DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1992

Nomor: 12
Tahun: 1992
Ditetapkan: 30 April 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sistem pembangunan yang berketanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian secara menyeluruh dan terpadu;
c.bahwa pertanian maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.bahwa sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh;
e.bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku, baik yang merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial maupun produk hukum nasional, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional sehingga perlu dicabut;
f.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan tentang sistem budidaya tanaman dalam suatu Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2823);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem budidaya tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2.Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru;
3.Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas baru yang lebih baik;
4.Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
5.Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
6.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;
7.Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
8.Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
9.Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
10.Pupuk adalah bahan kimia atau organisms yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
11.Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.

Pasal 2

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sistem budidaya tanaman bertujuan:

a.meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
b.meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
c.mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen.

BAB II

PERENCANAAN BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:
1. a.menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional;
2. b.menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;
3. c.mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;
4. d.menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 6

(1)Petani memiliki kebebasan untuk menentukaii pilihan jenis tanaman dan perribudidayaannya.
(2)Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENYELENGGARAAN BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
(2)Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 8

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Pasal 9

(1)Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
(2)Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah.
(3)Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.
(4)Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1)Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
(2)Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.
(3)Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (29)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 1 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (29)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2003

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021