DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Paser

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2006 Nomor 5 seri E), perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komperhensif antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan Industrial serta perlindungan tenaga kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 2
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang PengesahanILO Convention No. 182 Concerning the Proshibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambah Lembaran Negara Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER, dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Dinas.
6.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah Forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
7.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
8.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempuyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain.
1. 9.Pengusaha adalah:
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan,persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 4
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjaan/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 11.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mesyarakat.
3. 12.Penyandang catat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang sendiri dari :
a.Penyandang cacat fisik;
b.Penyandang cacat mental;
c.Penyandang cacat fisik dan mental.
1. 13.Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. 14.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 15.Pemberi Kerja adalah orang perseorang, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
4. 16.Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
5. 17.Pramuwisma adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga dengan upah tertentu.
6. 18.Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.
7. 19.Hubungan Industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjaan/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. 20.Hubungan Kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
9. 21.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat pertistiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
10. 22.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan.
11. 23.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau kapan dilakukan. 5
12. 24.Upah Minimun Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Paser. Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
13. 25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
14. 26.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
15. 27.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. 28.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
17. 29.Penutupan Perusahaan(lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagai untuk menjalankan pekerjaan.
18. 30.Pemutuskan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja kerena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
19. 31.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
20. 32.Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Paser.
21. 33.Balai Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
22. 34.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sector formal maupun di sector Informal. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki/dikuasai seseorang dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
23. 35.Pemegangan adalah bagaian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatiahan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih pengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.
24. 36.Serifikasi Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat terampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
25. 37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 6

BAB II

KESEMPATAN DAN PELAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 3

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Dalam pembangunan ketenagakerjaan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pasal 5

(1)Perencanaan Tenaga Kerja Daerah disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan Daerah. Informasi ketenagakerjaan meliputi;
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas tenaga kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h.jaminan sosial tenaga kerja.
(2)Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Dinas.

BAB IV

PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

(1)Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompentensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja.
(3)Pengusaha bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya. 7

Pasal 7

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:

a.balai Latihan Kerja Kabupaten Paser;
b.lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah;
c.lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan;
d.lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan pelatihan Kerja wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas;
e.lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati;
f.lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja:
1. 1.tidak memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki tanda daftar;
2. 2.memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
g.Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f angka 1 dan angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
h.Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
i.Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja Lembaga Pelatiahan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan cara pelatihan Institusional, pelatihan keliling (mobile training unit) dan pemagangan.
(2)Pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

(1)Aturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan di Daerah, luar Daerah dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah, perusahaan atau antar perusahaan.
(2)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada Dinas.
(3)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang – kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
(4)Pemagangan yang diselenggarakan tidak malalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
(5)Persyaratan dan tatacara pendaftaran perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2006 Nomor 5 seri E), perlu ditinjau kembali sehubungan dengan perkembangan pembangunan ketenagakerjaan dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk maksud tersebut, diperlukan pengaturan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komperhensif antara lain mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan Industrial serta perlindungan tenaga kerja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 2
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang PengesahanILO Convention No. 182 Concerning the Proshibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambah Lembaran Negara Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
12.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).
19.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER, dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Dinas.
6.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah Forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
7.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
8.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempuyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain.
1. 9.Pengusaha adalah:
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan,persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 4
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerjaan/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 11.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk mesyarakat.
3. 12.Penyandang catat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang sendiri dari :
a.Penyandang cacat fisik;
b.Penyandang cacat mental;
c.Penyandang cacat fisik dan mental.
1. 13.Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. 14.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. 15.Pemberi Kerja adalah orang perseorang, pengusaha, badan hukum, atau badan- badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.
4. 16.Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.
5. 17.Pramuwisma adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga dengan upah tertentu.
6. 18.Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.
7. 19.Hubungan Industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjaan/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. 20.Hubungan Kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
9. 21.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat pertistiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
10. 22.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang – undangan dibidang ketenagakerjaan.
11. 23.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau kapan dilakukan. 5
12. 24.Upah Minimun Kabupaten adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Paser. Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
13. 25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
14. 26.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
15. 27.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
16. 28.Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
17. 29.Penutupan Perusahaan(lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagai untuk menjalankan pekerjaan.
18. 30.Pemutuskan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja kerena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
19. 31.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.
20. 32.Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Paser.
21. 33.Balai Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
22. 34.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sector formal maupun di sector Informal. Sertifikasi kompetensi yang dimiliki/dikuasai seseorang dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
23. 35.Pemegangan adalah bagaian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatiahan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih pengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.
24. 36.Serifikasi Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat terampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
25. 37.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 6

BAB II

KESEMPATAN DAN PELAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 3

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Pasal 5

(1)Perencanaan Tenaga Kerja Daerah disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan Daerah. Informasi ketenagakerjaan meliputi;
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas tenaga kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h.jaminan sosial tenaga kerja.
(2)Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Dinas.

BAB IV

PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

(1)Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja, pemagangan dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kerja siap pakai yang memiliki kompentensi untuk memenuhi kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja.
(3)Pengusaha bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya. 7

Pasal 7

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan oleh:

a.balai Latihan Kerja Kabupaten Paser;
b.lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah;
c.lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan;
d.lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan pelatihan Kerja wajib mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas;
e.lembaga Pelatihan Kerja Swasta wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati;
f.lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja:
1. 1.tidak memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki tanda daftar;
2. 2.memungut biaya pelatihan kerja wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
g.Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f angka 1 dan angka 2, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
h.Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
i.Pembentukan, keanggotaan dan tata kerja Lembaga Pelatiahan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan cara pelatihan Institusional, pelatihan keliling (mobile training unit) dan pemagangan.
(2)Pelatihan kerja yang diselenggarakan Dinas dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

(1)Aturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilaksanakan di Daerah, luar Daerah dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah, perusahaan atau antar perusahaan.
(2)Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan pada Dinas.
(3)Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang – kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
(4)Pemagangan yang diselenggarakan tidak malalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
(5)Persyaratan dan tatacara pendaftaran perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006