Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1998
- Nomor
- 73
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3472);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1998. Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998, sehingga ketentuan Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 2 … "Pasal 2
Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 163 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1998 UMUM Dalam rangka mendukung upaya peningkatan percepatan kepercayaan masyarakat perbankan nasional serta untuk menciptakan kondisi yang konduksif bagi perkembangan usaha perbankan yang sehat dan mampu berperan dalam memberdayakan perekonomian nasional pada khususnya, maka ketentuan mengenai permodalan bank yang saat ini dirasakan tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau ulang. Mengingat kondisi perekonomian saat ini mengalami krisis yang sangat kompleks, maka untuk lebih memberdayakan bank yang telah memperoleh izin usaha, dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan bahwa bank dimaksud tidak perlu melakukan penyesuaian modal disetornya sebagaimana diatur sebelumnya, namun wajib memenuhi ketentuan mengenai persyaratan rasio kecukupan modal minimum dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun mengenai persyaratan modal disetor bagi pendirian Bank Umum dan Bank Campuran tidak berubah, yaitu sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Melalui peninjauan ulang tentang persyaratan permodalan bank dimaksud, diharapkan usaha perbankan dapat lebih mendukung kehidupan perekonomian dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Diharapkan pula, melalui upaya tersebut dapat berlangsung konsolidasi dalam kehidupan usaha perbankan nasional. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal 2 …
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dengan ditetapkannya kewajiban bagi bank yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk memenuhi ketentuan mengenai rasio kecukupan modal minimum dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka tidak ada lagi persyaratan modal disetor minimum yang berlaku terhadap bank-bank tersebut maupun batas waktu pemenuhannya, sebagaimana yang diatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan ini berlaku juga terhadap Bank Umum yang didirikan sebagai hasil peleburan dua atau lebih Bank Umum. Dengan demikian, bagi Bank Umum hasil peleburan tersebut tidak berlaku persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3782
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)