DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Tujuan dan Sasaran 3. Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah 4. Pelatihan dan Pemagangan Kerja 5. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 6. Pembinaan dan Perselisihan Hubungan Industrial 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administratif 9. Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pringsewu;
b.bahwa untuk meningkatkan kualitas teriaga k e rja perlu pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup pembangunan sumberdaya manusia peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesernpatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja;
a.bahwa tenaga kerja sebagai mitra pengusaha merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberadaan tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupateri Pringsewu harus dilindungi hak-haknya; Menimbang BUPATI PRINGSEWU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN PRTNGSEWU TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMORCB TAHUN 201? KABUPATEN PRINGSEWU PROVINS! LAMPUNG

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tcntarig Penyelesaian Perselisihan Hubungan l rid us tr ial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour (Konvensi ILO Nomor 81 mengcnai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri clan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Unciang Nomor 7 Tahun 1984 te ntang Pengesahan Konverisi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrir.iinasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Szrikat Kerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); ..
19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); -
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 ten tang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 20 l 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); • -
29.Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tah un 2010 ten tang Urusan Pemerirrtahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07 /Men/V /2010 ten tang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
26.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
25.Keputusan Presden Nomor 36 Tahun 2002 ten tang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concerning The Organization Of The Employment Service (Konvensi !LO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
24.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penga was an Ketenagakerj aan;
23.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 ten tang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
22.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 97 T'ah un 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20.Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); . '
3.Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerj aan.
7.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang ber sifat be bas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU dan BUPATI PRINGSEWU Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan

16.Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan pekerja/ buruh yang tidak pada jenis pekerjaan pokok/ inti (core bisnis).
17.Pengguna Jasa adalah Sadan Usaha berbentuk badan hukurn, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
18.Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan informasi dan penempatan pencari kerja.
19.Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah at au alih peke rjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan t=naga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
15.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Antar Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat AKSUS adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cacat.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaterr/ Kota dalam 1 (satu) provinsi.
11.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
12.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem penempatan teriaga kerja di luar negeri.
8.Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setcrnpat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ·- •
25.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk penyelenggaraan penempatan TKI di luar negeri.
26.Pelatihan Kerja adalah keseluruha-i kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkr n kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
27.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelurn, selama dan sesudah masa kerja.
28.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu dan berjenjang antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
20.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Pringsewu atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pringsewu secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga.
21.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKl adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
22.Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelurn, selama, maupun sesudah bekerja.
23.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah Balai Latihan Kerja yang berada diwilayah Kabupaten Pringsewu.
24.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Perusahaan dan Swasta.
37.Non Litigasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat.
38.Kompetensi kerja adalah kemarnpuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
34.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnva disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PfYfKIS untuk merekrut CTKI dari Daerah, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
35.Penundaan Pelayanan adalah dinas menunda pelayanan dibidang pemberian rekomendasi dan pembuatan paspor kepada PPTKIS/Kantor Cabang . yang belum dapat menyelesaikan permasalahannya.
36.Litigasi adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan/ norma hukum.
29.Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/ dikuasai oleh seseorang se suai dcrigan standar program pelatihan yang ditetapkan.
30.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah mengenai hal-hal yang berka.itan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
31.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum kornunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah.
32.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkar perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
33.Jaminan Social Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. • Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asa.s:

a.kekeluargaan dan kemitraan;
b.perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja secara berkesinambungan;

Pasal 2

44.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
45.Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TK1 adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
39.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
40.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-unaangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
41.Upah Minimum Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Pringsewu.
42.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang arnan dan sehat.
43.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak dan tata tertib Perusahaan. j- ' - f Penyelenggaraan ketenagakerjaan mempunyai sasaran:

a.terwujudnya perencanaan tenaga kerja;
b.terwujudnya sistem pelatihan kerja nasional di daerah;
c.terwujudnya kebijakan produktifitas kerja;
d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja;
e.terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
f.terwujudnya harmonisasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan agar:

a.perencanaan tenaga kerja direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu;
b.kebijakan sistem pelatihan kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar;
c.kebijakan produktifitas kerja dapat dilaksanakan dalam rangka peningkatan produktifitas;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri dilakukan secara terpadu;
e.kebijakan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi purna kerja, diarahkan dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan
f.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksariakan secara terprogram dan berkesinambungan dalam rangka penegakan hukurn yang berkeadilan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Pasal 3

c.persamaan, keadilan, tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum;
d.peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja beserta keluarganya termasuk pada kondisi purna kerja; dan
e.peningkatan produktifitas demi kelangsungan usaha dan keterlibatan peran seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.

(3)Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Pekon dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Pemerintahan Kecamatan dan Pernerintahan Pekon sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan.
(1)Dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
1. a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
2. b.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
3. c.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktifit l.S tenaga kerja;
4. d.melaksanak in pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
5. e.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerj aan;
7. g.memberikan sanksi administratif.

Pasal 6

(2)Pemerintah daerah menganalisis, memproyeksi dan menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. atas daerah yang ( 1) Pernerin tah daerah bertanggungj a wab penyelenggaraan ketenagakerjaan di berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 5

(2)Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta wajib merneriuhi persyaratan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti. Pasa19
1. a.melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
2. b.meningkatkan kompetensi CTKI/TKI;
3. c.menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
4. d.membentuk Komisi Penanganan TKI Bermasalah;
5. e.melakukan fasilitasi dan advokasi kepada CTKI dan TKI ke luar negeri.

BAB IV

PELATIHANDAN PEMAGANGANKERJA Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah mernpunyai tugas:

Pasal 8

a.mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI derigan berkoordinasi dengan instansi terkait;
b.membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan CTKIdi luar negeri;
c.memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan. • Pasal 7•

(5)Lembaga pelatihan kerja perusahaan dan swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umurn di daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari SKPD.
(6)Bagi lembaga pelatihan kerja perusahaan dan swasta yang sudah mendapatkan izin dan berkeinginan menambah atau mengurangi program, wajib merniliki izin penambahan atau pengurangan program dari SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
(7)Lembaga penyelenggara pelatihan kerja perusahaan dan swasta wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan komposisi 25 % (dua puluh lima persen) teori dan 75 % (tujuh puluh lima persen) praktek.
(8)Lembaga pelatihan kerja perusahaan dan swasta wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada SKPD.
(4)Lembaga pelatihan kerja pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPD, dengan berbagai rnacam latihan kerja bagi masyarakat berdasarkan sistem pelatihan kerja nasional.
(3)Lembaga pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta. menjaga pelatihan pelatihan kerja penyelenggaraan ( l.) Lem baga penyelenggara kualitas dalam setiap dan/ atau pemagangan.
(2)Lembaga penyelenggara pelatihan kerja wajib merniliki sarana dan prasarana di daerah.

Pasal 10

(4)Peserta pelatiha :1 kerja program pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja. '
(3)Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterbatasan fisik atau mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan derajat kecacatannya. •
(3)Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
(2)Pengakuan kornpetesi kerja sebagaimana dirnak sud pada ayat (1) diiakukan melalui sertifikasi kornpe ten si kerja. ( 1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.

Pasal 12

(4)Lembaga pelatihan kerja perusahaan dan swasta yang tidak mentaati dan tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
(3)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi clan dilengkapi, maka dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.
(2)Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud/pada ayat (1) berlaku paling lama 6 ( enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan. '
(1)Pejabat yang ditunjuk pada SKPD dapat menghentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja perusahaan dan swasta, apabila:
1. a.menggunakan instruktur yang tidak bersertifikat sesuai dengan program;
2. b.menggunakan tenaga kepelatihan yang tidak memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan program;
3. c.melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; dan
4. d.menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan progam.

Pasal 11

Jangka waktu pelatihan atau pemagangan adalah maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak boleh diperpanjang.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (22)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1981

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 69 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014