan Tangerang, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Sukasari;
2. 2.Kelurahan Sukarasa;
3. 3.Kelurahan…
4. 3.Kelurahan Tanah Tinggi;
5. 4.Kelurahan Gerendeng;
6. 5.Kelurahan Pabuaran;
7. 6.'Kelurahan Pasar Baru;
8. 7.Kelurahan Pabuaran Tumpeng;
9. 8.Kelurahan Karawaci;
10. 9.Kelurahan Karawaci Baru;
11. 10.Kelurahan Bugel;
12. 11.Kelurahan Cikokol;
13. 12.Kelurahan Cimone;
b.Wilayah Kecamatan Cipondoh, terdiri dari :
1. 1.Kelurahan Panunggangan;
2. 2.Kelurahan Kunciran;
3. 3.Kelurahan Cipete;
4. 4.Kelurahan Cipondoh;
5. 5.Kelurahan Pinang;
6. 6.Kelurahan Gondrong;
7. 7.Kelurahan Petir;
8. 8.Kelurahan Poris Plawad;
c.Wilayah Kecamatan Batuceper, terdiri dari :
1. 1.Desa Batuceper;
2. 2.Desa Batu Jaya;
3. 3.Desa Belendung;
4. 4.Desa…
5. 4.Desa Neglasari;
6. 5.Desa Karangsari;
7. 6.Desa Porisgaga;
8. 7.Desa Kedaung Wetan;
9. 8.Desa Slapanjang Jaya;
10. 9.Desa Jurumudi;
11. 10.Desa Benda;
12. 11.Desa Panjang;
d.Wilayah Kecamatan Jati Uwung, terdiri dari :
1. 1.Desa Kroncong;
2. 2.Desa Gembor;
3. 3.Desa Periuk;
4. 4.Desa Cibodas;
5. 5.Desa Jatake;
6. 6.Desa Cibodas Sari;
7. 7.Desa Panunggangan Barat;
e.Wilayah Kecamatan Ciledug, terdiri dari :
1. 1.Desa Peninggilan;
2. 2.Desa Sudimara Barat;
3. 3.Desa Sudimara Timur;
4. 4.Desa Pondok Bahar;
5. 5.Desa Larangan;
6. 6.Desa…
7. 6.Desa Kereo ;
8. 7.Desa Cipadu ;
9. 8.Desa Karang Tengah.

Pasal 8

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratif Tangerang berkedudukan di Kota Tangerang.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tangerang berkedudukan di Tangerang.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipondoh berkedudukan di Cipondoh.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Batuceper berkedudukan di Batuceper.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Jati Uwung berkedudukan di Jati.
(6)Pusat Pemerintahan Kecamatan Ciledug berkedudukan di Ciledug.

BAB IV

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974