Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2009
- Nomor
- 57
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), diubah sebagai berikut:
7A. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya untuk mencapai persebaran penduduk secara optimal, berdasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial.
Pengarahan Mobilitas Penduduk bertujuan untuk :
BAB IVA MOBILITAS PENDUDUK
BAB IVB ARAH KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN MOBILITAS PENDUDUK Bagian Kesatu Arah Kebijakan Mobilitas Penduduk
Kebijakan mobilitas penduduk diarahkan pada pencapaian persebaran penduduk secara optimal dalam kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dan/atau antarprovinsi.
Bagian Kedua Penetapan Kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk
Pasal 16F
Pasal 16G . . . Pasal 16G
BAB IVC PENYELENGGARAAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK Pasal 16H Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah melakukan:
BAB IVC
Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16H, Menteri melakukan:
Pasal 16J Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan:
Pasal 16K . . . Pasal 16K Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16J, Gubernur melakukan:
Pasal 16L Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:
Pasal 16M Dalam penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16L, Bupati/Walikota melakukan:
BAB IVD . . . BAB IVD PENDANAAN Pasal 16N
Pasal II
BAB IVD
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengarahan Mobilitas Penduduk tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 134 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, belum menampung perkembangan mobilitas penduduk yang semakin tinggi pada era otonomi daerah sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, khususnya yang berkaitan dengan BAB IV mengenai Pengarahan Mobilitas Penduduk yang saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, perlu mengadakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 yang materinya mencakup pola mobilitas penduduk, arah kebijakan, dan penyelenggaraan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta pendanaan. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)