MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan
16.Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan pekerja/ buruh yang tidak pada jenis pekerjaan pokok/ inti (core bisnis).
17.Pengguna Jasa adalah Sadan Usaha berbentuk badan hukurn, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
18.Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan informasi dan penempatan pencari kerja.
19.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah at au alih peke rjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan t=naga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
15.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Antar Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat AKSUS adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cacat.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaterr/ Kota dalam 1 (satu) provinsi.
11.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
12.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem penempatan teriaga kerja di luar negeri.
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setcrnpat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri.
26.Pelatihan Kerja adalah keseluruha-i kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkr n kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelurn, selama dan sesudah masa kerja.
28.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
20.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Pringsewu atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pringsewu secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
21.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKl adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
22.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelurn, selama, maupun sesudah bekerja.
23.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja yang berada diwilayah Kabupaten Pringsewu.
24.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan dan Swasta.
37.Non Litigasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
38.Kompetensi kerja adalah kemarnpuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
34.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnva disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PfYfKIS untuk merekrut CTKI dari Daerah, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
35.Penundaan Pelayanan adalah dinas menunda pelayanan dibidang pemberian rekomendasi dan pembuatan paspor kepada PPTKIS/Kantor Cabang . yang belum dapat menyelesaikan permasalahannya.
36.Litigasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan/ norma hukum.
29.Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang se suai dcrigan standar program pelatihan yang ditetapkan.
30.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai hal-hal yang berka.itan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
31.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum kornunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah.
32.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkar perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
33.Jaminan Social Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
• Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asa.s: