Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005
- Nomor
- 52
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 117
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II pendirian dan perizinan
BAB II
Bagian … Bagian Kedua Persyaratan Pendirian
Bagian Ketiga Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Berlangganan melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
Bagian Keempat Jangka Waktu dan Pencabutan Izin
Bagian Kelima Perpanjangan Izin
Bagian Keenam Biaya Perizinan
Bagian Ketujuh Perubahan Nama, Domisili, Pengurus, dan Anggaran Dasar, serta Perubahan Lokasi Pemancar dan Frekuensi
dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian Pertama Kewajiban Penyelenggara Penyiaran
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)