DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2012

Nomor: 53
Tahun: 2012
Ditetapkan: 23 April 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan terhadap dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
c.bahwa biaya pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga batas atas upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Pasal I . . . Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
b.Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
c.Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
d.Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
e.Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
f.Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
g.Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:
2. b.Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
3. c.Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
4. d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
(2)Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan; Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan; Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
(3)Iuran . . .
(3)Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
(4)Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 2 (dua) kali PTKP – K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Jaminan Kematian dibayarkan kepada Janda atau Duda atau Anak meliputi:
1. a.santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. b.biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
3. c.santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga kerja yang bersangkutan.
(2)Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(3a)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Jaminan Kematian dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
(5)Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

3.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda atau anak dalam hal:
1. a.Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
2. b.Tenaga kerja meninggal dunia.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(5)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b dan huruf c diubah, dan huruf E ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3)Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA I. UMUM Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagi pekerja/buruh beserta keluarganya. Untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya dilakukan peningkatan manfaat Jaminan Kematian dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Sejak tahun 1993 sampai saat ini telah terjadi peningkatan biaya pengobatan dan perawatan yang signifikan sehingga besarnya iuran tidak dapat mengimbangi perkembangan biaya pelayanan kesehatan. Kondisi ini akan berdampak kepada penurunan manfaat bahkan terhentinya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan demikian tenaga kerja tidak mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penetapan batas atas iuran dengan nilai nominal tertentu mengalami inflasi sehingga tidak dapat mengimbangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Penetapan batas atas iuran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah apabila akan diubah harus mengubah Peraturan Pemerintah tersebut yang dalam pembahasannya memerlukan waktu yang lama. Untuk itu penetapan batas iuran program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di dasarkan pada 2 (dua) kali PTKP-K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan. Dalam . . . Dalam perubahan kedelapan Peraturan Pemerintah ini mengatur juga perubahan system pembayaran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian khususnya pada system pembayaran santunan berkala. Tenaga kerja dan/atau keluarganya diberikan keleluasaan memilih melalui system pembayaran santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan atau pembayaran sekaligus dimuka. Perubahan ketentuan ini dimaksudkan agar tenaga kerja atau janda atau duda atau anak dapat memanfaatkan santunan tersebut sesuai kebutuhan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 9

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pembedaan besar iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . . Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Kematian secara berurutan pada ayatini apabila janda atau duda atau anak tenaga kerja tidak ada maka Jaminan Kematian diberikan dengan urutan penerima yang dimulai dari orang tua, cucu demikian seterusnya sampai dengan mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3a) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 26

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . . Huruf b Ketentuan ini mencakup tenaga kerja yang meninggal dunia meskipun belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun ataupun telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum menerima Jaminan Hari Tua. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemberian Jaminan Hari Tua secara berurutan pada ayatini apabila jandaatau duda atau anak tenaga kerja tidak ada maka Jaminan Hari Tua diberikan dengan urutan penerima yang dimulai dari orangtua, cucu demikian seterusnya sampai dengan mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5312 LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA A. Santunan

1.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)4 (empat) bulan pertama 100% x upahsebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2.Santunan cacat:

a.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabelx 80 bulan upah.
b.santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah: b.1. Santunan sekaligus sebesar 70%x 80 bulan upah; b.2. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.
c.santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabelx 80 (delapan puluh) bulan upah.
1. 3.Santunan . . .
2. 3.Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
a.santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
b.santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan janda atau duda atau anak tenaga kerja yang bersangkutan;
c.Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biayayang dikeluarkan untuk:
1. 1.dokter;
2. 2.obat;
3. 3.operasi;
4. 4.rontgen, laboratorium;
5. 5.perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swasta yang setara;
6. 6.gigi;
7. 7.mata; dan/atau
8. 8.jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijinresmi dariinstansiberwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1. sampai dengan B.8.dibayar maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimalsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). C. Biaya . . . C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B. E. Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan biaya penggantian sebagai berikut:
9. 1.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh riburupiah);
10. 2.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. 3.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
12. 4.Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3. II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA. MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH Lengan kanan dari sendi bahu kebawah 40 Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35 Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30 Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke 32 Tangan. . . bawah Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28 Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 Kedua belah mata 70 Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 Pendengaran pada kedua belah telinga 40 Pendengaran pada sebelah telinga 20 Ibu jari tangan kanan 15 Ibu jari tangan kiri 12 Telunjuk tangan kanan 9 Telunjuk tangan kiri 7 Salah satu jari lain tangan kanan 4 Salah satu jari lain tangan kiri 3 Ruas pertama telunjuk kanan 4,5 Ruas pertama telunjuk kiri 3,5 Ruas pertama jari lain tangan kanan 2 Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5 Salah satu ibu jari kaki 5 Salah satu jari telunjuk kaki 3 Salah satu jari kaki lain 2 Terkelupasnya kulit kepala 10-30 Impotensi 30 Kaki memendek sebelah : − kurang dari 5 cm − 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm − 7,5 cm atau lebih 10 20 30 Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 6 Penurunan. . . Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3 Kehilangan daun telinga sebelah 5 Kehilangan kedua belah daun telinga 10 Cacat hilangnya cuping hidung 30 Perforasi sekat rongga hidung 15 Kehilangan daya penciuman 10 Hilangnya kemampuan kerja phisik : − 51% - 70% − 26% - 50% − 10% - 25% 40 20 5 Hilangnya kemampuan kerja mentaltetap 70 Kehilangansebagianfungsipenglihatan. Setiapkehilanganefisiensitajampenglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanandan kiri berbeda, maka efisiensipenglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x% efisiensi penglihatan terbaik) + %efisiensi penglihatan terburuk sebagian fungsi sebag 7 Setiap kehilangan efisiensi tajampenglihatan 10% 7 Kehilangan penglihatan warna 10 Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai saat ini belum pernah dilakukan perubahan terhadap dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
c.bahwa biaya pelayanan kesehatan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga batas atas upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Pasal I . . . Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a.Nomor 79 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3792);
b.Nomor 83 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4003);
c.Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4203);
d.Nomor 64 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
e.Nomor 76 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);
f.Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
g.Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:
1. a.Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai berikut:
2. b.Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;
3. c.Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;
4. d.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.
(2)Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan; Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan; Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;
(3)Iuran . . .
(3)Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
(4)Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling tinggi 2 (dua) kali PTKP – K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan.

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Jaminan Kematian dibayarkan kepada Janda atau Duda atau Anak meliputi:
1. a.santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
2. b.biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
3. c.santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga kerja yang bersangkutan.
(2)Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung, atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Kematian dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(3a)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Jaminan Kematian dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.
(5)Dalam hal magang atau murid dan mereka yang memborong pekerjaan, serta narapidana meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas Jaminan Kematian.

3.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pembayaran Jaminan Hari Tua dilakukan sekaligus kepada Janda atau Duda atau anak dalam hal:
1. a.Tenaga kerja yang menerima pembayaran Jaminan Hari Tua secara berkala meninggal dunia, maka menerima sebesar sisa Jaminan Hari Tua yang belum dibayarkan;
2. b.Tenaga kerja meninggal dunia.
(2)Dalam . . .
(2)Dalam hal tidak ada janda atau duda atau anak maka pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua dari tenaga kerja yang bersangkutan secara berurutan.
(3)Pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara.
(4)Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai janda atau duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung atau mertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Jaminan Hari Tua dibayar kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
(5)Dalam hal tenaga kerja tidak membuat wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Jaminan Hari Tua dibayarkan oleh Badan Penyelenggara kepada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 huruf b dan angka 3 huruf b dan huruf c diubah, dan huruf E ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(3)Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA I. UMUM Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan dan manfaatnya bagi pekerja/buruh beserta keluarganya. Untuk memberikan manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih baik bagi tenaga kerja dan keluarganya dilakukan peningkatan manfaat Jaminan Kematian dan kemudahan pelayanan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Sejak tahun 1993 sampai saat ini telah terjadi peningkatan biaya pengobatan dan perawatan yang signifikan sehingga besarnya iuran tidak dapat mengimbangi perkembangan biaya pelayanan kesehatan. Kondisi ini akan berdampak kepada penurunan manfaat bahkan terhentinya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dengan demikian tenaga kerja tidak mendapat perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penetapan batas atas iuran dengan nilai nominal tertentu mengalami inflasi sehingga tidak dapat mengimbangi peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Penetapan batas atas iuran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah apabila akan diubah harus mengubah Peraturan Pemerintah tersebut yang dalam pembahasannya memerlukan waktu yang lama. Untuk itu penetapan batas iuran program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di dasarkan pada 2 (dua) kali PTKP-K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak – Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu)) perbulan. Dalam . . . Dalam perubahan kedelapan Peraturan Pemerintah ini mengatur juga perubahan system pembayaran pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian khususnya pada system pembayaran santunan berkala. Tenaga kerja dan/atau keluarganya diberikan keleluasaan memilih melalui system pembayaran santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan atau pembayaran sekaligus dimuka. Perubahan ketentuan ini dimaksudkan agar tenaga kerja atau janda atau duda atau anak dapat memanfaatkan santunan tersebut sesuai kebutuhan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 26

1.Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)4 (empat) bulan pertama 100% x upahsebulan, 4 (empat) bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2.Santunan cacat:

a.santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabelx 80 bulan upah.
b.santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah: b.1. Santunan sekaligus sebesar 70%x 80 bulan upah; b.2. Santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.
c.santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabelx 80 (delapan puluh) bulan upah.
1. 3.Santunan . . .
2. 3.Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
a.santunan sekaligus sebesar 60% x 80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
b.santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan janda atau duda atau anak tenaga kerja yang bersangkutan;
c.Biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biayayang dikeluarkan untuk:
1. 1.dokter;
2. 2.obat;
3. 3.operasi;
4. 4.rontgen, laboratorium;
5. 5.perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas I atau Swasta yang setara;
6. 6.gigi;
7. 7.mata; dan/atau
8. 8.jasa tabib/sinshe/tradisional yang telah mendapat ijinresmi dariinstansiberwenang. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk peristiwa kecelakaan tersebut pada B.1. sampai dengan B.8.dibayar maksimum sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimalsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). C. Biaya . . . C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah). D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B. E. Biaya pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan biaya penggantian sebagai berikut:
9. 1.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan darat/sungai/danau maksimum sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh riburupiah);
10. 2.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. 3.Apabila hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
12. 4.Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3. II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA. MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH Lengan kanan dari sendi bahu kebawah 40 Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35 Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30 Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke 32 Tangan. . . bawah Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28 Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 Kedua belah mata 70 Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 Pendengaran pada kedua belah telinga 40 Pendengaran pada sebelah telinga 20 Ibu jari tangan kanan 15 Ibu jari tangan kiri 12 Telunjuk tangan kanan 9 Telunjuk tangan kiri 7 Salah satu jari lain tangan kanan 4 Salah satu jari lain tangan kiri 3 Ruas pertama telunjuk kanan 4,5 Ruas pertama telunjuk kiri 3,5 Ruas pertama jari lain tangan kanan 2 Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5 Salah satu ibu jari kaki 5 Salah satu jari telunjuk kaki 3 Salah satu jari kaki lain 2 Terkelupasnya kulit kepala 10-30 Impotensi 30 Kaki memendek sebelah : − kurang dari 5 cm − 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm − 7,5 cm atau lebih 10 20 30 Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 6 Penurunan. . . Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3 Kehilangan daun telinga sebelah 5 Kehilangan kedua belah daun telinga 10 Cacat hilangnya cuping hidung 30 Perforasi sekat rongga hidung 15 Kehilangan daya penciuman 10 Hilangnya kemampuan kerja phisik : − 51% - 70% − 26% - 50% − 10% - 25% 40 20 5 Hilangnya kemampuan kerja mentaltetap 70 Kehilangansebagianfungsipenglihatan. Setiapkehilanganefisiensitajampenglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanandan kiri berbeda, maka efisiensipenglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x% efisiensi penglihatan terbaik) + %efisiensi penglihatan terburuk sebagian fungsi sebag 7 Setiap kehilangan efisiensi tajampenglihatan 10% 7 Kehilangan penglihatan warna 10 Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 26

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017