DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Nomor: 53
Tahun: 1997
Ditetapkan: 31 Desember 1997
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dengan adanya perubahan kurs dollar Amerika terhadap rupiah, maka guna mempermudah perhitungan, dipandang perlu mengubah tarif Dana Reboisasi dalam bentuk rupiah dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
7.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997. Pasal I… Pasal I Ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:
1. a.Kelompok jenis Meranti untuk kayu bulat dengan ukuran diameter 40 cm keatas, sebesar: 1) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
2. b.Kelompok jenis Rimba Campuran untuk kayu bulat dengan ukuran diameter 40 cm keatas, sebesar: 1) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah.Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
3. c.Kelompok...
4. c.Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran untuk kayu bulat dengan ukuran diameter antara 30 cm sampai dengan 39 cm, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap meter kubik.
5. d.Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap ton bahan baku serpih, dan setiap meter kubik kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
6. e.Kelompok jenis khusus untuk akyu bulat semua ukuran, bahan baku serpih, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sebesar: 1) Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap ton kelompok jenis Ebony. 2) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Jati Alam. 3) Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana.
(2)Kecuali bagi kelompok jenis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif Rp 0,- (nol rupiah) terhadap:
1. a.Bahan baku serpih, kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya, dengan ketentuan: 1) berlaku terbatas di Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat; atau 2) berlaku... 2) berlaku bagi kayu yang diperlukan untuk percobaan pemanfaatan bahan baku serpih/partikel yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing.
2. b.Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan bantuan sosial lainnya.
(3)Menteri Kehutanan menetapkan:
1. a.jangka waktu percobaan pemanfaatan kayu serpih/partikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
2. b.besarnya volume kayu untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
(4)Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh menteri Kehutanan.
(5)Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi". Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 99

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa dengan adanya perubahan kurs dollar Amerika terhadap rupiah, maka guna mempermudah perhitungan, dipandang perlu mengubah tarif Dana Reboisasi dalam bentuk rupiah dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
7.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997;

Menetapkan

Pasal 7

(1)Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:
1. a.Kelompok jenis Meranti untuk kayu bulat dengan ukuran diameter 40 cm keatas, sebesar: 1) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
2. b.Kelompok jenis Rimba Campuran untuk kayu bulat dengan ukuran diameter 40 cm keatas, sebesar: 1) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah.Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
3. c.Kelompok...
4. c.Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran untuk kayu bulat dengan ukuran diameter antara 30 cm sampai dengan 39 cm, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap meter kubik.
5. d.Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap ton bahan baku serpih, dan setiap meter kubik kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
6. e.Kelompok jenis khusus untuk akyu bulat semua ukuran, bahan baku serpih, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sebesar: 1) Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap ton kelompok jenis Ebony. 2) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Jati Alam. 3) Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana.
(2)Kecuali bagi kelompok jenis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif Rp 0,- (nol rupiah) terhadap:
1. a.Bahan baku serpih, kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya, dengan ketentuan: 1) berlaku terbatas di Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat; atau 2) berlaku... 2) berlaku bagi kayu yang diperlukan untuk percobaan pemanfaatan bahan baku serpih/partikel yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing.
2. b.Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan bantuan sosial lainnya.
(3)Menteri Kehutanan menetapkan:
1. a.jangka waktu percobaan pemanfaatan kayu serpih/partikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
2. b.besarnya volume kayu untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
(4)Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh menteri Kehutanan.
(5)Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi". Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 99

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1997