Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1995
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1995
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN HUTAN TERPADU. Pasal 1…
Membentuk Tim Pengamanan Hutan Terpadu Pusat (TPHT Pusat) dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari: Ketua : Menteri kehutanan; Wakil Ketua I : Panglima ABRI/Ketua Bakorstanas; Wakil Ketua II : Jaksa Agung; Wakil Ketua III/ : Direktur Jenderal Pelaksana Harian Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan; Anggota : 1. Kepala Staf Umum ABRI;
Sekretaris : Direktur Perlindungan Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.
TPHT Pusat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugasnya, TPHT Pusat dibantu oleh:
Ketua : Asisten Teritorial Kepala Staf Umum ABRI; Wakil Ketua I : Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; Wakil Ketua II : Satu orang Perwira Tinggi Mabes TNI-AD.
Satgas TPHT Pusat bertugas membantu TPHT Pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah pengamanan hutan yang tidak dapat diselesaikan oleh TPHT Daerah, dan melaksanakan tugas-tugas khusus pengamanan hutan atas perintah Menteri Kehutanan selaku Ketua TPHT Pusat.
Sekretaris TPHT Pusat membawahi sebuah sekretariat yang secara fungsional menggunakan aparat pemerintahan di lingkungan Direktorat Perlindungan Hutan, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan.
Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kehutanan; Wakil Ketua I : Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) selaku Kepala Sekretariat Bakorstanasda; Wakil Ketua II/ : Kepala Kantor Pelaksana Harian Wilayah Kehutanan; Anggota :... Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah;
Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I.
Dalam melaksanakan tugasnya, TPHT Daerah dibantu oleh:
Pasal 9…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen