DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Nomor: 5
Tahun: 1990
Ditetapkan: 10 Agustus 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
c.bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
d.bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi schingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
e.bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
f.bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan
g.bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2.Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3.Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4.Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5.Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
6.Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7.Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8.Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9.Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10.Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11.Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12.Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13.Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14.Taman national adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15.Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan
16.Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

a.perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b.pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
c.pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

BAB II

PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan :
1. a.wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan
2. b.pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
3. c.pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
(2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
(2)Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena peinanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (92)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1992

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 77 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016