DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel termasuk didalamnya mengatur tentang Asas dan tujuan, kewenangan, rekomendasi perizinan, penyiaran televisi melalui kabel, iuran berlangganan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel, sistem jaringan, tanggung jawab lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel, penyelesaian sengketa wilayah layanan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel sebagai perwujudan hak asasi manUSla dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang dilaksanakan secara bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa Penyiaran Te1evisi melalui kabel merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan so sial, budaya, politik, dan ekonomi;
c.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel di Daerah, diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penytaran berlangganan televisi melalui kabel:

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
7.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28jPjM.KOMINFOj9j2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18jPERjM.KOMINFOj03j2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerlntahan KabupatenjKota;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestial; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAANPENYIARAN BERLANGGANANTELEVISI MELALUIKABEL. 2 r NO HUKUM I ASIS1EN ISEKDA EEJ :] {/d d/ urusan disingkat Provinsi BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagOOunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagOOmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Gorontalo.
7.Siaran adalah pesan atau rangkOOan pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, book yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima Siaran.
8.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/ atau media lOOnnyauntuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran.
9.Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, book terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10.Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 badan hukum yang Berlangganan Televisi iuran/ cara lain yang
11.Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga PenYiaran untuk menyelenggarakan Penyiaran.
12.Lembaga PenYiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel adalah Lembaga PenYiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa PenYiaran berlangganan televisi melalui kabel.
13.Pelanggan adalah perseorangan atau menggunakan jasa Lembaga PenYiaran Melalui Kabel dengan cara membayar disepakati.
14.Penyelesaian Sengketa adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk mengakhiri sengketa atau beda pendapat.
15.Non Litigasi adalah upaya Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. BABII ASASDANTUJUAN Pasal 2 PenYiaran Televisi melalui kabel berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, nilai agama, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tangung jawab. Pasa13 PenYiaran Televisi melalui kabel bertujuan:

a.menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan informasi yang bersifat edukasi;
c.memelihara adat istiadat;
d.memajukan kesejahteraan umum;
e.membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera; dan
f.menumbuhkan iklim investasi yang sehat. BABIII KEWENANGAN Pasa14 Dalam penyelenggaraan penyairan berlangganan televisi melalui kabel, urusan Pemerintah Provinsi meliputi :
a.evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penYiaran jasa penYiaran televisi; 4
b.pemberian rekomendasi ke1engkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi. BABIV REKOMENDASIPERIZINAN Pasal 5

(1)Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel wajib memperoleh izin penyelenggaraan.
(2)Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Melalui Kabel didasarkan pada rekomendasi kelayakan yang dikeluarkan oleh KPID.
(3)Rekomendasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lambat 15 (lima belas) hari keIja sejak permohonan diterima dan berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
(4)Sebelum diterbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dHakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.data administrasi; dan
2. b.data teknis.
(6)HasH evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi.
(7)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diproses dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen permohonan. {8) Rekomendasi hasH evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari keIja sejak data administrasi dan data teknis diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
(9)Apabila Pemerintah Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan evaluasi data administrasi dan data teknis, data yang dipergunakan untuk keperluan forum rapat bersama adalah data administrasi dan data teknis yang dikirim kepada Menteri oleh pemohon.
(10)Rekomendasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat standar layanan. 5
(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diatur dalam Peraturan Gubernur. BABV PENYIARANTELEVISIMELALUIKABEL
(1)Standar layanan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel meliputi:
1. a.fasilitas pendukung;
2. b.kualitas gambar;
3. c.jumlah saluran; dan
4. d.kualitas suara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 7

(1)Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dalam menjalankan usahanya wajib memiliki wilayah layanan Siaran.
(2)Setiap Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dilarang menguasai sepenuhnya suatu Daetah atau suatu kawasan secara eksklusif.
(3)Wilayah layanan Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas beberapa zonanisasi. Pasa18 Ketentuan mengenai wilayah layanan siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel diatur dengan Peraturan Gubernur.
(1)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel wajib memperoleh izin dari pemegang hak siar. 6
(2)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dalam menayangkan acara Siaran wajib mencantumkan hak siar.
(3)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dilarang menyiarkan materi Siaran yang:
1. a.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.merongrong kewibawaan Negara dan Pemerintahan Negara
3. c.bertentangan dengan nilai agama, moral dan adat istiadat;
4. d.memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia; dan
5. e.mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi. BABVI lURANBERLANGGANANPENYIARANBERLANGGANANTELEVISI MELALUIKABEL Pasal 10
(1)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel berhak memungut iuran berlangganan.
(2)luran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara benar dan transparan sesuai dengan paket program yang ditawarkan.
(1)Sistem jaringan yang digunakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel dilakukan dengan:
1. a.membangun sistem jaringan sendiri; dan/ atau
2. b.bekerjasama dengan penyedia jaringan.
(2)Pembangunan sistem jaringan yang dilakukan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

SISTEM JARINGAN Pasalll

Pasal 12

(1)Penggunaan sistem jaringan milik pihak lain didasarkan pada kesepakatan para pihak.
(2)Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
(3)Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar prinsip yang saling menguntungkan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan KPID. 7
(1)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel bertanggungjawab secara hukum atas seluruh materi Siaran yang disiarkan ke pelanggan.
(2)Dalam hal terdapat kerugian atas pelayanan yang diterima oleh pelanggan, Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel wajib:
1. a.melakukan perbaikan terhadap kerusakan; dan
2. b.memberikan kompensasi kepada pelanggan. BABIX PENYELESAIANSENGKETAWILAYAHLAYANAN Pasal 14
(1)Dalam hal terjadi sengketa yang bersifat perdata, penyelesaiannya menempuh jalur Non Litigasi.
(2)Penyelesaian dengan jalur Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alternatif Penyelesaian Sengketa.
(3)Altematif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.konsultasi;
2. b.negoslasl;
3. c.mediasi;
4. d.konsiliasi; dan/ atau
5. e.penilaian ahli. BABX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 15 Masyarakat berhak berperan serta dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka pembangunan jaringan dan materi Siaran.

BAB XI

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan menyangkut wilayah layanan dan materi Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel. 8
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPID.
(3)Pemerintah Daerah dan KPID melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menjamin persaingan usaha yang sehat. BABXII SANKSIADMINISTRASI Pasal 17
(1)Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)dan Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.Teguran lisan;
2. b.Teguran tertulis; danl atau
3. c.Rekomendasi pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan "ayat (2) disusun oleh KPID bersama Pemerintah Daerah. BABXIII KETENTUANPERALIHAN Pasal 18
(1)Izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin tersebut.
(2)Penyeleriggaraan lembaga penyiaran berlangganan televisi melalui kabel yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 9 KAROHUKUM Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 1 Fabx'\l.cl.r'i 2016 SEKRETARIS DAERAH PRO INSI GORONTALO, il!:NOARFA LEMBARANDAERAH PROVINSI GORONTAW TAHUN 2015 NOMOR ..~l5 NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO : (2/2016) 10 2015 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO NOMOR JL5 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANPENYIARANBERLANGGANANTELEVISI MELALUIKABEL

1.UMUM Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara yang demokratis yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui, menjamin dan melindungi hal terse but. Oleh karena itu, kemerdekaan terse but hams bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terse but telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangkan demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan terse but telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai, khususnya di daerah dimana peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal 11 Pertumbuhan penyt.aran berlangganan radio dan televisi baik di kota maupun di daerah semakin meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkannya penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui satelit, kabel, dan terestrial, sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran. Hal ini telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III Bagian Ketujuh dengan judul Lembaga Penyiaran Berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia. II. PASALDEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Hurufa Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah kunci pengawasan orang tua (parental lock). Hurufb Cukup jelas. Hurufc Yang dimaksud dengan "jumlah saluran" adalah sejumlah chane 1 yang ditawarkan kepada pelanggan saat pemasangan jaringan. Hurufd Cukup jelas. 12 .. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. Pasa18 Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas. Pasall0 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28jPjM.KOMINFOj9j2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 19

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28jPjM.KOMINFOj9j2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012