Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2005
- Nomor
- 64
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :
LAMPIRAN II I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA. A. Santunan.
b1. santunan . . . b.1. santunan sekaligus sebesar 70 % x 70 bulan upah; b.2. santunan berkala sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
% berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 70 bulan upah.
B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan :
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B1 sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). C. Biaya . . . C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut. D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/perawatan sama dengan A dan B. E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan kerja ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut :
II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA. MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH - Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40 - Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 - Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35 - Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah 30 - Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah 32 - Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28 - Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 - Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 - Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 - Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 - Kedua belah mata 70 - Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 - Pendengaran pada kedua belah telinga 40 - Pendengaran pada sebelah telinga 20 - Ibu jari... MACAM CACAT TETAP SEBAGIAN % X UPAH - Ibu jari tangan kanan 15 - - Ibu jari tangan kiri 12 - Telunjuk tangan kanan 9 - Telunjuk tangan kiri 7 - Salah satu jari lain tangan kanan 4 - Salah satu jari lain tangan kiri 3 - Ruas pertama telunjuk kanan 4,5 - Ruas pertama telunjuk kiri 3,5 - Ruas pertama jari lain tangan kanan 2 - Ruas pertama jari lain tangan kiri 1,5 - Salah satu ibu jari kaki 5 - Salah satu jari telunjuk kaki 3 - Salah satu jari kaki lain 2 CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH - Terkelupasnya kulit kepala 10 – 30 - Impotensi 30 - Kaki memendek sebelah : kurang dari 5 cm 10 5 – 7,5 cm 7,5 cm atau lebih 20 30 - Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel 6 - Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel 3 - Kehilangan daun telinga sebelah 5 CACAT-CACAT LAINNYA % X UPAH - Kehilangan kedua belah daun telinga 10 - Cacat hilangnya cuping hidung 30 - Perforasi sekat rongga hidung 15 - Kehilangan daya penciuman 10 - Hilangnya kemampuan kerja phisik • 51 % - 70 % • 26 % - 50 % • 10 % - 25 % 40 20 5 - Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70 - Kehilangan sebagian fungsi penglihatan Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 % Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan : (3 x % ef. peng. terbaik) + % ef. peng. terburuk. 7 - Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10 % 7 - Kehilangan penglihatan warna 10 - Setiap kehilangan lapangan pandang 10 % 7 Pasal II... Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 147 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN ttd ABDUL WAHID PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA I. UMUM Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu perlu selalu diupayakan peningkatan jaminan sesuai perkembangan keadaan. Tenaga kerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat total atau cacat sebagian mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi tenaga kerja dan atau keluarganya. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberikan kepastian perlindungan melalui jaminan kematian dan cacat total atau cacat sebagian sebagai upaya meringankan beban tenaga kerja dan atau keluarganya dalam bentuk santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan cacat sebagian karena kecelakaan kerja. Berdasarkan pertimbangan di atas dan ketersediaan dana Badan Penyelenggara, maka besarnya jumlah santunan kematian, biaya pemakaman, santunan kematian karena kecelakaan kerja, santunan cacat total dan tabel cacat sebagian karena hilangnya kemampuan kerja fisik yang telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 perlu diubah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Lampiran II Romawi I huruf A angka 2 butir b. b2, angka 3 butir b dan c dan huruf B serta Romawi II Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002, dengan Peraturan Pemerintah ini. II. PASAL DEMI PASAL... III. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4582
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)