Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1997
- Nomor
- 53
- Tahun
- 1997
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997. Pasal I… Pasal I Ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
1) Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah.Kalimantan dan Maluku. 2) Rp 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. 3) Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik, berlaku untuk wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara.
1) Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap ton kelompok jenis Ebony. 2) Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Jati Alam. 3) Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana.
1) berlaku terbatas di Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat; atau 2) berlaku... 2) berlaku bagi kayu yang diperlukan untuk percobaan pemanfaatan bahan baku serpih/partikel yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan menggunakan mesin jinjing.
Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 1998. Agar… Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 99
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)