d
(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 66 e Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 66 f Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian, menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. 13 Bagian Keempat Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasal 66 g
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 66 h
(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Variabel penghitungan, sebagai berikut:
Variabel JENIS KAWASAN indeks Tata Ruang/lokasi (Variabel I) Kawasan Pertanian, Perkebunan, Persawahan, Wisata 1 Kawasan Pelabuhan Laut, Stasiun, Terminal 1.2 Kawasan Perdagangan, Perkantoran 1.6 Kawasan Industri 1.8 Kawasan Bandara, Cagar Budaya, RTH Kota, Hutan Lindung 1.8 Kawasan Hunian, Perumahan 2 Daerah milik jalan atau menara kamuflase 2 Jml Pengguna (Variabel II) 1 pengguna 2 2 pengguna 1.75 ≥ 3 pengguna 1.5 Ketinggian Menara (Variabel III) 10 meter 1.2 10 – 20 meter 1.4 > 20 - 40 meter 1.6 > 40 - 60 meter 1.8 > 60 meter 2 14
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut;
(Variable I + II+ III) 6 X Tarif dasar penarikan Retribusi Menara Telekomunikasi
(3)Tarif dasar penarikan retribusi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal WALIKOTA SEMARANG HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ADI TRI HANANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016). 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan asli daerah serta kemandirian daerah, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang; bahwa sesuai ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang perlu ditinjau kembali dan maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang; II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. 16 Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 103.