DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991

Nomor: 71
Tahun: 1991
Ditetapkan: 28 Desember 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Latihan Kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
2.Program latihan kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan secara sistematis yang disusun menurut bidang kejuruan, jenjang dan atau tingkat, standar latihan, metode, peserta, instruktur, sarana, pembiayaan, sertifikasi dan lisensi kerja.
3.Metode latihan kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana yang tersedia.
4.Sertifikasi latihan kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja.
5.Sertifikasi keterampilan adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku.
6.Lisensi adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja tertentu yang dinyatakan berhak untuk melakukan kegiatan pekerjaan dibidangnya, yang mengandung resiko bahaya baik bagi tenaga kerja yang bersangkutan maupun lingkungan.
7.Akreditasi adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja.
8.Etos kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang menilai pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
9.Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 10.Kualifikasi keterampilan adalah uraian keterampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan yang harus dikuasai oleh seseorang tenaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. 11.Instruktur latihan kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja bidang dan atau kejuruan tertentu. 12.Lembaga latihan kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN LATIHAN KERJA

Pasal 2

Latihan kerja disusun dan dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan sistematis sepanjang karier tenaga kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja, persyaratan jabatan dan teknologi.

Pasal 3

Latihan kerja bertujuan untuk memberikan, memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, sikap kerja dan etos kerja berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

BAB III

STANDAR LATIHAN KERJA DAN KUALIFIKASI KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

(1)Standar latihan kerja merupakan bagian dari program latihan kerja disusun mengacu pada standar kualifikasi keterampilan.
(2)Latihan kerja digolongkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu bidang tehnik, bidang managerial dan bidang kewirausahaan.
(3)Setiap bidang latihan kerja dibagi dalam kejuruan dan sub kejuruan latihan.
(4)Setiap kejuruan atau sub kejuruan latihan dapat dibagi dalam jenjang dan tingkat latihan kerja sesuai dengan klasifikasi jabatan.
(5)Kejuruan, jenjang, tingkat latihan kerja dan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Kualifikasi keterampilan kerja dapat ditetapkan untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan kerja guna membina mutu keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan kerja.
(2)Kualifikasi keterampilan kerja merupakan tolok ukur kemampuan kerja bagi pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja tenaga kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat persyaratan jabatan kerja.
(3)Kualifikasi keterampilan kerja dapat digolongkan dalam tiga tingkat yaitu kelas III, kelas II dan kelas I dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi.
(4)Kualifikasi keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Metode latihan kerja lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
(2)Penyelenggaraan latihan kerja dapat dilakukan untuk perorangan atau kelompok, dengan pelaksanaan di lembaga latihan kerja, latihan keliling, tempat kerja, permagangan dan di tempat lain yang memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 7

(1)Peserta latihan kerja adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.
(2)Peserta latihan kerja wajib memenuhi persyaratan.
(3)Persyaratan peserta dan metode latihan bagi peserta penyandang cacad diatur dan dilaksanakan tersendiri sesuai dengan tingkat kondisi mental dan atau fisik yang bersangkutan datam upaya pemberian kesempatan kerja dan penempatan pada jabatan kerja yang sesuai.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri,

Pasal 8

(1)Instruktur latihan kerja harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan kejuruan dan tingkat latihan kerja.
(2)Kualifikasi Instruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(3)Tiap Instruktur latihan kerja dapat mendirikan dan atau menjadi anggota perserikatan instruktur latihan kerja.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan latihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan sarana latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(2)Syarat dan sarana latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

Dana penyelenggaraan latihan kerja dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Swasta, peserta latihan, atau sumber dana lainnya.

Pasal 11

(1)Sertifikasi Latihan Kerja diberikan dalam bentuk Sertifikat Latihan Kerja dan Sertifikat Keterampilan.
(2)Sertifikat Latihan Kerja diberikan kepada peserta melalui penilaian selama proses latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(3)Sertifikat Keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi atau tingkat jabatan.
(4)Uji keterampilan dapat diikuti oleh para lulusan sekolah, tamatan latihan kerja, maupun tenaga kerja yang berpengalaman di bidang yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Latihan Kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.
2.Program latihan kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan secara sistematis yang disusun menurut bidang kejuruan, jenjang dan atau tingkat, standar latihan, metode, peserta, instruktur, sarana, pembiayaan, sertifikasi dan lisensi kerja.
3.Metode latihan kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana yang tersedia.
4.Sertifikasi latihan kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat bagi seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja.
5.Sertifikasi keterampilan adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku.
6.Lisensi adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja tertentu yang dinyatakan berhak untuk melakukan kegiatan pekerjaan dibidangnya, yang mengandung resiko bahaya baik bagi tenaga kerja yang bersangkutan maupun lingkungan.
7.Akreditasi adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja.
8.Etos kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang menilai pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
9.Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 10.Kualifikasi keterampilan adalah uraian keterampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan yang harus dikuasai oleh seseorang tenaga kerja untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif. 11.Instruktur latihan kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja bidang dan atau kejuruan tertentu. 12.Lembaga latihan kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 13.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN LATIHAN KERJA

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

STANDAR LATIHAN KERJA DAN KUALIFIKASI KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

(1)Standar latihan kerja merupakan bagian dari program latihan kerja disusun mengacu pada standar kualifikasi keterampilan.
(2)Latihan kerja digolongkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu bidang tehnik, bidang managerial dan bidang kewirausahaan.
(3)Setiap bidang latihan kerja dibagi dalam kejuruan dan sub kejuruan latihan.
(4)Setiap kejuruan atau sub kejuruan latihan dapat dibagi dalam jenjang dan tingkat latihan kerja sesuai dengan klasifikasi jabatan.
(5)Kejuruan, jenjang, tingkat latihan kerja dan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Kualifikasi keterampilan kerja dapat ditetapkan untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan kerja guna membina mutu keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan kerja.
(2)Kualifikasi keterampilan kerja merupakan tolok ukur kemampuan kerja bagi pengembangan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja tenaga kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat persyaratan jabatan kerja.
(3)Kualifikasi keterampilan kerja dapat digolongkan dalam tiga tingkat yaitu kelas III, kelas II dan kelas I dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi.
(4)Kualifikasi keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Metode latihan kerja lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
(2)Penyelenggaraan latihan kerja dapat dilakukan untuk perorangan atau kelompok, dengan pelaksanaan di lembaga latihan kerja, latihan keliling, tempat kerja, permagangan dan di tempat lain yang memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 7

(1)Peserta latihan kerja adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja, maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.
(2)Peserta latihan kerja wajib memenuhi persyaratan.
(3)Persyaratan peserta dan metode latihan bagi peserta penyandang cacad diatur dan dilaksanakan tersendiri sesuai dengan tingkat kondisi mental dan atau fisik yang bersangkutan datam upaya pemberian kesempatan kerja dan penempatan pada jabatan kerja yang sesuai.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri,

Pasal 8

(1)Instruktur latihan kerja harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan kejuruan dan tingkat latihan kerja.
(2)Kualifikasi Instruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(3)Tiap Instruktur latihan kerja dapat mendirikan dan atau menjadi anggota perserikatan instruktur latihan kerja.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan latihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan sarana latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(2)Syarat dan sarana latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

Dana penyelenggaraan latihan kerja dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Swasta, peserta latihan, atau sumber dana lainnya.

Pasal 11

(1)Sertifikasi Latihan Kerja diberikan dalam bentuk Sertifikat Latihan Kerja dan Sertifikat Keterampilan.
(2)Sertifikat Latihan Kerja diberikan kepada peserta melalui penilaian selama proses latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
(3)Sertifikat Keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi atau tingkat jabatan.
(4)Uji keterampilan dapat diikuti oleh para lulusan sekolah, tamatan latihan kerja, maupun tenaga kerja yang berpengalaman di bidang yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015