Penyelenggaraan Pos dapat dilaksanakan setelah mendapat izm penyelenggaraan pos dari Menteri. Pasa17 Paragraf 1 Izin Penyelenggaraan Pos Bagian Kedua Izin dan Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri atas :
a.Badan Usaha Milik Negara;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.Badan Usaha Milik Swasta; dan
d.Koperasi.
Pasa16 Bagian Kesatu Penyelenggara Pos BABIV PENYELENGGARAAN POS Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Daerah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas/SKPD terkait dan badan usaha lainnya serta perorangan meliputi :
a.penyelenggaraan layanan pos komersial;
b.penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi;
c.penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan
d.penyelenggaraan jasa multimedia.
Pasa15 BABIII RUANG LINGKUP Pengaturan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi bertujuan agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa pos, media komunikasi dan informatika dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan harkaty martabat masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika. Pasa14 7
(3)Layanan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b produk layanannya berupa barang atau sejumlah barang yang dibungkus menjadi satu dan dikirimkan sebagai satu kesatuan yang peka waktu dan tidak termasuk produk layanan komunikasi tertulis dan Zatau surat elektronik.
(2)Layanan komunikasi tertulis dan/ atau surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a produk layanannya berupa surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, dokumen, dan bungkusan kecil sampai dengan berat 2 (dua) kilogram darr/ atau sekogram sampai dengan 7 (tujuh) kilogram.
(1)Izin penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat mencakup layanan :
a.komunikasi tertulis darr/ atau surat elektronik;
b.paket;
c.logistik;
d.transaksi keuangan; darr/ atau
e.keagenan Pos.
PasallO Bagian Ketiga Layanan Penyelenggaraan Pos
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(1)Permohonan Izin penyelenggaraan Pos Kabupaten diajukan kepada Menteri setelah ada rekomendasi dari Bupati.
Pasa19 Paragraf2 Rekomendasi Penyelenggaraan Pos
(4)Izin penyelenggaraan Pos Kabupateriy Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di Kabupaten/Kota.
(3)Izin penyelenggaraan Pos Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasmya paling sedikit 4 (empat) kabupaterr/kota dalam satu provmsl.
(2)Izin penyelenggaraan Pos Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi.
a.izin penyelenggaraan Pos Nasional;
b.izin penyelenggaraan Pos Provinsi; dan
c.izin penyelenggaraan Pos Kabupaterr/Kota.
8
(2)Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Permohonan rekomendasi penyelenggaraan Pos Kabupaten diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Dinas sesuai dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
Pasa112 Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Rekomendasi Permohonan rekomendasi izin penyelenggaraan Pos Kabupaten /Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya bergerak di bidang penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b.memiliki modal paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
c.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
d.memiliki proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi :
1) profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas; 2) aspek teknis; 3) aspek bisnis; dan 4) aspek keuangan.
e.memiliki surat keterangan domisili tempat usaha.
Pasa111 Bagian Keempat Persyaratan
(6)Layanan keagenan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e produk layanannya berupa penyediaan sarana dan prasarana layanan Pos yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama yang disepakati oleh penyelenggara Pos dan pihak lain.
(5)Layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d poduk layanannya berupa uang, giro, dan wesel melalui kegiatan penyetoran, penyimpanan, pemindahbukuan, pendistribusian, dan pembayaran dari darr/ atau untuk pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Layanan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c produk layanannya berupa barang diluar paket dimana tidak dibatasi dengan tingkat berat dan ukuran tertentu melalui proses berkesinambungan yang dilakukan dengan sistem manajemen pengelolaan.
9
(1)Penyelenggaran Pos wajib :
a.melakukan penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penyelenggaraan Pos oleh Menteri;
b.menempatkan surat izin penyelenggaraan Pos, daftar tarif, syarat- syarat kiriman, dan standar operasional prosedur (SOP) masing- masing layanan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengguna jasa;
C. membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya, rusaknya sebagian, dan/ atau rusaknya seluruh isi kiriman, yang dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;