DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Nomor: 6
Tahun: 1995
Ditetapkan: 28 Februari 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
d.bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
2.Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
3.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
4.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
5.Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.
(2)Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh lainnya sampai dengan penanaman.
(3)Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan panen.
(4)Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasal 3

(1)Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.
(2)Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan:
1. a.pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. b.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
3. c.eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Pasal 4…

Pasal 4

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.

BAB II

PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 5

(1)Pencegahan masuknya ke dalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina pada setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2)Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit; b.dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
(3)Pengiriman...
(3)Pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal;
2. b.dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindakan karantina.
(4)Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
1. a.pemeriksaan;
2. b.pengasingan;
3. c.pengamatan;
4. d.perlakuan;
5. e.penahanan;
6. f.penolakan;
7. g.pemusnahan;
8. h.pembebasan.
(2)Tindakan...
(2)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7

(1)Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.
(2)Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
d.bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
2.Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
3.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
4.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
5.Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman. Pasal 2…

Pasal 2

(1)Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.
(2)Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh lainnya sampai dengan penanaman.
(3)Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan panen.
(4)Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasal 3

(1)Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.
(2)Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan:
1. a.pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. b.pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
3. c.eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Pasal 4…

Pasal 4

BAB II

PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 5

(1)Pencegahan masuknya ke dalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina pada setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2)Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib: a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit; b.dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
(3)Pengiriman...
(3)Pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
1. a.dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal;
2. b.dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; c.dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindakan karantina.
(4)Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
1. a.pemeriksaan;
2. b.pengasingan;
3. c.pengamatan;
4. d.perlakuan;
5. e.penahanan;
6. f.penolakan;
7. g.pemusnahan;
8. h.pembebasan.
(2)Tindakan...
(2)Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7

(1)Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.
(2)Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.
(2)Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1973

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1973

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014