Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990
- Nomor
- 7
- Tahun
- 1990
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2823);
3274);
2844);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI.
BAB I
Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
10.Daur tanaman adalah jangka waktu yang diperlukan bagi suatu jenis tanaman sejak mulai penanaman sampai mencapai umur tebang. 11.Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan Kehutanan. BAB II TUJUAN PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
BAB II
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk :
BAB III PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
BAB III
BAB IV AREAL DAN LOKASI HUTAN TANAMAN INDUSTRI
BAB IV
Luas areal setiap unit HTI diatur sebagai berikut :
BAB V PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
BAB V
Membuka PDF…